Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Langkah Setya Novanto Lobi Jepang soal Alutsista Dianggap Aneh

Kompas.com - 18/11/2015, 09:41 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Komisi I DPR, TB Hasanuddin, menilai aneh jika ada anggota DPR ikut dalam lobi pembelian alat utama sistem persenjataan (alutsista).

Penilaian tersebut disampaikan TB Hasanuddin dalam menanggapi pemberitaan media Jepang, yang menyebut bahwa Ketua DPR Setya Novanto melobi Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe terkait pembelian pesawat amfibi.

"Menjadi aneh bila ada anggota DPR terlibat dalam proses menegosiasi pembelian alutsista karena tidak sesuai tupoksinya dan tak memiliki kompetensi dalam urusan alutsista," kata Hasanuddin, Selasa (17/11/2015).

Hasanuddin mengaku tidak memiliki informasi yang lengkap soal kepastian mengenai lobi yang disampaikan Novanto itu. Namun, ia mengatakan, pembelian alutsista sudah memiliki prosedur baku.

"Biasanya spesifikasi teknis mengenai alutsista yang akan dibeli diajukan dari angkatan masing-masing ke pihak Mabes TNI, dan selanjutnya diajukan ke Kementerian Pertahanan. Berdasarkan spesifikasi teknis itu, kajian dilakukan untuk melihat produk mana yang memenuhi persyaratan dan kemudian diputuskan jenis, kualitas, dan mereknya, selanjutnya dimasukkan ke dalam RAPBN. Setelah proses anggaran di DPR selesai, dibahas dan disetujui menjadi APBN, selanjutnya diteruskan dengan proses pembelian atau pengadaan," papar Hasanuddin.

Politisi PDI-P ini menegaskan bahwa sejauh ini belum pernah ada pembahasan dari Kementerian Pertahanan untuk membeli pesawat jenis amfibi dari Jepang. Menurut dia, kebutuhan untuk itu memang belum ada.

"Pengadaan pesawat amfibi tidak menjadi prioritas dalam minimum essential force (MEF)," kata dia.

Setya Novanto bersama sejumlah delegasi DPR menemui Shinzo Abe dalam kunjungan kerja ke Jepang, Kamis (12/11/2015) lalu. Dalam pertemuan tertutup itu, Novanto memang mengaku membicarakan pembelian alutsista, termasuk pesawat amfibi US-2.

Menurut Novanto, pembahasan tersebut bukanlah membuat suatu kesepakatan baru. Dia hanya menindaklanjuti nota kesepahaman yang sudah ditandatangani oleh Pemerintah Indonesia dan Jepang, saat Presiden Joko Widodo bertemu Shinzo Abe, Maret lalu.

"Dalam pertemuan itu, kami ingin menekankan lagi agar MoU dalam bidang pertahanan itu berjalan," kata Novanto kepada Kompas.com, Jumat (13/11/2015).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Nasional
5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

Nasional
Deretan Mobil Mewah yang Disita di Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Deretan Mobil Mewah yang Disita di Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Nasional
[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

Nasional
Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com