Jika Dibutuhkan, "Reshuffle" Harus Dilakukan Sebelum 2016

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) Djayadi Hanan menyarankan Presiden Joko Widodo segera melakukan perombakan anggota kabinet, apabila hal itu benar-benar dibutuhkan.

Djayadi menyarankan reshuffle sebaiknya dilakukan sebelum 2016.

"Jika dilakukan pada 2016, reshuffle dikhawatirkan malah mengganggu stabilitas politik dan ekonomi," ujar Djayadi, saat ditemui di Kantor SMRC, Jakarta Pusat, Selasa (20/10/2015).

Menurut Djayadi, tahun 2016 pemerintah sudah menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang baru. Reshuffle dinilai berpotensi menimbulkan kegaduhan politik yang pada akhirnya mengganggu akselerasi ekonomi.

Sementara itu, menurut Djayadi, waktu satu tahun pemerintahan adalah waktu yang tepat untuk melakukan evaluasi setiap pos kementerian. Presiden dapat mengambil keputusan dengan mempertimbangkan hasil capaian dan kinerja para anggota kabinet.

"Tahun 2015 adalah tahun konsolidasi bagi pemerintahan Jokowi-JK, tapi 2016 adalah tahun apa yang disebut kerja, kerja, kerja," kata Djayadi.