Jokowi Kurang Piawai Kelola Konflik Kepentingan

"Kemampuan mengelola konflik kepentingan di dalam kelompoknya perlu dipertajam. Ya mudah-mudahan waktu mengasahnya akan lebih baik," ujar Fickar kepada Kompas.com, menanggapi satu tahun pemerintahan Jokowi-Kalla, Selasa (20/10/2015).

Jokowi, kata dia, kurang tegas dalam hal penyelesaian konflik KPK-Polri. Hal itu terlihat dari tidak adanya langkah tegas yang diambil Jokowi untuk menghentikan pengusutan kasus-kasus sejumlah komisioner KPK serta pegiat antikorupsi lainnya.

Meski telah membentuk Tim 9 untuk menyelesaikan konflik KPK-Polri, hingga saat ini tim tidak merekomendasikan apapun terkait perkara sejumlah komisioner KPK serta pegiat antikorupsi. Kasus mereka terus berlanjut.

Hal ini memunculkan kesan pemerintah turut serta dalam pelemahan KPK. Apalagi, ditambah dengan munculnya rencana pembubaran KPK secara sistemik melalui perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK yang tiba-tiba muncul dan dibahas di DPR.

"Seharusnya, meskipun Presiden dicalonkan dari partai dan koalisinya, dia tetap harus tegas dan tidak kompromi terhadap semua yang berpihak pada kejahatan korupsi. Ingat, merekalah yang sesungguhnya memiskinkan negara," lanjut Fickar.

Ia berharap Jokowi mengeluarkan pernyataan tegas dan mengeluarkan kebijakan yang berpihak pada penegakan hukum yang profesional, tanpa pandang bulu, dan transparan.