Golkar Bantah Ingin Sisipkan Dana Aspirasi dan "Sandera" RAPBN 2016

Kompas.com - 23/10/2015, 07:19 WIB
Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Golkar, M Misbakhun, dalam sebuah diskusi Smart FM, di Jakarta Pusat, Sabtu (26/9/2015). KOMPAS.COM/INDRA AKUNTONOAnggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Golkar, M Misbakhun, dalam sebuah diskusi Smart FM, di Jakarta Pusat, Sabtu (26/9/2015).
Penulis Ihsanuddin
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary
JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Tim Usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan (UP2DP) dari Fraksi Golkar Muhammad Misbakhun membantah ada upaya menyisipkan dana aspirasi dapil, dalam bentuk apapun, ke dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2016.

Dia juga membantah akan ada skenario menyandera RAPBN 2016 yang rencananya akan disahkan dalam paripurna DPR pada 30 Oktober mendatang.

"UP2DP tidak pernah dibicarakan lagi. Saya sebagai Wakil Ketua Tim UP2DP menyadari keterbatasan pemerintah sehingga kami tidak bisa memaksa, apalagi 'menyandera'" kata Misbakhun kepada Kompas.com, Kamis (22/10/2015).

Hal tersebut disampaikan Misbakhun menanggapi pernyataan Anggota Banggar dari Fraksi Nasdem Johnny G Platte. Menurut Johnny, fraksi yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih kali ini mencoba menyisipkan kembali dana aspirasi ke RAPBN 2016, namun dikemas dalam dana alokasi khusus.

Jika tidak diakomodir, dia menyebut RAPBN 2016 bisa disandera dan pemerintah terancam menggunakan APBN 2015. (Nasdem: KMP Ingin Sisipkan Dana Aspirasi, RAPBN 2016 Bisa Disandera)

"Pernyataan tersebut terlalu tendensius dan tidak membangun sebuah upaya politik yang kondusif," ujar Misbakhun. 

Ia mengakui, Fraksi Golkar memang mendukung DPR dapat mengusulkan dana alokasi khusus, sebagaimana tertuang dalam pasal 12 ayat (2) RUU APBN 2016, yang disahkan dalam rapat Panitia Kerja RUU APBN 2016, di Jakarta, Selasa (20/10/2015) lalu.

Nantinya, DPR berhak untuk mengusulkan dana alokasi khusus fisik, yang pagu anggarannya mencapai Rp 91,78 triliun. Bahkan, pengalokasian dana alokasi khusus reguler senilai Rp 57,57 triliun, yang porsinya paling besar, harus melalui usulan dari parlemen.

Menurut Misbakhun, pasal ini merupakan usulan dari pemerintah, bukan DPR.

"Masa pemerintah enggak kita dukung kalau itu bagus. Kita dukung karena melihat prorgam itu bagus. Kita dukung karena pemerintah ingin ada mekanisme agar keinginan masyarakat itu diserap dengan baik," kata Anggota Komisi XI DPR ini.

Misbakhun balik menuding Nasdem hendak memperkeruh suasana karena kecewa dengan situasi politik dan hukum yang ada sekarang. Hal ini terkait dua petinggi Nasdem, yakni OC Kaligis dan Patrice Rio Capella, yang dijerat oleh Komisi Pemberantasan Korupsi karena diduga terlibat dugaan korupsi Bansos di Sumatera Utara.

"Kalau Nasdem kecewa sama pemerintah, jangan kekecewaan itu dilemparkan dengan menyalahkan partai lain," ujarnya.

Dana Aspirasi Dapil atau yang resmi disebut Usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan (UP2DP) mulai dirancang DPR pada Juni 2015 lalu. Dengan program ini, setiap anggota DPR akan mendapatkan dana hingga Rp 20 miliar per anggota untuk membangun dapilnya. Jika dikalikan 560 anggota DPR yang ada, total dana aspirasi mencapai Rp 11,2 triliun.

