Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Belum Ada Pembicaraan Pansus Pelindo Panggil Jokowi-JK

Kompas.com - 02/11/2015, 14:42 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua Panitia Khusus Angket Pelindo II Teguh Juwarno mengatakan, hingga kini belum ada pembicaraan di internal pansus untuk memanggil Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Wacana pemanggilan keduanya sempat diucapkan anggota Pansus Pelindo II, Junimart Girsang.

"Sampai saat ini belum pernah dibahas di rapat internal pansus. Jadi, saya belum bisa memastikan kapannya," kata Teguh melalui pesan singkat, Senin (2/11/2015). (Baca: Wacanakan Panggil Jokowi-JK, Pansus Pelindo Dinilai Gaya-gayaan )

Meski demikian, ia mengatakan, pansus berhak memanggil siapa pun untuk didengarkan keterangannya. Hal itu dapat dilakukan sepanjang keterangan orang tersebut diperlukan untuk mengklarifikasi informasi yang diperoleh.

"Yang pasti sesuai UU, pansus berhak memanggil siapa pun pihak yang dinilai penting untuk dihadirkan," ujar politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini. (Baca: Ada Empat Menteri yang Akan Dipanggil Pansus Pelindo II )

Secara terpisah, politisi Partai Golkar, Poempida Hidyatullah, mengingatkan agar pansus berhati-hati dalam memanggil orang yang akan dimintai keterangan. Jangan sampai langkah yang akan dilakukan justru menjadi senjata makan tuan.

Ia mengatakan, secara politik, JK merupakan representasi PDI Perjuangan, bukan Golkar. Sebab, ketika mencalonkan diri sebagai cawapres saat Pilpres 2014 lalu, menurut dia, JK maju dari PDI-P, bukan Golkar.

"Kalau memang wacana memanggil Pak JK itu dalam konteks murni untuk mengungkap maasalah di Pelindo II ya sah-sah saja," ujarnya.

"Tapi, kalau memang pansus ini niatnya mengungkap atas dugaan adanya masalah di Pelindo II, dan ini menghadirkan JK, apa sebenarnya yang ingin didapat?" lanjut Poempida. (Baca: Wapres Tak Persoalkan DPR Bentuk Pansus Pelindo )

Sebelumnya, anggota Pansus Pelindo II Junimart Girsang mengatakan, pansus bisa memanggil Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla jika diperlukan. Itu bisa dilakukan karena tujuan utama dibentuk pansus untuk membuka fakta terkait pelanggaran yang dilakukan PT Pelindo. (Baca: Di Depan Pansus, Rizal Ramli Sebut RJ Lino Patut Ditertawakan Seluruh Dunia)

"Presiden saja bisa kita panggil, apalagi Wapres, karena ini untuk kepentingan rakyat dan bangsa," kata Junimart di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (30/10/2015).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PKS Pecat Caleg di Aceh yang Ditangkap Karena Kasus Narkoba

PKS Pecat Caleg di Aceh yang Ditangkap Karena Kasus Narkoba

Nasional
Achsanul Qosasi Minta Maaf karena Terima Uang 40 M dari Proyek BTS

Achsanul Qosasi Minta Maaf karena Terima Uang 40 M dari Proyek BTS

Nasional
4 Poin Penting PP Tapera: Syarat Kepesertaan hingga Besaran Iurannya

4 Poin Penting PP Tapera: Syarat Kepesertaan hingga Besaran Iurannya

Nasional
DPR Setujui Revisi 4 Undang-Undang sebagai Usul Inisiatif

DPR Setujui Revisi 4 Undang-Undang sebagai Usul Inisiatif

Nasional
Menyoal Putusan Sela Gazalba Saleh, Kewenangan Penuntutan di UU KPK dan KUHAP

Menyoal Putusan Sela Gazalba Saleh, Kewenangan Penuntutan di UU KPK dan KUHAP

Nasional
Achsanul Qosasi Akui Terima Uang dari Proyek BTS: Saya Khilaf

Achsanul Qosasi Akui Terima Uang dari Proyek BTS: Saya Khilaf

Nasional
Warga Kampung Susun Bayam Keluhkan Kondisi Huntara: Banyak Lubang, Tak Ada Listrik

Warga Kampung Susun Bayam Keluhkan Kondisi Huntara: Banyak Lubang, Tak Ada Listrik

Nasional
Dikonfrontasi Jaksa, Istri SYL Tetap Bantah Punya Tas Dior dari Duit Kementan

Dikonfrontasi Jaksa, Istri SYL Tetap Bantah Punya Tas Dior dari Duit Kementan

Nasional
Bos Maktour Travel Mengaku Hanya Diminta Kementan Reservasi Perjalanan SYL ke Saudi, Mayoritas Kelas Bisnis

Bos Maktour Travel Mengaku Hanya Diminta Kementan Reservasi Perjalanan SYL ke Saudi, Mayoritas Kelas Bisnis

Nasional
Jadi Tenaga Ahli Kementan, Cucu SYL Beralasan Diminta Kakek Magang

Jadi Tenaga Ahli Kementan, Cucu SYL Beralasan Diminta Kakek Magang

Nasional
Jadi Ahli Sengketa Pileg, Eks Wakil Ketua MK: Sistem Noken Rentan Dimanipulasi Elite

Jadi Ahli Sengketa Pileg, Eks Wakil Ketua MK: Sistem Noken Rentan Dimanipulasi Elite

Nasional
Putusan Bebas Gazalba Saleh Dikhawatirkan Bikin Penuntutan KPK Mandek

Putusan Bebas Gazalba Saleh Dikhawatirkan Bikin Penuntutan KPK Mandek

Nasional
Polemik Putusan Sela Gazalba, KPK Didorong Koordinasi dengan Jaksa Agung

Polemik Putusan Sela Gazalba, KPK Didorong Koordinasi dengan Jaksa Agung

Nasional
Jadi Ahli Sengketa Pileg, Eks Hakim MK: Mayoritas Hasil Pemilu di Papua Harus Batal

Jadi Ahli Sengketa Pileg, Eks Hakim MK: Mayoritas Hasil Pemilu di Papua Harus Batal

Nasional
UKT Batal Naik Tahun Ini, Pemerintah Dinilai Hanya Ingin Redam Aksi Mahasiswa

UKT Batal Naik Tahun Ini, Pemerintah Dinilai Hanya Ingin Redam Aksi Mahasiswa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com