Kompas.com - 12/11/2015, 21:24 WIB
Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto saat ditemui di Jalan Teuku Umar, Jakarta Pusat, Selasa (3/11/2015). KOMPAS.com/ABBA GABRILLINSekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto saat ditemui di Jalan Teuku Umar, Jakarta Pusat, Selasa (3/11/2015).
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto meminta pemerintah menghindari kebijakan komersialisasi kesehatan di Indonesia.

Hal itu diungkapkan Hasto, bertepatan momentum Hari Kesehat Nasional yang jatuh setiap 12 November 2015.

"Kesehatan sebagai fungsi dasar tidak bisa dikomersialisasikan," kata Hasto, melalui pernyataan tertulis, Kamis (12/11/2015) malam.

Ia menegaskan, pemerintah harus berkonsentrasi membebaskan masyarakat dari berbagai penyakit seperti TBC, disentri, malaria, demam berdarah, busung lapar, kolera, dan lainnya.

Hasto berharap sistem jaminan sosial dan Kartu Indonesia Sehat dapat menjadi instrumen untuk mewujudkan kemajuan layanan kesehatan melalui lebarnya akses berobat.

Terkait momentum Hari Kesehatan Nasional, Hasto juga meminta pemerintah memperbanyak tenaga medis.

Menurut Hasto, tenaga medis adalah alat negara menjamin layanan kesehatan dan bukan sebagai beban APBN.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"PDI-P prihatin ketika rakyat datang ke rumah sakit, masih sering diperlakukan diskriminatif,” ujarnya.

Ketua Bidang Kesehatan Perempuan dan Anak DPP PDI-P Sri Rahayu mengatakan, jaminan kesehatan juga harus diimbangi dengan gaya hidup bersih dan seimbang.

Dalam hal ini, pemerintah ia dorong untuk menggaungkan kembali budaya hidup sehat ke tengah masyarakat.

"PDI-P mendukung pemerintah meningkatkan fasilitas kesehatan dengan harga yang dapat dijangkaun," ujar Sri.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Satgas: Jika Ada Kasus Positif Covid-19, Segera Tutup Sekolah

Satgas: Jika Ada Kasus Positif Covid-19, Segera Tutup Sekolah

Nasional
Forum Pemred Sahkan Kepengurusan Baru, Arfin Asydhad Ketua

Forum Pemred Sahkan Kepengurusan Baru, Arfin Asydhad Ketua

Nasional
Prof Sahetapy dan Kisah-kisah Anggota Dewan yang Terhormat

Prof Sahetapy dan Kisah-kisah Anggota Dewan yang Terhormat

Nasional
Cegah Insiden Serupa Penganiayaan Muhammad Kece Terulang, Polri Perketat Pengamanan Rutan

Cegah Insiden Serupa Penganiayaan Muhammad Kece Terulang, Polri Perketat Pengamanan Rutan

Nasional
Mengacu BPOM, Penggunaan Vaksin Pfizer Belum Diperbolehkan untuk Anak di Bawah 12 Tahun

Mengacu BPOM, Penggunaan Vaksin Pfizer Belum Diperbolehkan untuk Anak di Bawah 12 Tahun

Nasional
PBB, Berkarya, dan Perindo Ajukan Uji Materi Pasal tentang Verifikasi Parpol UU Pemilu ke MK

PBB, Berkarya, dan Perindo Ajukan Uji Materi Pasal tentang Verifikasi Parpol UU Pemilu ke MK

Nasional
Laporan Luhut terhadap Fatia dan Haris Azhar Dinilai Berkebalikan dengan Pernyataan Jokowi

Laporan Luhut terhadap Fatia dan Haris Azhar Dinilai Berkebalikan dengan Pernyataan Jokowi

Nasional
Polri Dalami Dugaan Irjen Napoleon Aniaya Muhammad Kece, 18 Saksi Diperiksa

Polri Dalami Dugaan Irjen Napoleon Aniaya Muhammad Kece, 18 Saksi Diperiksa

Nasional
Satgas: Ada 2,77 Persen Sekolah yang Timbulkan Klaster Covid-19 Selama PTM Terbatas

Satgas: Ada 2,77 Persen Sekolah yang Timbulkan Klaster Covid-19 Selama PTM Terbatas

Nasional
Komnas HAM Minta Pejabat Publik Tahan Diri Hadapi Kritik

Komnas HAM Minta Pejabat Publik Tahan Diri Hadapi Kritik

Nasional
Jokowi Ajak Masyarakat Lestarikan Penyu, Populasinya Kian Menurun

Jokowi Ajak Masyarakat Lestarikan Penyu, Populasinya Kian Menurun

Nasional
Irjen Napoleon Bonaparte Kembali Jadi Tersangka, Kini Kasus TPPU

Irjen Napoleon Bonaparte Kembali Jadi Tersangka, Kini Kasus TPPU

Nasional
Diisukan Duet dengan Anies di Pilpres 2024, Sandiaga Uno: Saya Fokus untuk Parekraf

Diisukan Duet dengan Anies di Pilpres 2024, Sandiaga Uno: Saya Fokus untuk Parekraf

Nasional
Pemerintah Percepat Capaian Kepemilikan Akta Kelahiran Anak

Pemerintah Percepat Capaian Kepemilikan Akta Kelahiran Anak

Nasional
Azis Syamsuddin Dikabarkan Berstatus Tersangka, Golkar Hargai Proses Hukum di KPK

Azis Syamsuddin Dikabarkan Berstatus Tersangka, Golkar Hargai Proses Hukum di KPK

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.