Sebab, nama Luhut paling banyak disebut dalam rekaman percakapan antara Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Setya Novanto, pengusaha minyak Reza Chalid, dan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin.
"Ya beliau (Luhut) kita akan pertimbangkan untuk dipanggil, diperiksa dimintai keterangan juga," kata Wakil Ketua MKD Junimart Girsang di Kompleks Parlemen, Kamis (18/11/2015).
Junimart mengatakan, semua nama yang ada di rekaman percakapan tersebut akan dipanggil.
"Dari bukti sementara yang ada itu, ada beberapa orang (yang disebut dalam rekaman). Lebih dari empat orang kita akan panggil nanti," ucap Politisi PDI-P ini.
Namun, sebelum memanggil nama-nama yang disebut dalam transkrip, MKD berencana memanggil terlebih dahulu Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said sebagai pelapor.
MKD akan mulai memanggil para pihak setelah memastikan rekaman percakapan tersebut asli. MKD pun bekerja sama dengan Polri untuk memeriksa keaslian rekaman itu.
"Secepat mungkin akan kita panggil, kita mau ini cepat clear lah ya. Biar MKD tidak diobok-obok. Sebagian masyarakat sekarang kurang percaya MKD," ucapnya. (Baca: "Luhut", "Darmo", dan "Ridwan" Disebut dalam Transkrip Pencatutan Nama Presiden )
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said sebelumnya, melaporkan Setya Novanto ke MKD atas dugaan meminta saham dari PT Freeport Indonesia dengan tuduhan mencatut nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.
Dalam laporannya ke MKD, Sudirman menyebut Novanto bersama seorang pengusaha menemui bos PT Freeport sebanyak tiga kali. (Baca: Luhut Pastikan Darmo Tak Terlibat dalam Pencatutan Nama Presiden )
Pada pertemuan ketiga, menurut Sudirman, Novanto meminta saham sebesar 11 persen untuk Presiden dan 9 persen untuk Wapres demi memuluskan renegosiasi perpanjangan kontrak PT Freeport.
Sudirman mengaku mendapat informasi itu dari pimpinan Freeport. (Baca: Luhut: Saya Janji dengan Istri, Tidak Akan Pernah Melacurkan Jabatan )
Luhut Pandjaitan membantah dirinya terlibat dalam pencatutan nama Presiden Joko Widodo-Wakil Presiden RI Jusuf Kalla terkait pembahasan kontrak karya PT Freeport.
Ia mengaku tidak memiliki kepentingan, dan renegosiasi itu mustahil dilakukan sebelum 2019.
"Saya sudah janji dengan istri saya bahwa selama saya jadi menko (menteri koordinator), saya tidak akan pernah melacurkan jabatan saya," kata Luhut di Gedung Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis (19/11/2015).
Terkini Lainnya
Terpopuler
Now Trending