Fraksi Partai Nasdem merupakan fraksi pertama yang menyatakan penolakan. Langkah Nasdem diikuti dua anggota KIH, yakni PDI-P dan Partai Hanura. Dengan diliputi pro dan kontra, akhirnya pemerintah memutuskan menolak usulan dana aspirasi ini dan tidak mengalokasikannya dalam APBN 2016. 

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ketua MPR Minta Gugus Tugas Covid-19 Seluruh Institusi Militer di Jabar Diperiksa

Ketua MPR Minta Gugus Tugas Covid-19 Seluruh Institusi Militer di Jabar Diperiksa

Nasional
Kejar Tes PCR 15.000 Per Minggu, Jabar Lakukan Penguatan Kesiapan Laboratorium

Kejar Tes PCR 15.000 Per Minggu, Jabar Lakukan Penguatan Kesiapan Laboratorium

Nasional
KSAL Tinjau Progres Pembangunan Markas Koarmada III Sorong

KSAL Tinjau Progres Pembangunan Markas Koarmada III Sorong

Nasional
Panglima TNI dan Kapolri Resmikan Program Kampung Tangguh Nusantara di Banten

Panglima TNI dan Kapolri Resmikan Program Kampung Tangguh Nusantara di Banten

Nasional
Tak Punya Perjanjian Ekstradisi, Begini Cara Pemerintah Bawa Maria Pauline Lumowa dari Serbia....

Tak Punya Perjanjian Ekstradisi, Begini Cara Pemerintah Bawa Maria Pauline Lumowa dari Serbia....

Nasional
Klaster Baru Penularan Covid-19 di Secapa AD yang Belum Diketahui Sumbernya...

Klaster Baru Penularan Covid-19 di Secapa AD yang Belum Diketahui Sumbernya...

Nasional
Penambahan Kasus Covid-19 Tertinggi dan 'Lampu Merah' dari Presiden Jokowi

Penambahan Kasus Covid-19 Tertinggi dan "Lampu Merah" dari Presiden Jokowi

Nasional
[POPULER NASIONAL] Rekam Jejak Maria Pauline Lumowa | Rekor Kasus Baru Covid-19

[POPULER NASIONAL] Rekam Jejak Maria Pauline Lumowa | Rekor Kasus Baru Covid-19

Nasional
Akhir Pelarian Tersangka Pembobol Bank BNI Setelah 17 Tahun Buron

Akhir Pelarian Tersangka Pembobol Bank BNI Setelah 17 Tahun Buron

Nasional
Indonesia Mampu Produksi Alat Rapid Test, per Unit Harganya Rp 75.000

Indonesia Mampu Produksi Alat Rapid Test, per Unit Harganya Rp 75.000

Nasional
Menko PMK: Tidak Ada Alasan Tak Percaya Diri dengan Ventilator Dalam Negeri

Menko PMK: Tidak Ada Alasan Tak Percaya Diri dengan Ventilator Dalam Negeri

Nasional
Pemerintah Akan Beri Sanksi RS dengan Tarif Rapid Test di Atas Rp 150.000

Pemerintah Akan Beri Sanksi RS dengan Tarif Rapid Test di Atas Rp 150.000

Nasional
Tanoto Foundation Gandeng Pusdiklat Kesos untuk Cegah Stunting

Tanoto Foundation Gandeng Pusdiklat Kesos untuk Cegah Stunting

Nasional
Curhat Seorang Dokter ke Jokowi, Distigma hingga Diintimidasi Keluarga Pasien Covid-19

Curhat Seorang Dokter ke Jokowi, Distigma hingga Diintimidasi Keluarga Pasien Covid-19

Nasional
Tak Langsung Periksa Maria Pauline Lumowa, Bareskrim: Dia Sedang Istirahat

Tak Langsung Periksa Maria Pauline Lumowa, Bareskrim: Dia Sedang Istirahat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X