Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kejagung Serius Usut Kasus Setya Novanto

Kompas.com - 04/12/2015, 15:40 WIB
Indra Akuntono

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Jaksa Agung HM Prasetyo mengatakan bahwa pihaknya menangani serius dugaan pemufakatan jahat yang menyeret Ketua DPR Setya Novanto. Saat ini, Kejagung telah mulai menyelidiki kasus tersebut.

Prasetyo mengatakan bahwa penyelidikan Kejagung terhadap kasus tersebut tidak akan menunggu proses persidangan yang dilakukan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).

Ia memastikan akan memanggil semua pihak yang berkaitan dengan dugaan pemufakatan jahat tersebut. (Baca: Setelah Dengar Isi Rekaman, Fadli Zon Makin Mantap Bela Novanto)

"Siapa pun yang kita pandang perlu diundang. Sifatnya diundang untuk beri keterangan," kata Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (4/12/2015).

Prasetyo melanjutkan, rekaman pembicaraan antara Setya, Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin, dan pengusaha Muhammad Riza Chalid dapat dijadikan bukti awal karena sudah terkonfirmasi dalam sidang MKD.

Ia memastikan Kejagung akan mendalami substansi pembicaraan dan tidak akan terjebak dalam legalitas rekaman tersebut. (Baca: Maroef Akui Riza Chalid Sebut Saham Akan Dibagi ke Presiden dan Wapres)

"Kebenaran harus kita ungkapkan. Korupsi tidak harus menunggu transaksi. Percobaan korupsi, ya korupsi," ujarnya.

Selanjutnya, Prasetyo menyatakan bahwa Kejagung akan menetapkan tersangka saat sudah ditemukan bukti yang cukup. (Baca: Diajak Bertemu, Bos Freeport Ungkap Setya Novanto Punya Kepentingan Bisnis)

"Kalau ada bukti-bukti, tentu ada tersangkanya dong. Tentu kita cari yang berpotensi tersangka siapa," ucap Prasetyo.

Sementara itu, Kepala Polri Jenderal (Pol) Badrodin Haiti setuju jika Kejaksaan Agung mengonstruksikan perkara pencatutan nama Presiden dan Wakil Presiden menggunakan pidana korupsi melalui pemufakatan jahat.

"Betul. Kalau (menggunakan konstruksi perkara) pemufakatan jahat, itu sudah memenuhi unsurnya," ujar Badrodin.

Meski demikian, Badrodin memastikan bahwa polisi tidak ikut menyelidiki perkara tersebut. (Baca: Kata Kapolri, Kasus Setya Novanto Sudah Ada Unsur Pemufakatan Jahat)

Pimpinan sementara KPK Taufiequrachman Ruki sebelumnya mengatakan bahwa pihaknya terus mengikuti kasus tersebut di MKD. Pihaknya akan mengkaji apakah KPK bisa ikut mengusut kasus itu. (Baca: KPK Cermati Sidang Kasus Setya Novanto di MKD)

"Apa yang terjadi di MKD itu kami simak, kami rekam, kami catat. Tentunya akan kami cermati, akan kami kaji, nanti di mana kami bisa masuk," kata Ruki.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Cak Imin: Bansos Cepat Dirasakan Masyarakat, tapi Tak Memberdayakan

Cak Imin: Bansos Cepat Dirasakan Masyarakat, tapi Tak Memberdayakan

Nasional
Cak Imin: Percayalah, PKB kalau Berkuasa Tak Akan Lakukan Kriminalisasi...

Cak Imin: Percayalah, PKB kalau Berkuasa Tak Akan Lakukan Kriminalisasi...

Nasional
Gerindra Lirik Dedi Mulyadi untuk Maju Pilkada Jabar 2024

Gerindra Lirik Dedi Mulyadi untuk Maju Pilkada Jabar 2024

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati soal Susunan Kabinet, Masinton: Cuma Gimik

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati soal Susunan Kabinet, Masinton: Cuma Gimik

Nasional
Kementerian KP Perkuat Standar Kompetensi Pengelolaan Sidat dan Arwana

Kementerian KP Perkuat Standar Kompetensi Pengelolaan Sidat dan Arwana

Nasional
Bupati Sidoarjo Berulang Kali Terjerat Korupsi, Cak Imin Peringatkan Calon Kepala Daerah Tak Main-main

Bupati Sidoarjo Berulang Kali Terjerat Korupsi, Cak Imin Peringatkan Calon Kepala Daerah Tak Main-main

Nasional
Wapres Ajak Masyarakat Tetap Dukung Timnas U-23 demi Lolos Olimpiade

Wapres Ajak Masyarakat Tetap Dukung Timnas U-23 demi Lolos Olimpiade

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati terkait Susunan Kabinet

Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati terkait Susunan Kabinet

Nasional
Soal Dukungan PKB untuk Khofifah, Cak Imin: Kalau Daftar, Kita Sambut

Soal Dukungan PKB untuk Khofifah, Cak Imin: Kalau Daftar, Kita Sambut

Nasional
Jubir Sebut Luhut Hanya Beri Saran ke Prabowo soal Jangan Bawa Orang 'Toxic'

Jubir Sebut Luhut Hanya Beri Saran ke Prabowo soal Jangan Bawa Orang "Toxic"

Nasional
Muslimat NU Kirim Bantuan Kemanusiaan Rp 2 Miliar ke Palestina

Muslimat NU Kirim Bantuan Kemanusiaan Rp 2 Miliar ke Palestina

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang 'Toxic', Projo: Nasihat Bagus

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang "Toxic", Projo: Nasihat Bagus

Nasional
Buktikan Kinerja Unggul, Pertamina Hulu Energi Optimalkan Kapabilitas Perusahaan

Buktikan Kinerja Unggul, Pertamina Hulu Energi Optimalkan Kapabilitas Perusahaan

Nasional
Gerindra Sebut Jokowi Justru Dorong Prabowo untuk Bertemu Megawati

Gerindra Sebut Jokowi Justru Dorong Prabowo untuk Bertemu Megawati

Nasional
Tak Cemas Lawan Kandidat Lain pada Pilkada Jatim, Khofifah: Kenapa Khawatir?

Tak Cemas Lawan Kandidat Lain pada Pilkada Jatim, Khofifah: Kenapa Khawatir?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com