Demokrat Tak Akan Sandera RAPBN 2016

Kompas.com - 23/10/2015, 12:25 WIB
Wakil Ketua DPR Agus Hermanto KOMPAS.com/INDRA AKUNTONOWakil Ketua DPR Agus Hermanto
Penulis Ihsanuddin
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Demokrat menegaskan, pihaknya tidak akan menyandera Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2016, yang akan disahkan dalam rapat paripurna DPR pada 30 Oktober 2015.

"Fraksi Partai Demokrat tidak ada terbersit sedikitpun untuk menghambat (RAPBN 2016), karena kita ingin mendorong kerja pemerintah agar lebih 'sustainable'," kata Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Agus Hermanto di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (23/10/2015).

Hal tersebut disampaikan Agus menanggapi pernyataan Anggota Banggar dari Fraksi Nasdem Johnny G Platte.

Menurut Johnny, fraksi yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih kali ini mencoba menyisipkan kembali dana aspirasi ke RAPBN 2016. Namun dikemas dalam dana alokasi khusus.


Jika tidak diakomodir, dia menyebut RAPBN 2016 bisa disandera, dan pemerintah terancam menggunakan APBN 2015. (Nasdem: KMP Ingin Sisipkan Dana Aspirasi, RAPBN 2016 Bisa Disandera)

"Kalau ada yang menyangka ini akan ada yang menghambat, sepertinya tidak ada keinginan itu terutama dari Demokrat," kata Agus.

Wakil Ketua DPR RI itu menambahkan, seluruh fraksi di DPR sudah menyepakati menginginkan pembahasan RAPBN 2016 sesuai jadwal. Kewenangan DPR untuk mengusulkan dana alokasi khusus, juga akan terus dibahas. (baca: Golkar Bantah Ingin Sisipkan Dana Aspirasi dan "Sandera" RAPBN 2016)

"Tentunya akan dibahas secara terstruktur dan lebih serius karena dana alokasi khusus ini lebih tinggi untuk transfer daerah dan sebagainya," ucap dia.

Kewenangan mengenai DPR yang bisa mengusulkan dana alokasi ini tertuang dalam pasal 12 ayat (2) RUU APBN 2016, yang disahkan dalam rapat Panitia Kerja RUU APBN 2016, di Jakarta, Selasa (20/10/2015). (baca: Ketua Banggar: DPR Tak Bisa Usulkan Dana Alokasi)

Nantinya, DPR berhak untuk mengusulkan dana alokasi khusus fisik, yang pagu anggarannya mencapai Rp 91,78 triliun. Bahkan, pengalokasian dana alokasi khusus reguler senilai Rp 57,57 triliun, yang porsinya paling besar, harus melalui usulan dari parlemen.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X