Mendagri Sebut Ada Kecenderungan Petahana Arahkan Bawahan Saat Pilkada

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengungkapkan adanya kecenderungan calon petahana menggerakkan anak buahnya untuk memihak dalam pemilihan kepala daerah.

Padahal, menurut dia, aparatur sipil negara seharusnya bersikap netral atau tidak terlibat dalam proses pemenangan calon kepala daerah tertentu.

"Pilkada ini beda dengan pileg dan pilpres. Pak Wapres katakan ada faktor emosional, sosialisasi, aturan-aturan sudah kita persiapkan dengan Menpan, ASN (aparatur sipil negara), BKN (Badan Kepegawaian Nasional), inspektorat dan semua jajaran. Kecenderungan yang muncul di sini adalah calon kepala daerah yang mau dua kali ini, diindikasikan menggerakkan atau menggorganisir jajarannya untuk memihak," kata Tjahjo di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Jumat (23/10/2015).

Oleh karena itu, pemerintah membentuk satuan tugas untuk mengawasi netralitas ASN dalam pilkada. Satgas ini yang nantinya akan melalukan evaluasi hingga merekomendasikan sanksi bagi ASN yang terbukti memihak.

Tjahjo juga menegaskan bahwa pemilihan kepala daerah serentak Desember mendatang merupakan suatu ujian bagi pemerintah dalam menyelenggarakan pemilu yang demokratis. Keberhasilan pilkada serentak, kata dia, akan membawa penguatan sistem pemerintahan presidensil.

Keberhasilan pilkada serentak juga menentukan kesuksesan pemilihan presiden maupun pemilihan legislatif periode mendatang. Terkait persiapan pilkada serentak, Tjahjo menyampaikan bahwa kepolisian dan Badan Intelijen Nasional telah memetakan pilkada di daerah mana saja yang mungkin tertentu karena rawan bencana dan kemungkinan konflik.

"Potensi konflik setelah penghitungan suara dan penetapan calon. Bagi pejabat yang tidak netral sudah ada sanksinya, bisa dipecat itu, sudah dibahas antara Menpan, BKN, dan Irjen Kemendagri, termasuk kita akan inventarisir," ujar Tjahjo.

Ia juga menyampaikan bahwa Kemendagri akan memperkuat pengawasan di tingkat kecamatan mengingat manipulasi data rawan terjadi di sana.

"Pusat manipulasi suara ini paling bahaya di kecamatan karena kotak suara bermalam di kecamatan, menambah angka dan sebagainya makanya penguatan konsolidasi pengawasan itu di kecamatan lebih utama," kata Tjahjo.

Kendati demikian, ia mengklaim bahwa persiapan pilkada sejauh ini berjalan lancar. Anggaran yang dialokasikan pun diperkirakan mencukupi.

"Jadi secara prinsip, Kemendagri siap di 269 pilkada bisa serentak termasuk pasangan satu tunggal yang diputuskan oleh MK dengan menggunakan pola model referendum, KPU juga kemarin sudah menyiapkan dengan DPR sudah melakukan semua persiapan-persiapan yang dibuat KPU," tutur Tjahjo.