Kata Luhut, Menteri ESDM Laporkan Novanto ke MKD Tanpa Restu Jokowi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan mengatakan bahwa tidak ada restu dari Presiden Joko Widodo saat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said melaporkan Ketua DPR Setya Novanto kepada Mahkamah Kehormatan Dewan.

Sudirman melaporkan kasus dugaan pencatutan nama Presiden dan Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam pertemuan dengan petinggi Freeport terkait renegosiasi perpanjangan kontrak karya.

"Tidak ada restu dari Presiden," kata Luhut di Kantor Kemenkopolhukam, Jakarta, Kamis (19/11/2015).

Luhut enggan berkomentar banyak soal langkah Sudirman itu. Ia meminta wartawan untuk bertanya kepada Sudirman mengapa mengadu ke MKD. (baca: "Freeport Jalan, Kita 'Happy', Kita Golf, Kita Beli 'Private Jet'")

Luhut menegaskan, bahwa Presiden Jokowi konsisten tidak akan membahas renegosiasi perpanjangan kontrak karya dengan Freeport sampai 2019.

Pasalnya, renegosiasi itu baru dapat dibahas dua tahun sebelum masa kontraknya habis pada 2021. (baca: Setya Novanto Beberkan Kronologi Tiga Pertemuan dengan Bos Freeport)

Dalam banyak kesempatan, kata Luhut, Presiden Jokowi tegas meminta Freeport untuk memenuhi empat syarat untuk perpanjangan kontrak.

Keempat syarat itu adalah perbaruan royalti, divestasi, pembangunan Papua, dan pembangunan smelter.

Ia juga menyatakan bahwa pemerintah tidak akan menempuh jalur hukum dalam kasus pencatutan nama ini. Pemerintah saat ini ingin fokus memperbaiki kondisi perekonomian nasional. (baca: Luhut: Kita Tidak Ada Waktu Ambil Langkah Hukum)

"Tidak ada waktu, kami ingin fokus dalam penanganan ekonomi," ujarnya.

Sudirman Said sebelumnya melaporkan Setya Novanto ke MKD atas dugaan meminta saham dari PT Freeport Indonesia dengan mencatut nama Presiden dan Wakil Presiden. (Baca: Menteri ESDM Akui Politisi Pencatut Nama Jokowi adalah Setya Novanto)

Dalam laporannya ke MKD, Sudirman menyebut Novanto bersama seorang pengusaha menemui bos PT Freeport sebanyak tiga kali.

Pada pertemuan ketiga, menurut Sudirman, Novanto meminta saham sebesar 11 persen untuk Presiden dan 9 persen untuk Wapres demi memuluskan renegosiasi perpanjangan kontrak PT Freeport. (Baca: "Politisi Kuat" Minta Saham 20 Persen ke Freeport untuk Presiden dan Wapres)

Sudirman mengaku mendapat informasi itu dari pimpinan Freeport.

Meski mengakui beberapa kali bertemu petinggi Freeport, Novanto membantah tuduhan dirinya mencatut nama Presiden dan Wapres. Ia mengatakan, Presiden dan Wapres adalah simbol negara yang harus dihormati dan dilindungi.

Belakangan, Novanto tak menyangkal ada pembicaraan mengenai bagian saham saat dia dan pengusaha minyak Riza Chalid menemui Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin.

Pada transkrip percakapan yang diterima Kompas.com dari internal DPR, Riza lah yang menyatakan berniat memberi sembilan persen untuk JK. (baca: Setya Novanto: Saham untuk Negara, Bukan untuk Pak JK)

"Bukan maksudnya dia itu ke Jusuf Kalla, maksudnya ke Negara itu," kata Novanto saat ditemui di kediamannya, di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta, Rabu (18/11/2015) malam.

Novanto mengatakan, saham yang dibicarakan berbentuk divestasi. Divestasi tersebut akan disalurkan ke Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah.