Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 02/11/2015, 14:42 WIB
Penulis Dani Prabowo
|
EditorSabrina Asril
JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua Panitia Khusus Angket Pelindo II Teguh Juwarno mengatakan, hingga kini belum ada pembicaraan di internal pansus untuk memanggil Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Wacana pemanggilan keduanya sempat diucapkan anggota Pansus Pelindo II, Junimart Girsang.

"Sampai saat ini belum pernah dibahas di rapat internal pansus. Jadi, saya belum bisa memastikan kapannya," kata Teguh melalui pesan singkat, Senin (2/11/2015). (Baca: Wacanakan Panggil Jokowi-JK, Pansus Pelindo Dinilai Gaya-gayaan )

Meski demikian, ia mengatakan, pansus berhak memanggil siapa pun untuk didengarkan keterangannya. Hal itu dapat dilakukan sepanjang keterangan orang tersebut diperlukan untuk mengklarifikasi informasi yang diperoleh.

"Yang pasti sesuai UU, pansus berhak memanggil siapa pun pihak yang dinilai penting untuk dihadirkan," ujar politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini. (Baca: Ada Empat Menteri yang Akan Dipanggil Pansus Pelindo II )

Secara terpisah, politisi Partai Golkar, Poempida Hidyatullah, mengingatkan agar pansus berhati-hati dalam memanggil orang yang akan dimintai keterangan. Jangan sampai langkah yang akan dilakukan justru menjadi senjata makan tuan.

Ia mengatakan, secara politik, JK merupakan representasi PDI Perjuangan, bukan Golkar. Sebab, ketika mencalonkan diri sebagai cawapres saat Pilpres 2014 lalu, menurut dia, JK maju dari PDI-P, bukan Golkar.

"Kalau memang wacana memanggil Pak JK itu dalam konteks murni untuk mengungkap maasalah di Pelindo II ya sah-sah saja," ujarnya.

"Tapi, kalau memang pansus ini niatnya mengungkap atas dugaan adanya masalah di Pelindo II, dan ini menghadirkan JK, apa sebenarnya yang ingin didapat?" lanjut Poempida. (Baca: Wapres Tak Persoalkan DPR Bentuk Pansus Pelindo )

Sebelumnya, anggota Pansus Pelindo II Junimart Girsang mengatakan, pansus bisa memanggil Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla jika diperlukan. Itu bisa dilakukan karena tujuan utama dibentuk pansus untuk membuka fakta terkait pelanggaran yang dilakukan PT Pelindo. (Baca: Di Depan Pansus, Rizal Ramli Sebut RJ Lino Patut Ditertawakan Seluruh Dunia)

"Presiden saja bisa kita panggil, apalagi Wapres, karena ini untuk kepentingan rakyat dan bangsa," kata Junimart di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (30/10/2015).

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Geopolitik Indonesia, ASEAN Damai, dan Membangun Dunia

Geopolitik Indonesia, ASEAN Damai, dan Membangun Dunia

Nasional
Demokrat Desak Anies soal Cawapres, Nasdem: Terus Terang Saja kalau Bukan AHY Jadi Wakil Mau Mundur

Demokrat Desak Anies soal Cawapres, Nasdem: Terus Terang Saja kalau Bukan AHY Jadi Wakil Mau Mundur

Nasional
Mantan Pimpinan KPK Datangi DPR, Minta Kasus Korupsi BTS 4G Kominfo Diusut Tuntas

Mantan Pimpinan KPK Datangi DPR, Minta Kasus Korupsi BTS 4G Kominfo Diusut Tuntas

Nasional
KPK Duga Eks Komisaris PT Wika Beton Lobi Hakim Agung Lewat Sekretaris MA

KPK Duga Eks Komisaris PT Wika Beton Lobi Hakim Agung Lewat Sekretaris MA

Nasional
Kaji Revisi UU TNI, Lemhannas Fokus pada Perubahan Ancaman dan Hubungan Sipil-Militer

Kaji Revisi UU TNI, Lemhannas Fokus pada Perubahan Ancaman dan Hubungan Sipil-Militer

Nasional
Kemenag Minta Maskapai Saudia Diperiksa karena Kerap Ubah Kursi Pesawat Haji

Kemenag Minta Maskapai Saudia Diperiksa karena Kerap Ubah Kursi Pesawat Haji

Nasional
Kemenag Kecewa Maskapai Saudia Ubah Jadwal Terbang dan Jumlah Kursi Pesawat Jemaah Haji

Kemenag Kecewa Maskapai Saudia Ubah Jadwal Terbang dan Jumlah Kursi Pesawat Jemaah Haji

Nasional
Ketika PDI-P Kini Buka Peluang Dialog dengan Demokrat...

Ketika PDI-P Kini Buka Peluang Dialog dengan Demokrat...

Nasional
Eks Jaksa KPK Dody Silalahi Diperiksa Penyidik KPK Soal Dugaan Suap di MA

Eks Jaksa KPK Dody Silalahi Diperiksa Penyidik KPK Soal Dugaan Suap di MA

Nasional
AHY Masuk Radar Cawapres Ganjar, PDI-P: Politik Harus Buka Ruang Dialog

AHY Masuk Radar Cawapres Ganjar, PDI-P: Politik Harus Buka Ruang Dialog

Nasional
Bripka Andry Ajukan Perlindungan, LPSK: Syarat Materiil Belum Lengkap

Bripka Andry Ajukan Perlindungan, LPSK: Syarat Materiil Belum Lengkap

Nasional
Hari Ke-17, Sebanyak 26 Jemaah Haji Indonesia Wafat di Arab Saudi

Hari Ke-17, Sebanyak 26 Jemaah Haji Indonesia Wafat di Arab Saudi

Nasional
Jokowi Teken Perpres 31/2023, Pembangunan Bandara VVIP di IKN Dibiayai APBN

Jokowi Teken Perpres 31/2023, Pembangunan Bandara VVIP di IKN Dibiayai APBN

Nasional
Hary Tanoe Pimpin Langsung Kerja Sama Politik Perindo-PDI-P

Hary Tanoe Pimpin Langsung Kerja Sama Politik Perindo-PDI-P

Nasional
Demokrat Desak Anies Umumkan Bacawapres, Nasdem: Ini Bukan Cari Wakil Kades

Demokrat Desak Anies Umumkan Bacawapres, Nasdem: Ini Bukan Cari Wakil Kades

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com