Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Di Sidang MKD, Kahar Muzakir Lebih Banyak Bela Setya Novanto daripada Bertanya

Kompas.com - 14/12/2015, 17:54 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) Kahar Muzakir terang-terangan membela Ketua DPR Setya Novanto dalam sidang terbuka MKD yang menghadirkan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan sebagai saksi.

Politisi Golkar ini sampai ditegur oleh pimpinan sidang, Sufmi Dasco Ahmad, karena sikapnya itu.

Kahar sebenarnya hanya diberikan kesempatan bertanya kepada Luhut dalam sidang ini. Namun, dia justru lebih banyak berbicara panjang lebar soal hak imunitas anggota DPR yang diatur dalam undang-undang.

(Baca: Siapa Kahar Muzakir, Wakil Ketua MKD yang Pimpin Pemeriksaan Setya Novanto?)

Ia kemudian mengungkapkan pendapat pribadinya bahwa Menteri ESDM Sudirman Said dan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin sengaja bersekongkol untuk menyerang Novanto.

"Aduan ini sangat sadis, seorang menteri menuduh Ketua DPR menjanjikan suatu penyelesaian dengan meminta saham, kemudian disebutkan juga mencatut nama Presiden dan Wapres," kata Kahar Muzakir di ruang sidang MKD, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (14/12/2015).

Kahar kembali mempermasalahkan sikap Maroef yang enggan memberikan rekaman asli percakapannya dengan Novanto dan pengusaha minyak Riza Chalid pada 8 Juni 2015.

(Baca: Saat Sudirman Said Merasa Dihakimi oleh Kahar Muzakir di Sidang MKD)

Rekaman asli di ponsel Maroef itu saat ini masih berada di Kejagung sebagai alat bukti pengusutan kasus pemufakatan jahat. MKD yang sebelumnya sudah meminta rekaman asli itu tidak diizinkan oleh Maroef.

"Bukti yang diberikan sampai saat ini tidak ada. Bersekongkol dengan siapa, ya saksi. Karena Maroef yang bilang mau memberikan rekaman asli, tetapi sampai sekarang masih dititipkan di Kejaksaan," kata Kahar.

Di sela-sela ceramah yang tak masuk ke substansi itu, Dasco langsung menegur Kahar. Politisi Gerindra ini meminta Kahar langsung mengajukan pertanyaan kepada Luhut.

Namun, Kahar tetap menyampaikan pendapatnya dengan berapi-api.

"Jadi siapa yang tidak punya etika, siapa yang bohong, siapa yang melanggar undang-undang, ini adalah konspirasi antara Maroef Sjamsoeddin dengan Sudirman Said dengan cara yang tidak beretika, melanggar undang-undang, dengan menjanjikan kontrak Freeport," ucap Kahar.

(Baca: Junimart: Gebrak-gebrak Meja, Kahar Muzakir Tak Punya Etika)

Setelah itu, Kahar baru mengajukan pertanyaan kepada Luhut seputar kemungkinan seseorang meminta saham PT Freeport tanpa membelinya.

Luhut mengatakan, secara undang-undang, hal tersebut tidak dimungkinkan. Setelah pertanyaan kepada Luhut yang cukup singkat itu, Kahar pun menyudahi gilirannya bertanya.

Setelah Kahar menyudahi bicaranya, Dasco memberikan peringatan kembali.

"Hal-hal seperti itu nanti akan kita sampaikan di rapat interal kita. Kita di sini dalam rangka mendengar keterangan saksi saja," ucap Dasco.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bela Jokowi, Projo: PDI-P Baperan Ketika Kalah, Cerminan Ketidakdewasaan Berpolitik

Bela Jokowi, Projo: PDI-P Baperan Ketika Kalah, Cerminan Ketidakdewasaan Berpolitik

Nasional
Cek Lokasi Lahan Relokasi Pengungsi Gunung Ruang, AHY: Mau Pastikan Statusnya 'Clean and Clear'

Cek Lokasi Lahan Relokasi Pengungsi Gunung Ruang, AHY: Mau Pastikan Statusnya "Clean and Clear"

Nasional
Di Forum Literasi Demokrasi, Kemenkominfo Ajak Generasi Muda untuk Kolaborasi demi Majukan Tanah Papua

Di Forum Literasi Demokrasi, Kemenkominfo Ajak Generasi Muda untuk Kolaborasi demi Majukan Tanah Papua

Nasional
Pengamat Anggap Sulit Persatukan Megawati dengan SBY dan Jokowi meski Ada 'Presidential Club'

Pengamat Anggap Sulit Persatukan Megawati dengan SBY dan Jokowi meski Ada "Presidential Club"

Nasional
Budi Pekerti, Pintu Masuk Pembenahan Etika Berbangsa

Budi Pekerti, Pintu Masuk Pembenahan Etika Berbangsa

Nasional
“Presidential Club”, Upaya Prabowo Damaikan Megawati dengan SBY dan Jokowi

“Presidential Club”, Upaya Prabowo Damaikan Megawati dengan SBY dan Jokowi

Nasional
Soal Orang 'Toxic' Jangan Masuk Pemerintahan Prabowo, Jubir Luhut: Untuk Pihak yang Hambat Program Kabinet

Soal Orang "Toxic" Jangan Masuk Pemerintahan Prabowo, Jubir Luhut: Untuk Pihak yang Hambat Program Kabinet

Nasional
Cak Imin Harap Pilkada 2024 Objektif, Tak Ada “Abuse of Power”

Cak Imin Harap Pilkada 2024 Objektif, Tak Ada “Abuse of Power”

Nasional
Tanggal 7 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 7 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Gunung Raung Erupsi, Ma'ruf Amin Imbau Warga Setempat Patuhi Petunjuk Tim Penyelamat

Gunung Raung Erupsi, Ma'ruf Amin Imbau Warga Setempat Patuhi Petunjuk Tim Penyelamat

Nasional
Cak Imin: Bansos Cepat Dirasakan Masyarakat, tapi Tak Memberdayakan

Cak Imin: Bansos Cepat Dirasakan Masyarakat, tapi Tak Memberdayakan

Nasional
Cak Imin: Percayalah, PKB kalau Berkuasa Tak Akan Lakukan Kriminalisasi...

Cak Imin: Percayalah, PKB kalau Berkuasa Tak Akan Lakukan Kriminalisasi...

Nasional
Gerindra Lirik Dedi Mulyadi untuk Maju Pilkada Jabar 2024

Gerindra Lirik Dedi Mulyadi untuk Maju Pilkada Jabar 2024

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati soal Susunan Kabinet, Masinton: Cuma Gimik

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati soal Susunan Kabinet, Masinton: Cuma Gimik

Nasional
Kementerian KP Perkuat Standar Kompetensi Pengelolaan Sidat dan Arwana

Kementerian KP Perkuat Standar Kompetensi Pengelolaan Sidat dan Arwana

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com