Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Diajak Bertemu, Bos Freeport Ungkap Setya Novanto Punya Kepentingan Bisnis

Kompas.com - 03/12/2015, 16:29 WIB
Ihsanuddin, Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Direktur Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin mengungkapkan dirinya curiga saat bertemu dengan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Setya Novanto pada 8 Juni 2015.

Pasalnya, saat memasuki sebuah ruangan di Hotel Ritz Carlton, Maroef melihat ada orang lain yakni Riza Chalid sudah duduk di dalamnya.

Maroef pun menduga bahwa pertemuan itu hanya sarana bagi Setya dan Riza berbisnis dengan Freeport. (Baca: Ini Transkrip Lengkap Rekaman Kasus Setya Novanto)

"Ada upaya (Setya Novanto) untuk melakukan kegiatan bisnis bersama dengan pihak pengusaha (Riza Chalid) yang hadir saat itu," ujar Maroef saat bersaksi di sidang Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), Kamis (3/12/2015).

Maroef ketika itu menjawab pertanyaan anggota MKD dari Fraksi Partai Nasdem, Akbar Faizal. (Baca: Isi Rekaman: Yang Sahamnya Itu Juga Maunya Pak Luhut...)

"Coba diulang, karena ini dicatat. Jadi Anda menganggap Ketua DPR ingin berbisnis bersama pengusaha yang ada saat itu ketika hendak bertemu Anda?" cecar Akbar.

"Berbisnis betul, karena ada seorang pengusaha di situ," imbuh Maroef. (Baca: Sikapi Isi Rekaman, JK Sebut Tragis, Congkak, dan Ada Upaya Rugikan Negara)

"Apa Anda merasa diperas dengan keadaannya seperti itu?" tanya Akbar kembali.

"Kesimpulan bahwa itu memeras bukan otoritas saya. Tapi, di situ memang ada sesuatu yaitu masalah saham 20 persen yang diperuntukkan 11 persen untuk presiden dan 9 persen untuk wakil presiden. Kemudian soal bisnis PLTA, itu meminta untuk melakukan bisnis, sekian," jawab Maroef.

Kompas TV Presdir Freeport Beberkan Pembicaraan Dengan Setnov
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Jokowi Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang

Jokowi Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang

Nasional
Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Nasional
Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Nasional
Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Nasional
Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Nasional
Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Nasional
Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Nasional
Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com