Kompas.com - 02/11/2015, 17:49 WIB
Lokasi kebakaran di Desa Pelita Jaya, Kecamatan Kubu, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, Rabu (21/10/2015). Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)  menggunakan helikopter Bolkow BO-105 untuk melakukan pemadaman dengan teknik bom air (water bombing). KOMPAS.com / YOHANES KURNIA IRAWANLokasi kebakaran di Desa Pelita Jaya, Kecamatan Kubu, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, Rabu (21/10/2015). Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menggunakan helikopter Bolkow BO-105 untuk melakukan pemadaman dengan teknik bom air (water bombing).
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com — Kepala Divisi Humas Polri Irjen Anton Charliyan mengatakan bahwa pihaknya khawatir dituntut balik jika mengungkap nama perusahaan tersangka pembakar hutan dan lahan ke publik.

“Bukannya kami tak berani mengungkap nama perusahaan itu, tapi kalau kami ungkap nanti dituntut balik, gimana?” ujar Anton di Kompleks Mabes Polri, Jakarta, Senin (2/11/2015).

Anton mengatakan, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan, ada informasi yang diatur untuk tidak disebutkan secara luas ke publik.

Polisi, kata Anton, menjadikan UU itu sebagai pedoman. Anton meminta publik percaya terhadap penegakan hukum pelaku pembakar hutan dan lahan tersebut.

Anton memastikan bahwa polisi yang menyidik perkara-perkara tersebut tidak "masuk angin". (Baca: Polri Akui Sedikit Lambat Usut Kasus Kebakaran Hutan)

“Tidak masuk angin. Saya pastikan itu. Cuma ban yang masuk angin,” ujar Anton.

Tuntutan supaya aparat penegak hukum mengungkap identitas perusahaan tersangka pembakar hutan disampaikan sejumlah pegiat lingkungan hidup. Hal itu dilakukan agar perusahaan terkena sanksi sosial dan menimbulkan efek jera.

Namun, Kepala Polri Jenderal (Pol) Badrodin Haiti mengatakan, salah satu pertimbangan tidak dibukanya nama perusahaan tersangka pembakar hutan adalah faktor ekonomi. (Baca: Fadli Zon: Jokowi Hanya Wisata Bencana)

“Bisa saja kami ungkap, produk perusahaannya lalu diboikot (oleh masyarakat) dan perusahaannya bangkrut, ekonomi nasional jadi terganggu. Harus dihitung dampak positif dan negatifnya,” ujar dia.

Sementara Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, pemerintah akan membuka nama perusahaan tersangka pembakar hutan dan lahan.

Namun, pengungkapan itu akan dilakukan jika perkara sudah masuk ke tahap pengadilan. (Baca: Tak Ingin Gaduh, Pemerintah Umumkan Perusahaan Pembakar Hutan pada Desember)

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bertemu Golkar dan PKS, PPP Akui Persiapan Jelang 2024

Bertemu Golkar dan PKS, PPP Akui Persiapan Jelang 2024

Nasional
Politisi PKB Sebut Jokowi Bakal Reshuffle Anggota Kabinet Inisial M

Politisi PKB Sebut Jokowi Bakal Reshuffle Anggota Kabinet Inisial M

Nasional
Diisukan Masuk Kabinet, PAN: Kami Masih Posisi Menunggu

Diisukan Masuk Kabinet, PAN: Kami Masih Posisi Menunggu

Nasional
Bawaslu Siapkan Anggaran hingga SDM Pemungutan Suara Ulang Pilkada Sabu Raijua

Bawaslu Siapkan Anggaran hingga SDM Pemungutan Suara Ulang Pilkada Sabu Raijua

Nasional
Ini Sponsor Vaksin Nusantara yang Diprakarsai Eks Menkes Terawan

Ini Sponsor Vaksin Nusantara yang Diprakarsai Eks Menkes Terawan

Nasional
BPOM: Vaskin Merah Putih Ditargetkan Mulai Diproduksi pada Awal 2022

BPOM: Vaskin Merah Putih Ditargetkan Mulai Diproduksi pada Awal 2022

Nasional
Waspadai Kasus Pembekuan Darah, BPOM Beri 'Warning' soal Vaksin AstraZeneca

Waspadai Kasus Pembekuan Darah, BPOM Beri "Warning" soal Vaksin AstraZeneca

Nasional
Pimpinan Komisi IX: RI Harus Belajar dari Lonjakan Kasus Covid-19 di India

Pimpinan Komisi IX: RI Harus Belajar dari Lonjakan Kasus Covid-19 di India

Nasional
Soal Vaksin Nusantara, BPOM: Harus Ada Perbaikan Dulu Sebelum Lanjut Uji Klinik Fase II

Soal Vaksin Nusantara, BPOM: Harus Ada Perbaikan Dulu Sebelum Lanjut Uji Klinik Fase II

Nasional
Nadiem Bakal Ajukan Revisi PP, Tegaskan Pancasila dan Bahasa Indonesia Wajib di Kurikulum

Nadiem Bakal Ajukan Revisi PP, Tegaskan Pancasila dan Bahasa Indonesia Wajib di Kurikulum

Nasional
Hanya Kenakan 1 Pasal, KPK Dinilai Tak Serius Mendakwa Edhy Prabowo

Hanya Kenakan 1 Pasal, KPK Dinilai Tak Serius Mendakwa Edhy Prabowo

Nasional
HUT ke-69 Kopassus, Luhut: Jangan Pernah Khianati Janji Komando

HUT ke-69 Kopassus, Luhut: Jangan Pernah Khianati Janji Komando

Nasional
KNKT Kantongi Rekaman Pembicaraan Kokpit Sriwijaya Air SJ 182, Apa Saja yang Didapat?

KNKT Kantongi Rekaman Pembicaraan Kokpit Sriwijaya Air SJ 182, Apa Saja yang Didapat?

Nasional
 Usai Putusan MK, KPU Gelar Rapat Bahas Pemungutan Suara Ulang di Sabu Raijua

Usai Putusan MK, KPU Gelar Rapat Bahas Pemungutan Suara Ulang di Sabu Raijua

Nasional
HUT Kopassus ke-69, Wapres: Tingkatan Profesionalitas dan Integritas

HUT Kopassus ke-69, Wapres: Tingkatan Profesionalitas dan Integritas

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X