Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Polisi Bisa Jemput Paksa Jika Riza Chalid Tersangka

Kompas.com - 11/12/2015, 04:50 WIB
Kontributor Bandung, Rio Kuswandi

Penulis

BANDUNG, KOMPAS.com - Kepala Polri Jendral Badrodin Haiti menyampaikan bahwa pihaknya tidak dapat menjemput paksa pengusaha Riza Chalid yang berada di luar negeri terkait kasus pencatutan nama presiden dan wakil presiden untuk memperoleh keuntungan dari PT Freeport Indonesia.

Menurut Badrodin, sejauh ini Polri belum mengetahui status hukum Riza sehingga pengusaha itu belum dapat dijemput paksa.

Penjemputan paksa baru bisa dilakukan terhadap seorang tersangka. (Baca: Jubir Demokrat: Sebaiknya Riza Chalid Sukarela Kembali ke Tanah Air)

"Kita belum tahu statusnya. Kalau memang (Riza) statusnya itu sudah tersangka atau DPO (daftar pencarian orang), itu bisa dilakukan upaya paksa," kata Badrodin usai menghadiri Festival Antikorupsi 2015 di Gedung Sasana Budaya Ganesha (Sabuga), Bandung, Jawa Barat, Kamis (10/12/2015).

Badrodin juga menilai sulit bagi Polri untuk menjemput paksa seseorang yang berada di luar negeri. Untuk penjemputan paksa, Polri terlebih dahulu harus berkoordinasi dengan interpol.

"Kalau kita (mau melakukan penjemputan atau penangkapan) ke luar negeri, kita perlu bantuan interpol, itu pun kalau (Riza) sudah tersangka atau DPO," ujar jenderal bintang empat itu.

Sebelumnya, Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) meminta bantuan kepolisian untuk melacak keberadaan Muhamad Riza Chalid.

MKD yang tengah memeriksa dugaan pelanggaran etika oleh Ketua DPR Setya Novanto terkait pencatutan nama presiden dan wakil presiden itu membutuhkan kehadiran Riza.

MKD yang menjadwalkan pemeriksaan kepada Riza sejak 4 Desember, bersamaan dengan pemeriksaan Presiden Direktur PT Freeport Maroef Sjamsoeddin.

Namun, pemeriksaan belum juga dilakukan hingga saat ini. (Baca: Kapolri Mengaku Sulit Jemput Paksa Riza Chalid di Luar Negeri)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

Nasional
Tanggapi Ide 'Presidential Club' Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Tanggapi Ide "Presidential Club" Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Nasional
6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com