Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Aviastar Akui Ada Pegawai Kemenhub di Pesawat yang Jatuh, Tapi Bantah Dicarter

Kompas.com - 06/10/2015, 01:45 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - General Manager Bussiness Commercial Development Aviastar, Petrus Budi Prasetyo, menyatakan bahwa Kementerian Perhubungan (Kemenhub) tidak mencarter khusus pesawat Twin Otter PK-BRM nomor MV7503 yang ditemukan jatuh di Desa Luwu, Sulawesi Barat.

"Pesawat ini pesawat rute biasa, perintis dari Masamba ke Makassar. Kebetulan saja pada hari itu yang naik orang dari Kemenhub," ujar Petrus di Kantor Aviastar, Jakarta, Senin (5/10/2015).

Namun, Petrus tidak menampik jika pegawai Kemenhub tersebut mempunyai surat tugas dari kementerian, sehingga dapat menaiki pesawat perintis milik Aviastar secara gratis. Ini mengingat seluruh penerbangan perintis dibayai oleh APBN.

Lebih lanjut, Petrus menyampaikan bahwa pihak Avistar belum dapat mengetahui apakah pegawai Kemenhub tersebut membawa surat tugas atau tidak, karena belum memikirkan hal tersebut.

"Saya belum bisa pastikan lagi ya, karena kemarin fokus bukan itu. Kami penanganan dulu saja, begitu ketemu nanti KNKT akan juga menyelidiki lebih dalam," ujarnya.

Sebelumnya, Staf Khusus Menteri Perhubungan, Hadi Mustofa Juraid mengatakan bahwa mayoritas penumpang Aviastar rute Masamba-Makassar yang hilang kontak merupakan karyawan Kementerian Perhubungan.

Menurut dia, ada tujuh orang penumpang dalam pesawat Aviastar itu, lima orang dewasa dan dua bayi.

"Seluruh penumpang dewasa adalah karyawan Kementerian Perhubungan. Itu yang memprihatinkan," kata Hadi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (3/10/2015). (Amriyono Prakoso)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Nasional
PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com