Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bawaslu: Petugas TPS Jangan Asal Main Catat

Kompas.com - 21/11/2015, 23:56 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Nasrullah menuturkan, selain mengandalkan pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS), diperlukan partisipasi masyarakat dalam mengawasi potensi kecurangan dalam pemilu. 

"Kami sudah tahu titik-titiknya. Nanti pengawas TPS harus maksimal kerjanya. Tentu yang paling diharapkan adalah partisipasi masyarakat," kata Nasrullah di Bandung, Jumat (20/11/2015).

Nasrullah memaparkan, sering kali petugas di lapangan lalai. Idealnya, mereka mencocokan satu-satu undangan C6 (pemberitahuan untuk memilih) dengan DPT. Namun, seringkali langkah ini diabaikan.

"Waspadai petugas yang menerima DPT ini. Kalau dia punya daftar DPT, tapi kerjanya cuma main catat. Dia tidak menggunakan cross check," kata dia.

Nasrullah menambahkan, hal tersebut sering kali terjadi di daerah dimana biasanya pemilih dan petugas pencatat DPT sudah saling mengenal. Karena telah saling kenal, pemilih tetap dipersilakan mencoblos tanpa dicocokan dulu datanya.

"Kalau tiba-tiba ada orang lain yang datang bawa undangan, semestinya dia (petugas) boleh saja minta identitas. Kalau cuma bawa undangan, belum tentu ada dalam DPT," tutur Nasrullah.

Bawaslu mengingatkan ketidakcermatan petugas bisa menjadi potensi kecurangan. Pada pemilu yang lalu, Bawaslu menemukan modus jual beli undangan C6. Undangan yang belum sempat tersebar diperjualbelikan ke sejumlah pihak seharga Rp 20.000,- atau Rp 30.000,-.

Ia menginginkan hal tersebut tak lagi ditemukan pada pilkada serentak 9 desember 2015. "Ini pilkada yang lalu ya. Jangan sampai ini muncul lagi," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Nasional
Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Nasional
Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Nasional
Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Nasional
Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Nasional
Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Nasional
Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Nasional
Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Nasional
Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Nasional
Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Nasional
Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Nasional
Bawaslu Akui Kesulitan Awasi 'Serangan Fajar', Ini Sebabnya

Bawaslu Akui Kesulitan Awasi "Serangan Fajar", Ini Sebabnya

Nasional
Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com