Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketika Setya Novanto "Menghilang" dari DPR...

Kompas.com - 04/12/2015, 10:41 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Setya Novanto seakan "menghilang" dari Gedung DPR bersamaan dengan mulai disidangkannya kasus dugaan pencatutan nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla oleh Mahkamah Kehormatan Dewan.

Pada Selasa (1/12/2015) sore, setelah melalui perdebatan panjang, voting MKD memutuskan untuk melanjutkan kasus Novanto ke persidangan.

Pada saat yang bersamaan, para pimpinan komisi dan pimpinan fraksi berkumpul di ruang rapat pimpinan DPR di Nusantara III Kompleks Parlemen untuk mengikuti rapat Badan Musyawarah (Bamus). Namun, Setya Novanto dan pimpinan DPR lain tak kunjung datang ke ruang rapat.

"Akhirnya setelah kami menunggu, rapat mendadak dibatalkan," kata Ketua Fraksi Hanura Nurdin Tampubolon.

Nurdin menduga, batalnya rapat Bamus tersebut berhubungan dengan dinamika yang terjadi di MKD. (Baca: Aburizal Bakrie Anggap Tak Ada Bukti Kesalahan Setya Novanto)

Padahal, tambah dia, banyak agenda dan keputusan DPR di komisi dan alat kelengkapan yang harus disusun dalam rapat Bamus untuk kemudian disahkan dalam rapat paripurna.

Salah satunya antara lain keputusan rapat Badan Legislasi yang mengubah inisiatif revisi Undang-Undang KPK, dari pemerintah ke DPR.

Kinerja terganggu

Pada Kamis (3/12/2015), rapat Bamus kembali dijadwalkan, tetapi kembali dibatalkan. Pada saat bersamaan, MKD saat itu tengah mendengarkan keterangan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin yang dihadirkan sebagai saksi.

Kali ini, protes bahkan datang dari rekan satu fraksi Setya Novanto. (Baca: Desmond: Pimpinan DPR Kongkalikong Rampok Uang Negara, Punya Malu Enggak Novanto?)

"Parah. Pimpinan DPR menyandera lembaga yang dipimpinnya sendiri," kata Sekretaris Fraksi Partai Golkar Bambang Soesatyo.

Bambang menilai, pembatalan sepihak rapat Bamus untuk kedua kalinya ini adalah bentuk pelanggaran tata tertib karena menghambat kinerja Dewan. Dia pun yakin penundaan ini erat hubungannya dengan kasus Novanto yang tengah berjalan di MKD.

"Kami paham ada sidang MKD yang tentu membuat pimpinan Dewan galau. Tapi, sangat keliru dan tidak masuk akal kalau hal itu membuat kerja kerja legislasi dikorbankan," ucap Bendahara Umum Partai Golkar hasil Munas Bali ini.

Agenda penting yang dilewatkan Novanto bukan hanya dua kali rapat Bamus. Pada Kamis kemarin juga, Novanto dijadwalkan menghadiri pembukaan Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi yang diselenggarakan KPK. (Baca: Maroef: Saya Risih, Ketua DPR Intens Sekali Bicara Politik dengan Pengusaha)

Acara tersebut digelar di Gedung Nusantara V Kompleks Parlemen yang dihadiri oleh Ketua MPR Zulkifli Hasan dan Ketua DPD Irman Gusman.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPU DKI Jakarta Mulai Tahapan Pilkada Juni 2024

KPU DKI Jakarta Mulai Tahapan Pilkada Juni 2024

Nasional
2 Hari Absen Rakernas V PDI-P, Prananda Prabowo Diklaim Sedang Urus Wisuda Anak

2 Hari Absen Rakernas V PDI-P, Prananda Prabowo Diklaim Sedang Urus Wisuda Anak

Nasional
Covid-19 di Singapura Tinggi, Kemenkes: Situasi di Indonesia Masih Terkendali

Covid-19 di Singapura Tinggi, Kemenkes: Situasi di Indonesia Masih Terkendali

Nasional
Ganjar Ungkap Jawa, Bali, hingga Sumut jadi Fokus Pemenangan PDI-P pada Pilkada Serentak

Ganjar Ungkap Jawa, Bali, hingga Sumut jadi Fokus Pemenangan PDI-P pada Pilkada Serentak

Nasional
Kemenkes Minta Masyarakat Waspada Lonjakan Covid-19 di Singapura, Tetap Terapkan Protokol Kesehatan

Kemenkes Minta Masyarakat Waspada Lonjakan Covid-19 di Singapura, Tetap Terapkan Protokol Kesehatan

Nasional
Pastikan Isi Gas LPG Sesuai Takaran, Mendag Bersama Pertamina Patra Niaga Kunjungi SPBE di Tanjung Priok

Pastikan Isi Gas LPG Sesuai Takaran, Mendag Bersama Pertamina Patra Niaga Kunjungi SPBE di Tanjung Priok

Nasional
Disindir Megawati soal RUU Kontroversial, Puan: Sudah Sepengetahuan Saya

Disindir Megawati soal RUU Kontroversial, Puan: Sudah Sepengetahuan Saya

Nasional
Diledek Megawati soal Jadi Ketum PDI-P, Puan: Berdoa Saja, 'Insya Allah'

Diledek Megawati soal Jadi Ketum PDI-P, Puan: Berdoa Saja, "Insya Allah"

Nasional
Kemenko Polhukam: Kampus Rawan Jadi Sarang Radikalisme dan Lahirkan Teroris

Kemenko Polhukam: Kampus Rawan Jadi Sarang Radikalisme dan Lahirkan Teroris

Nasional
BPIP Siapkan Paskibraka Nasional untuk Harlah Pancasila 1 Juni

BPIP Siapkan Paskibraka Nasional untuk Harlah Pancasila 1 Juni

Nasional
Jaksa Agung Mutasi 78 Eselon II, Ada Kapuspenkum dan 16 Kajati

Jaksa Agung Mutasi 78 Eselon II, Ada Kapuspenkum dan 16 Kajati

Nasional
Hari Ke-14 Haji 2024: Sebanyak 90.132 Jemaah Tiba di Saudi, 11 Orang Wafat

Hari Ke-14 Haji 2024: Sebanyak 90.132 Jemaah Tiba di Saudi, 11 Orang Wafat

Nasional
Di Tengah Rakernas PDI-P, Jokowi Liburan ke Borobudur Bareng Anak-Cucu

Di Tengah Rakernas PDI-P, Jokowi Liburan ke Borobudur Bareng Anak-Cucu

Nasional
DPR Sampaikan Poin Penting dalam World Water Forum ke-10 di Bali

DPR Sampaikan Poin Penting dalam World Water Forum ke-10 di Bali

Nasional
Ahok Mengaku Ditawari PDI-P Maju Pilgub Sumut

Ahok Mengaku Ditawari PDI-P Maju Pilgub Sumut

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com