Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal "Reshuffle", Nasdem Ingatkan Rizal Ramli Tidak Dahului Jokowi

Kompas.com - 19/11/2015, 09:28 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Fraksi Nasdem di DPR Johnny G Plate mengingatkan Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Rizal Ramli agar tak mendahului Presiden Joko Widodo terkait persoalan perombakan kabinet. Perombakan kabinet atau reshuffle merupakan wewenang penuh Presiden.

"Keputusan reshuffle kabinet menjadi domain Presiden, bukan menteri. Kecuali, menteri tersebut diautorisasi oleh Presiden," kata Johnny dalam pesan singkatnya, Kamis (19/11/2015).

Anggota Komisi XI DPR itu mengatakan, daripada berbicara perombakan kabinet, lebih baik Rizal fokus membangun komunikasi politik yang baik. (baca: "Potensi Konfliknya Sangat Besar Kalau PAN Masuk Kabinet")

Selain itu, ia juga meminta Rizal segera membenahi persoalan kemaritiman yang menjadi tugas pokoknya.

"Kinerja dan koordinasi para menteri sektor ekonomi, investasi, industri dan infrastruktur perlu lebih ditingkatkan. Masyarakat berharap seperti itu, perbaikan yang lebih dirasakan oleh masyarakat di bidang tersebut," ujarnya.

Rizal Ramli sebelumnya mengungkapkan sinyalemen bahwa perombakkan kabinet jilid II akan dilakukan Presiden pada akhir 2015, khususnya di pos menteri sektor ekonomi dan hukum. (baca: Rizal Ramli: "Reshuffle" Jilid II Akhir 2015 di Bidang Hukum dan Ekonomi)

"Kemungkinan sebelum akhir tahun ada 'reshuffle' (perombakkan) jilid dua, di mana Pak Jokowi akan memilih orang-orangnya di bidang hukum dan ekonomi," kata Rizal dalam paparannya di "CORE Economic Outlook" di Jakarta, Rabu (18/11/2015).

Perombakan kabinet jilid II, menurut Rizal, diperlukan untuk menjaga momentum pemulihan perekonomian yang sedang terjadi.

Rizal baru masuk kabinet pada pertengahan Agustus 2015. Rizal menggantikan posisi Indroyono Soesilo.

Sementara itu, Wakil Presiden Jusuf Kalla sebelumnya mengakui bahwa pertemuan petinggi partai-partai Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dengannya dan Presiden pada Kamis (12/11/2015) malam, membahas wacana reshuffle kabinet.

Namun, kata JK, Presiden sudah memberikan pernyataan terkait reshuffle dalam pertemuan itu. (baca: JK: Presiden Menyampaikan, Belum Waktunya "Reshuffle")

"Ya, termasuk pula (membahas) masalah politik, masalah reshuffle tentu juga jadi bagian dari pada pembicaraan. Presiden menyampaikan belum waktunya kita reshuffle," ujar JK.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com