Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Seskab Minta Pimpinan Baru KPK Fokus Kerja dan Tak Buat Kegaduhan

Kompas.com - 18/12/2015, 16:49 WIB
Indra Akuntono

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Kabinet Pramono Anung berharap pimpinan baru Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dapat fokus bekerja dan tidak menciptakan kegaduhan.

Pramono kini tengah berkomunikasi dengan DPR supaya pimpinan baru KPK bisa dilantik Presiden pada pekan depan.

"Mudah-mudahan mereka akan lebih banyak bekerja dibandingkan menciptakan panggung-panggung kegaduhan," kata Pramono, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (18/12/2015).

"Pemerintah sepenuhnya beri dukungan pada pimpinan baru KPK," ucapnya. 

Pramono mengatakan, sangat lumrah jika publik meragukan pimpinan baru KPK.

Namun, dia berharap keraguan publik itu harus dijadikan tantangan agar pimpinan baru KPK terpacu menunjukkan kinerja dalam mencegah dan menindak kejahatan korupsi.

Pramono menilai keraguan publik muncul karena DPR tidak memilih komisioner KPK yang mencalonkan diri sebagai salah satu pimpinan KPK periode 2015-2019.

Bagi Pramono, lima pimpinan KPK yang semuanya adalah wajah baru, setelah melalui proses politik di DPR. Karena itu, keraguan publik juga merupakan konsekuensi logis.

"Idealnya memang ada satu atau dua (pimpinan) yang lama. Tapi kalau semuanya baru, itu berarti mereka harus segera berkoordinasi untuk memahami SOP di KPK," ucap Pramono.

Anggota Komisi III DPR melakukan voting untuk memilih pimpinan KPK setelah upaya musyawarah mufakat tidak tercapai.

Voting diikuti oleh 54 anggota komisi bidang hukum itu dari lintas fraksi.

Hasilnya, pimpinan KPK terpilih adalah Agus Rahardjo (53 suara), Basaria Panjaitan (51 suara), Alexander Marwata (46 suara), Laode Muhammad Syarif (37 suara), dan Saut Situmorang (37 suara).

(Baca: Ini Profil Singkat 5 Pimpinan KPK Baru Hasil Pilihan Komisi III DPR)

Agus Rahardjo pun terpilih menjadi ketua baru KPK periode 2015-2019. Jumlah suara untuk Agus mengungguli perolehan empat pimpinan terpilih lainnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Polemik Kenaikan UKT Terus Jadi Sorotan, Fahira Idris: Pendidikan Tinggi Seharusnya Inklusif

Polemik Kenaikan UKT Terus Jadi Sorotan, Fahira Idris: Pendidikan Tinggi Seharusnya Inklusif

Nasional
Menteri ESDM Soal Revisi PP Minerba: Semua K/L Sudah Siap, Tinggal dari Istana

Menteri ESDM Soal Revisi PP Minerba: Semua K/L Sudah Siap, Tinggal dari Istana

Nasional
RUU Kementerian Negara Disetujui Jadi Usul Inisiatif DPR, Bakal Segera Dikirim Ke Presiden

RUU Kementerian Negara Disetujui Jadi Usul Inisiatif DPR, Bakal Segera Dikirim Ke Presiden

Nasional
Menolak Diusung pada Pilkada DKI dan Jabar, Dede Yusuf: Bukan Opsi yang Menguntungkan

Menolak Diusung pada Pilkada DKI dan Jabar, Dede Yusuf: Bukan Opsi yang Menguntungkan

Nasional
DPR Bakal Panggil Mendikbud Nadiem Buntut Biaya UKT Mahasiswa Meroket sampai 500 Persen

DPR Bakal Panggil Mendikbud Nadiem Buntut Biaya UKT Mahasiswa Meroket sampai 500 Persen

Nasional
Pasal dalam UU Kementerian Negara yang Direvisi: Jumlah Menteri hingga Pengertian Wakil Menteri

Pasal dalam UU Kementerian Negara yang Direvisi: Jumlah Menteri hingga Pengertian Wakil Menteri

Nasional
Jokowi Disebut Tak Perlu Terlibat di Pemerintahan Mendatang, Beri Kedaulatan Penuh pada Presiden Terpilih

Jokowi Disebut Tak Perlu Terlibat di Pemerintahan Mendatang, Beri Kedaulatan Penuh pada Presiden Terpilih

Nasional
Kekayaan Miliaran Rupiah Indira Chunda, Anak SYL yang Biaya Kecantikannya Ditanggung Negara

Kekayaan Miliaran Rupiah Indira Chunda, Anak SYL yang Biaya Kecantikannya Ditanggung Negara

Nasional
LPSK dan Kemenkumham Bakal Sediakan Rutan Khusus 'Justice Collaborator'

LPSK dan Kemenkumham Bakal Sediakan Rutan Khusus "Justice Collaborator"

Nasional
Alasan Dirut Pertamina Karen Agustiawan Hadirkan JK sebagai Saksi Meringankan

Alasan Dirut Pertamina Karen Agustiawan Hadirkan JK sebagai Saksi Meringankan

Nasional
Dewas KPK Tolak Ahli yang Dihadirkan Nurul Ghufron karena Dinilai Tidak Relevan

Dewas KPK Tolak Ahli yang Dihadirkan Nurul Ghufron karena Dinilai Tidak Relevan

Nasional
Mengadu ke DPR gara-gara UKT Naik 500 Persen, Mahasiswa Unsoed: Bagaimana Kita Tidak Marah?

Mengadu ke DPR gara-gara UKT Naik 500 Persen, Mahasiswa Unsoed: Bagaimana Kita Tidak Marah?

Nasional
Soal Revisi UU MK, Hamdan Zoelva: Hakim Konstitusi Jadi Sangat Tergantung Lembaga Pengusulnya

Soal Revisi UU MK, Hamdan Zoelva: Hakim Konstitusi Jadi Sangat Tergantung Lembaga Pengusulnya

Nasional
Cecar Sekjen DPR, KPK Duga Ada Vendor Terima Keuntungan dari Perbuatan Melawan Hukum

Cecar Sekjen DPR, KPK Duga Ada Vendor Terima Keuntungan dari Perbuatan Melawan Hukum

Nasional
Nurul Ghufron Sebut Komunikasi dengan Eks Anak Buah SYL Tak Terkait Kasus Korupsi

Nurul Ghufron Sebut Komunikasi dengan Eks Anak Buah SYL Tak Terkait Kasus Korupsi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com