Jokowi ke Amerika, Fadli Zon Minta Pembahasan RAPBN 2016 Ditunda

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua DPR Fadli Zon menilai masih banyak hal yang belum jelas dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2016. Jika masalah-masalah yang ada di RAPBN 2016 tidak segera diselesaikan, menurut dia, bisa saja pengesahan yang akan dilakukan dalam rapat paripurna 30 Oktober 2015 mendatang batal dilakukan.

"Kalau masalah ini enggak di-clear-kan, lebih bagus APBN ini ditunda saja. Kan bisa gunakan anggaran tahun lalu," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (26/10/2015).

Fadli mencontohkan, salah satu yang belum jelas dalam RAPBN 2016 adalah mengenai penyertaan modal negara terhadap badan usaha milik negara yang totalnya mencapai Rp 39,5 triliun.

"Harusnya BUMN beri kontribusi besar ke APBN, bukan APBN digerogoti. Kenapa enggak anggarannya diarahkan saja ke dana desa," ucap Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini.

Fadli pun mempermasalahkan kunjungan Presiden Joko Widodo ke Amerika Serikat di tengah-tengah pembahasan RAPBN 2016 ini.

"Presiden kan enggak serius bahas APBN 2016. Kepergian ke Amerika Serikat itu enggak ada hasilnya. Enggak ada dampaknya. Yang lebih banyak kepentingan Amerika yang kita layani," ucapnya.

Hal serupa juga disampaikan Ketua Komisi IV Edhy Prabowo. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini juga mempermasalahkan sejumlah anggaran mitra kerjanya yang dipotong oleh pemerintah dalam RAPBN 2016.

Misalnya, anggaran untuk Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, kata dia, semula diusulkan sebesar Rp 12 triliun, lalu hanya disetujui Rp 6,3 triliun. Namun, belakangan ada pemotongan lagi sehingga jumlahnya hanya Rp 6,1 triliun.

Padahal, anggaran untuk Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ini, menurut dia, sangat penting untuk menangani dan mengantisipasi kebakaran hutan.

"Kalau anggaran tidak memihak rakyat, kita akan tolak. Sikap kita begitu anggaran tidak sesuai, arahnya enggak jelas. Kita akan minta ini ditunda," ujarnya.