Kompas.com - 13/10/2015, 19:50 WIB
|
EditorFidel Ali

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo belum bersikap terkait empat poin utama yang diusulkan DPR RI dalam revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pemerintah ingin fokus pada perbaikan kondisi ekonomi dan meminta DPR menunda pembahasan revisi UU KPK itu sampai masa sidang berikutnya.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan, dirinya telah menyampaikan kepada Jokowi mengenai empat poin utama dalam revisi UU KPK. Akan tetapi, Jokowi hanya sebatas menerima laporan dan meminta tidak ada upaya melemahkan KPK.

"Presiden sudah tahu. Ya, Presiden mendengarkan," kata Luhut, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (13/10/2015).

Empat poin yang diusulkan DPR agar menjadi substansi pokok revisi UU KPK adalah diberikannya kewenangan pada KPK menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3), pengaturan penyadapan, keberadaan penyidik independen, dan dewan pengawas KPK. Luhut menilai empat poin itu sangat umum bisa dipahami jika menjadi substansi utama revisi UU KPK.

"Saya pikir itu hal-hal bersifat umum, bukan hal-hal yang aneh," ujarnya.

Selanjutnya, Luhut menyatakan bahwa keinginan pemerintah menunda pembahasan revisi UU KPK adalah karena ingin berkonsentrasi pada perbaikan kondisi ekonomi nasional. Menurut Luhut, pemerintah akan merespons pembahasan revisi UU itu saat ekonomi nasional dianggap telah kembali pulih. "Penyempurnaan KPK kita juga sepakat, hanya tidak dalam waktu ini," ungkapnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tunggu Kepastian Tahapan Pemilu, PDI-P Undur Jadwal Rakernas Kedua

Tunggu Kepastian Tahapan Pemilu, PDI-P Undur Jadwal Rakernas Kedua

Nasional
Minggu, PKS Gelar Acara Milad di Istora, Belasan Ribu Kader dan Simpatisan Disebut Bakal Hadir

Minggu, PKS Gelar Acara Milad di Istora, Belasan Ribu Kader dan Simpatisan Disebut Bakal Hadir

Nasional
Saat Buya Syafii 'Jewer' Jokowi karena Terlalu Lambat Bersikap...

Saat Buya Syafii "Jewer" Jokowi karena Terlalu Lambat Bersikap...

Nasional
Komnas HAM Sebut Kasus 40 Petani Sulit Tuntas jika Gunakan Pendekatan Kekerasan

Komnas HAM Sebut Kasus 40 Petani Sulit Tuntas jika Gunakan Pendekatan Kekerasan

Nasional
PDI-P Bakal Gelar Rakernas Kedua, Bahas Strategi Pemenangan Pemilu 2024

PDI-P Bakal Gelar Rakernas Kedua, Bahas Strategi Pemenangan Pemilu 2024

Nasional
105 CPNS Mengundurkan Diri, Apa Saja Tahapan untuk Menjadi ASN?

105 CPNS Mengundurkan Diri, Apa Saja Tahapan untuk Menjadi ASN?

Nasional
Bareskrim Limpahkan Berkas Perkara 4 Tersangka DNA Pro ke Kejagung

Bareskrim Limpahkan Berkas Perkara 4 Tersangka DNA Pro ke Kejagung

Nasional
Polri Temukan Aliran Dana Tersangka Kasus Penipuan DNA Pro ke Virgin Island

Polri Temukan Aliran Dana Tersangka Kasus Penipuan DNA Pro ke Virgin Island

Nasional
Total Rp 307 Miliar Aset Kasus DNA Pro Disita, Ada Emas 20 Kg hingga Hotel

Total Rp 307 Miliar Aset Kasus DNA Pro Disita, Ada Emas 20 Kg hingga Hotel

Nasional
Mengenal Yellow Notice Terkait Pencarian Anak Ridwan Kamil yang Hilang di Swiss

Mengenal Yellow Notice Terkait Pencarian Anak Ridwan Kamil yang Hilang di Swiss

Nasional
PKB Dinilai Sulit Bentuk Koalisi 2024 Setelah KIB Terbentuk

PKB Dinilai Sulit Bentuk Koalisi 2024 Setelah KIB Terbentuk

Nasional
Kisah Buya Syafii Tolak Tawaran Jokowi Jadi Wantimpres karena Tak Lagi Muda...

Kisah Buya Syafii Tolak Tawaran Jokowi Jadi Wantimpres karena Tak Lagi Muda...

Nasional
PGI Usulkan Buya Syafi'i Maarif Jadi Pahlawan Nasional

PGI Usulkan Buya Syafi'i Maarif Jadi Pahlawan Nasional

Nasional
Ratusan CPNS Mengundurkan Diri, BKN: Jabatan yang Ditinggalkan Kosong hingga Penerimaan Berikutnya

Ratusan CPNS Mengundurkan Diri, BKN: Jabatan yang Ditinggalkan Kosong hingga Penerimaan Berikutnya

Nasional
Jokowi: Buya Syafi'i Selalu Suarakan Keberagaman, Toleransi, dan Pentingnya Pancasila

Jokowi: Buya Syafi'i Selalu Suarakan Keberagaman, Toleransi, dan Pentingnya Pancasila

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.