Kompas.com - 02/11/2015, 16:53 WIB
Kegiatan water bombing menggunakan helikopter Kamov KA 32A11BC untuk memadamkan sejumlah titik api di wilayah Kalimantan Barat, Kamis (3/9/2015). Kegiatan water boombing untuk memadamkan kebakaran hutan dilakukan di Kabupaten Kubu Raya. KOMPAS.com / YOHANES KURNIA IRAWANKegiatan water bombing menggunakan helikopter Kamov KA 32A11BC untuk memadamkan sejumlah titik api di wilayah Kalimantan Barat, Kamis (3/9/2015). Kegiatan water boombing untuk memadamkan kebakaran hutan dilakukan di Kabupaten Kubu Raya.
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Divisi Humas Polri Irjen (Pol) Anton Charliyan mengakui, Polri lambat dalam penangananan kasus kebakaran hutan dan lahan di Indonesia. Namun, Anton minta publik tidak meremehkan Polri.

"Ada keterlambatan sedikit, ya kami akui. Tapi jangan 'under estimate' Polri dong," ujar Anton di Kompleks Mabes Polri, Jakarta, Senin (2/11/2015).

Data Bareskrim Polri per 31 Oktober 2015, masih ada 28 perkara kebakaran hutan yang masih dalam penyelidikan. (baca: Kebakaran Hutan Turunkan Perjalanan Paket Wisata di Kalimantan)

Adapun, jumlah perkara yang sudah naik ke tahap penyidikan, tetapi belum dinyatakan lengkap berjumlah 111 kasus.

Anton melanjutkan, mencari tersangka yang membakar hutan tidak semudah membalikan telapak tangan. Kendalanya adalah lantaran kurangnya alat bukti.

Anton mencontohkan, misalnya ada laporan soal kebakaran hutan di suatu area milik korporasi tertentu. (baca: Fadli Zon: Jokowi Hanya Wisata Bencana)

Polisi harus mencari tahu apakah ada unsur kesengajaan dalam kebakaran itu atau tidak. Jika ada, Polisi dapat dengan mudah mengusut perkara. Jika sebaliknya, maka akan sulit mengusutnya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Masalahnya perusahaan (pemilik lahan) itu melakukan pembelaan. Mereka bilang, 'kok jadi kami yang dituduh bakar? Kami itu sudah bayar lahan, tapi tahu-tahu kebakar. Lagipula ini api bukan dari kami awalnya'. Nah, kalau ini gimana? Susah kan," ujar Anton.

Oleh sebab itu, lanjut Anton, mungkin saja ada perkara yang masih dalam tahap penyelidikan, tetapi dihentikan karena dinilai tidak cukup bukti. Namun, Anton memastikan tidak ada yang dihentikan jika perkara sudah masuk ke tahap penyidikan.

"Ya, kalau tidak menemukan fakta di lapangan, ya bisa dihentikan. Intinya kami tak rekayasa. Kami sudah sesuai fakta di lapangan," kata Anton.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Azis Syamsuddin Jalani Sidang Perdana Kasus Suap Hari Ini

Azis Syamsuddin Jalani Sidang Perdana Kasus Suap Hari Ini

Nasional
Tegaskan Urgensi RUU TPKS, Ketua DPP Nasdem: Mau Sampai Kapan Kekerasan Seksual Berulang?

Tegaskan Urgensi RUU TPKS, Ketua DPP Nasdem: Mau Sampai Kapan Kekerasan Seksual Berulang?

Nasional
Kenapa Varian Omicron Belum Terdeteksi di Indonesia? Ini Kata Epidemiolog

Kenapa Varian Omicron Belum Terdeteksi di Indonesia? Ini Kata Epidemiolog

Nasional
UPDATE Covid-19: Tambah 196 Kasus, Sembuh 298, Meninggal 4

UPDATE Covid-19: Tambah 196 Kasus, Sembuh 298, Meninggal 4

Nasional
Ini Nama 9 dari 14 Korban Meninggal Terdampak Erupsi Semeru

Ini Nama 9 dari 14 Korban Meninggal Terdampak Erupsi Semeru

Nasional
PPKM Luar Jawa-Bali Berakhir Hari Ini, Berikut Situasi Covid-19 Terbaru

PPKM Luar Jawa-Bali Berakhir Hari Ini, Berikut Situasi Covid-19 Terbaru

Nasional
Diundang Sosialisasi Alih Status, Eks Pegawai KPK Harap Posisi dan Peran di Polri Diperjelas

Diundang Sosialisasi Alih Status, Eks Pegawai KPK Harap Posisi dan Peran di Polri Diperjelas

Nasional
Erupsi Semeru, Perintah Presiden Jokowi dan Kata Mbah Rono

Erupsi Semeru, Perintah Presiden Jokowi dan Kata Mbah Rono

Nasional
Airlangga Minta Kader Golkar Bantu Warga Terdampak Erupsi Semeru

Airlangga Minta Kader Golkar Bantu Warga Terdampak Erupsi Semeru

Nasional
Bakamla Evakuasi 2 Warga Terjebak di Longboat Mati Mesin di Perairan Maluku

Bakamla Evakuasi 2 Warga Terjebak di Longboat Mati Mesin di Perairan Maluku

Nasional
Survei Indikator: 72 Persen Responden Puas atas Kinerja Jokowi, Tertinggi Selama Pandemi

Survei Indikator: 72 Persen Responden Puas atas Kinerja Jokowi, Tertinggi Selama Pandemi

Nasional
Survei Indikator: Risma dan Sri Mulyani Menteri Berkinerja Terbaik

Survei Indikator: Risma dan Sri Mulyani Menteri Berkinerja Terbaik

Nasional
[POPULER NASIONAL] Erupsi Gunung Semeru Tak Seperti Letusan Merapi di 2010 | 13 Orang Meninggal akibat Erupsi Semeru, Baru 2 Teridentifikasi

[POPULER NASIONAL] Erupsi Gunung Semeru Tak Seperti Letusan Merapi di 2010 | 13 Orang Meninggal akibat Erupsi Semeru, Baru 2 Teridentifikasi

Nasional
Erupsi Semeru, Bupati Lumajang Tetapkan Status Tanggap Darurat 30 Hari

Erupsi Semeru, Bupati Lumajang Tetapkan Status Tanggap Darurat 30 Hari

Nasional
Polri Gelar Operasi Aman Nusa II Tangani Dampak Erupsi Semeru, 945 Personel Dikerahkan

Polri Gelar Operasi Aman Nusa II Tangani Dampak Erupsi Semeru, 945 Personel Dikerahkan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.