Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

14 Kapal Perang TNI AL Jaga Wilayah RI di Laut China Selatan

Kompas.com - 09/12/2015, 16:36 WIB
PONTIANAK, KOMPAS.com- Komandan Pangkalan Utama TNI AL XII/Pontianak, Laksamana Pertama TNI Heru Santoso mengatakan, saat ini ada 14 kapal perang TNI AL secara rutin patroli di Alur Laut Kepulauan Indonesia 1. 
 
Alur laut ini termasuk yang ramai lalu-lintas kapal-kapalnya. Inilah koridor pelayaran yang diberikan untuk kepentingan berlayar damai bagi kepentingan internasional.

Adapun, alur laut itu melalui Selat Sunda, Selat Bangka, Selat Karimata, dengan batas utara menuju Laut China Selatan. 
 
"Penjagaan dan patroli secara rutin dilakukan oleh 14 kapal perang TNI AL itu, termasuk di posisi yang rawan terjadinya kejahatan, pencurian sumber daya alam laut, seperti pencurian ikan oleh nelayan asing," kata Santoso saat dihubungi di Pontianak, Rabu (9/12/2015).


Ia menjelaskan, patroli rutin tersebut dilakukan, guna mencegah terhadinya berbagai tindak kejahatan dan pelanggaran hukum lainnya.

"Selain itu, patroli juga untuk mengantisipasi konflik di Laut China Selatan dan Natuna yang saat ini skala pengamanan dan kemampuannya sudah kami tingkatkan," ucapnya.

Menurut dia, sudah menjadi tugas mereka mengamankan wilayah perairan Indonesia, termasuk kekayaan sumber daya alam yang terkandung di dalamnya.

Tugas itu seperti mencegah pencurian ikan oleh nelayan asing dan lain sebagainya.

Ada tiga wilayah perairan Indonesia yang menjadi primadona pencurian ikan bagi nelayan asing karena kaya akan ikan dan sumber daya kelautan lainnya, yaitu perairan Natuna, perairan Arafura, dan perairan utara Sulawesi Utara.

Perairan Kalbar termasuk dalam zona III bersama Natuna, Karimata dan Laut Cina Selatan, dengan potensi ikan tangkap sebanyak satu juta ton per tahun. Jenis ikan bervariasi seperti tongkol, tenggiri dan cumi-cumi.

Luas areal perairan Kalbar sampai Laut Cina Selatan seluas 26.000 km persegi, meliputi 2.004.000 Hektare perairan umum, 26.700 Hektare perairan budi daya tambak, dan 15.500 Hektare laut.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com