Kompas.com - 02/11/2015, 16:53 WIB
Kegiatan water bombing menggunakan helikopter Kamov KA 32A11BC untuk memadamkan sejumlah titik api di wilayah Kalimantan Barat, Kamis (3/9/2015). Kegiatan water boombing untuk memadamkan kebakaran hutan dilakukan di Kabupaten Kubu Raya. KOMPAS.com / YOHANES KURNIA IRAWANKegiatan water bombing menggunakan helikopter Kamov KA 32A11BC untuk memadamkan sejumlah titik api di wilayah Kalimantan Barat, Kamis (3/9/2015). Kegiatan water boombing untuk memadamkan kebakaran hutan dilakukan di Kabupaten Kubu Raya.
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Divisi Humas Polri Irjen (Pol) Anton Charliyan mengakui, Polri lambat dalam penangananan kasus kebakaran hutan dan lahan di Indonesia. Namun, Anton minta publik tidak meremehkan Polri.

"Ada keterlambatan sedikit, ya kami akui. Tapi jangan 'under estimate' Polri dong," ujar Anton di Kompleks Mabes Polri, Jakarta, Senin (2/11/2015).

Data Bareskrim Polri per 31 Oktober 2015, masih ada 28 perkara kebakaran hutan yang masih dalam penyelidikan. (baca: Kebakaran Hutan Turunkan Perjalanan Paket Wisata di Kalimantan)

Adapun, jumlah perkara yang sudah naik ke tahap penyidikan, tetapi belum dinyatakan lengkap berjumlah 111 kasus.

Anton melanjutkan, mencari tersangka yang membakar hutan tidak semudah membalikan telapak tangan. Kendalanya adalah lantaran kurangnya alat bukti.

Anton mencontohkan, misalnya ada laporan soal kebakaran hutan di suatu area milik korporasi tertentu. (baca: Fadli Zon: Jokowi Hanya Wisata Bencana)

Polisi harus mencari tahu apakah ada unsur kesengajaan dalam kebakaran itu atau tidak. Jika ada, Polisi dapat dengan mudah mengusut perkara. Jika sebaliknya, maka akan sulit mengusutnya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Masalahnya perusahaan (pemilik lahan) itu melakukan pembelaan. Mereka bilang, 'kok jadi kami yang dituduh bakar? Kami itu sudah bayar lahan, tapi tahu-tahu kebakar. Lagipula ini api bukan dari kami awalnya'. Nah, kalau ini gimana? Susah kan," ujar Anton.

Oleh sebab itu, lanjut Anton, mungkin saja ada perkara yang masih dalam tahap penyelidikan, tetapi dihentikan karena dinilai tidak cukup bukti. Namun, Anton memastikan tidak ada yang dihentikan jika perkara sudah masuk ke tahap penyidikan.

"Ya, kalau tidak menemukan fakta di lapangan, ya bisa dihentikan. Intinya kami tak rekayasa. Kami sudah sesuai fakta di lapangan," kata Anton.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kritikan Polri Diharap seperti Satpam BCA Berbalas Teror, Polisi Diminta Tak Anti-kritik

Kritikan Polri Diharap seperti Satpam BCA Berbalas Teror, Polisi Diminta Tak Anti-kritik

Nasional
Aliansi Dosen Ultimatum UNJ Tolak Gelar Kehormatan Ma’ruf Amin dan Erick Thohir

Aliansi Dosen Ultimatum UNJ Tolak Gelar Kehormatan Ma’ruf Amin dan Erick Thohir

Nasional
Independensi MA Dikhawatirkan Terganggu jika Gugatan Kewenangan KY ke MK Dikabulkan

Independensi MA Dikhawatirkan Terganggu jika Gugatan Kewenangan KY ke MK Dikabulkan

Nasional
Sebaran 747 Kasus Baru Covid-19, DKI Jakarta Tertinggi

Sebaran 747 Kasus Baru Covid-19, DKI Jakarta Tertinggi

Nasional
Gus Muhaimin: Indikator Sukses Pembangunan Bukan Cuma Ekonomi, tapi Juga Kebahagiaan Masyarakat

Gus Muhaimin: Indikator Sukses Pembangunan Bukan Cuma Ekonomi, tapi Juga Kebahagiaan Masyarakat

Nasional
UPDATE 17 Oktober: Ada 492.928 Suspek Terkait Covid-19

UPDATE 17 Oktober: Ada 492.928 Suspek Terkait Covid-19

Nasional
UPDATE: 223.929 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate Versi PCR 1,93 Persen

UPDATE: 223.929 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate Versi PCR 1,93 Persen

Nasional
Update 17 Oktober: 62.732.568 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua

Update 17 Oktober: 62.732.568 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua

Nasional
Update 17 Oktober: Bertambah 19, Pasien Covid-19 Meninggal Total 142.952 Orang

Update 17 Oktober: Bertambah 19, Pasien Covid-19 Meninggal Total 142.952 Orang

Nasional
UPDATE 17 Oktober: Bertambah 1.086, Pasien Covid-19 Sembuh Total 4.073.418

UPDATE 17 Oktober: Bertambah 1.086, Pasien Covid-19 Sembuh Total 4.073.418

Nasional
UPDATE 17 Oktober: Tambah 747, Total Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4.237.758

UPDATE 17 Oktober: Tambah 747, Total Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4.237.758

Nasional
Jokpro Jabar Deklarasikan Dukungan untuk Jokowi-Prabowo 2024

Jokpro Jabar Deklarasikan Dukungan untuk Jokowi-Prabowo 2024

Nasional
Pemerintah Ubah Hari Libur Nasional, Antisipasi Terjadinya Lonjakan Kasus Covid-19

Pemerintah Ubah Hari Libur Nasional, Antisipasi Terjadinya Lonjakan Kasus Covid-19

Nasional
Ma'ruf: Pemerintah  Mempercepat Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem

Ma'ruf: Pemerintah Mempercepat Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem

Nasional
Tampung Aspirasi, Muhaimin Gelar Lomba Video 'Lapor Cak Imin Aja!'

Tampung Aspirasi, Muhaimin Gelar Lomba Video "Lapor Cak Imin Aja!"

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.