"Kalau ada ASN (aparatur sipil negara) atau Satpol PP yang menyimpang, tentunya akan kita lakukan PP 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS. Bisa berujung pada pemberhentian tidak hormat, seperti itu," ujar Kepala Satpol PP DKI Jakarta Kukuh Hadi Santoso dalam diskusi di Jakarta, Jumat (27/11/2015).
Direktur Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Perlindungan Masyarakat (Linmas) Kementerian Dalam Negeri Asadullah mengatakan, pemerintah telah membuat pedoman, standar bimbingan, supervisi, pendidikan dan pelatihan, monitoring, dan evaluasi penyelenggaraan Satpol PP dalam pelaksanaan pilkada serentak.
Dalam konteks penyelenggaraan pemilu, Satpol PP juga harus berkoordinasi dengan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) atau KPU Daerah untuk mengawasi ketertiban pemilu.
Namun, apabila ada Satpol PP yang tidak netral, Asadullah mengungkapkan, kewenangan menjatuhkan sanksi ada pada Kasatpol PP di setiap pemerintah provinsi. Pemerintah pusat lebih banyak memberikan pembinaan.
Rencananya, menghadapi pilkada serentak, akan ada 60.000 personel Satpol PP. Unit ini akan bertugas membantu kepolisian untuk mengamankan dan mengawasi pelaksanaan pilkada.
Terkini Lainnya
Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air
Terpopuler
Now Trending
