Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 18/12/2015, 18:18 WIB
BANDUNG, KOMPAS.com - Program kerja Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) saat ini sudah on track sebagai bagian dari solusi permasalahan bagi TKI. Hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya inovasi program yang telah diinisiasi oleh BNP2TKI untuk menjawab permasalahan TKI.

Demikian disampaikan Sekretaris Utama BNP2TKI, Hermono, dalam pembukaan Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) BNP2TKI Tahun 2015 yang mengusung tema Memantapkan Program Prioritas dam Strategis Tahun 2016 di Bandung, Kamis (16/12/2015).

Beberapa inovasi tersebut diantaranya program Kredit Usaha Rakyat (KUR) TKI, peringkat PPTKIS, poros perbatasan Nunukan untuk mencegah TKI ilegal ke Malaysia, biaya penempatan TKI yang sudah turun secara signifikan, dan banyak lagi. Untuk itu, Hermono mengajak seluruh pejabat dan pegawai BNP2TKI di tahun 2016 untuk berkinerja dengan lebih baik lagi.

"Yang perlu diperhatikan itu kinerja kita, bukan hanya bekerja saja, karena tantangan ke depann akan semakin berat," kata Hermono.

Lebih rinci, Hermono mengatakan, tantangan tersebut ada di masing-masing deputi BNP2TKI. Tantang pertama adalah mekin meningkatnya pengangguran. Untuk itu BNP2TKI akan menjadi solusi kurangnya lapangan pekerjaan di dalam negeri.

Tantangan kedua adalah bisnis proses penempatan TKI menjadi lebih mudah dan murah.

"etiga, pemberdayaan TKI Purna agar menjadikan TKI mandiri dan tidak kembali bekerja di luar negeri," ujarnya.

Adapun rakornis tersebut dihadiri seluruh jajaran pejabat di lingkungan BNP2TKI dan seluruh Kepala BP3TKI/LP3TKI dan P4TKI se-Indonesia, serta Kementerian dan Lembaga terkait seperti KPK, Bareskrim POLRI, Kementerian Luar Negeri, Imigrasi, Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, BPJS Ketenagakerjaan dan Dinas Tenaga Kerja Provinsi. Rakornis itu dilaksanakan untuk mewujudkan komitmen pelayanan penempatan dan perlindungan TKI yang terkoordinasi dan sinergis antara pusat dan daerah.

"Ini upaya untuk membangun komitmen bersama BNP2TKI dalam memantapkan rumusan strategis dan menghasilkan rencana aksi bersama yang implementatif dan terpadu dalam pelaksanaannya sehingga menjadikan BNP2TK lebih baik lagi di 2016, terutama untuk meningkatkan kesejahteraan TKI dan keluarganya," ujar Kepala Biro Perencanaan dan Administrasi Kerjasama, Yunafri Agus.

Yunafri menambahkan, baru-baru ini BNP2TKI memperoleh penghargaan atas capaian kinerja akuntabilitas yang semakin baik dan penilaian publik yang mendapatkan nilai 78, meningkat dibandingkan tahun 2014 yang mendapatkan nilai 62.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kubu Ganjar Dalilkan Suaranya Nol, Tim Prabowo: Tak Ada Buktinya

Kubu Ganjar Dalilkan Suaranya Nol, Tim Prabowo: Tak Ada Buktinya

Nasional
Di Sidang MK, Tim Hukum Prabowo-Gibran Bantah Menang karena Intervensi Jokowi

Di Sidang MK, Tim Hukum Prabowo-Gibran Bantah Menang karena Intervensi Jokowi

Nasional
Soal Bakal Oposisi atau Tidak, PDI-P: Sudah 'Clear', Diserahkan pada Ketua Umum

Soal Bakal Oposisi atau Tidak, PDI-P: Sudah "Clear", Diserahkan pada Ketua Umum

Nasional
Jokowi Targetkan Negosiasi Kepemilikan Saham PT Freeport Selesai Juni 2024

Jokowi Targetkan Negosiasi Kepemilikan Saham PT Freeport Selesai Juni 2024

Nasional
Indonesia Kirim Bantuan untuk Palestina Lewat Udara, TNI Bakal 'Drop' di Yordania

Indonesia Kirim Bantuan untuk Palestina Lewat Udara, TNI Bakal "Drop" di Yordania

Nasional
RI Segera Kuasai 61 Persen Saham Freeport, Jokowi: 80 Persen Pendapatan Akan Masuk ke Negara

RI Segera Kuasai 61 Persen Saham Freeport, Jokowi: 80 Persen Pendapatan Akan Masuk ke Negara

Nasional
Penyidikan Selesai, Nilai Gratifikasi dan TPPU Hakim Agung Gazalba Saleh Capai Rp 9 M

Penyidikan Selesai, Nilai Gratifikasi dan TPPU Hakim Agung Gazalba Saleh Capai Rp 9 M

Nasional
Kenaikan Pemudik Diprediksi Capai 56 Persen Tahun Ini, Jokowi Imbau Masyarakat Mudik Lebih Awal

Kenaikan Pemudik Diprediksi Capai 56 Persen Tahun Ini, Jokowi Imbau Masyarakat Mudik Lebih Awal

Nasional
Jokowi: Mudik Tahun ini Kenaikannya 56 Persen, Total Pemudik 190 Juta

Jokowi: Mudik Tahun ini Kenaikannya 56 Persen, Total Pemudik 190 Juta

Nasional
Jawaban Puan Ditanya soal Wacana Pertemuan Prabowo-Megawati Usai Pilpres 2024

Jawaban Puan Ditanya soal Wacana Pertemuan Prabowo-Megawati Usai Pilpres 2024

Nasional
Yusril Kutip Ucapan Mahfud soal Gugatan ke MK Bukan Cari Menang, Sebut Bertolak Belakang

Yusril Kutip Ucapan Mahfud soal Gugatan ke MK Bukan Cari Menang, Sebut Bertolak Belakang

Nasional
Tunggu Langkah Prabowo, Golkar Tak Masalah PDI-P Merapat ke Koalisi Pemerintahan Selanjutnya

Tunggu Langkah Prabowo, Golkar Tak Masalah PDI-P Merapat ke Koalisi Pemerintahan Selanjutnya

Nasional
Yusril Kembali Klarifikasi Soal 'Mahkamah Kalkulator' yang Dikutip Mahfud MD

Yusril Kembali Klarifikasi Soal "Mahkamah Kalkulator" yang Dikutip Mahfud MD

Nasional
Setelah Lebaran, Ketua MA Proses Pengisian Wakil Ketua MA Non-Yudisial dan Sekretaris MA yang Kosong

Setelah Lebaran, Ketua MA Proses Pengisian Wakil Ketua MA Non-Yudisial dan Sekretaris MA yang Kosong

Nasional
Jokowi: Saya Tidak Mau Berkomentar yang Berkaitan dengan MK

Jokowi: Saya Tidak Mau Berkomentar yang Berkaitan dengan MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com