Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Belum Ada Pembicaraan Pansus Pelindo Panggil Jokowi-JK

Kompas.com - 02/11/2015, 14:42 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua Panitia Khusus Angket Pelindo II Teguh Juwarno mengatakan, hingga kini belum ada pembicaraan di internal pansus untuk memanggil Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Wacana pemanggilan keduanya sempat diucapkan anggota Pansus Pelindo II, Junimart Girsang.

"Sampai saat ini belum pernah dibahas di rapat internal pansus. Jadi, saya belum bisa memastikan kapannya," kata Teguh melalui pesan singkat, Senin (2/11/2015). (Baca: Wacanakan Panggil Jokowi-JK, Pansus Pelindo Dinilai Gaya-gayaan )

Meski demikian, ia mengatakan, pansus berhak memanggil siapa pun untuk didengarkan keterangannya. Hal itu dapat dilakukan sepanjang keterangan orang tersebut diperlukan untuk mengklarifikasi informasi yang diperoleh.

"Yang pasti sesuai UU, pansus berhak memanggil siapa pun pihak yang dinilai penting untuk dihadirkan," ujar politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini. (Baca: Ada Empat Menteri yang Akan Dipanggil Pansus Pelindo II )

Secara terpisah, politisi Partai Golkar, Poempida Hidyatullah, mengingatkan agar pansus berhati-hati dalam memanggil orang yang akan dimintai keterangan. Jangan sampai langkah yang akan dilakukan justru menjadi senjata makan tuan.

Ia mengatakan, secara politik, JK merupakan representasi PDI Perjuangan, bukan Golkar. Sebab, ketika mencalonkan diri sebagai cawapres saat Pilpres 2014 lalu, menurut dia, JK maju dari PDI-P, bukan Golkar.

"Kalau memang wacana memanggil Pak JK itu dalam konteks murni untuk mengungkap maasalah di Pelindo II ya sah-sah saja," ujarnya.

"Tapi, kalau memang pansus ini niatnya mengungkap atas dugaan adanya masalah di Pelindo II, dan ini menghadirkan JK, apa sebenarnya yang ingin didapat?" lanjut Poempida. (Baca: Wapres Tak Persoalkan DPR Bentuk Pansus Pelindo )

Sebelumnya, anggota Pansus Pelindo II Junimart Girsang mengatakan, pansus bisa memanggil Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla jika diperlukan. Itu bisa dilakukan karena tujuan utama dibentuk pansus untuk membuka fakta terkait pelanggaran yang dilakukan PT Pelindo. (Baca: Di Depan Pansus, Rizal Ramli Sebut RJ Lino Patut Ditertawakan Seluruh Dunia)

"Presiden saja bisa kita panggil, apalagi Wapres, karena ini untuk kepentingan rakyat dan bangsa," kata Junimart di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (30/10/2015).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com