Kompas.com - 02/10/2015, 05:05 WIB
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti dari Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, Miko Ginting, mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo dan Kapolri Jenderal Badrodin Haiti tidak seimbang dalam menangani sejumlah kasus hukum yang terjadi beberapa waktu terakhir. Menurut Miko, Jokowi cenderung lamban dalam menangani kasus kriminalisasi terhadap pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi.

"Dalam kasus Tanjung Priok, crane dan sebagainya, Presiden cepat sekali bergerak. Kapolri cepat sekali bergerak. Tapi untuk kasus Bambang Widjojanto, Abraham Samad, Novel Baswedan dan 49 kasus kriminalisasi lainnya, di mana Presiden? di mana Kapolri? Kenapa tidak bergerak secara cepat?" ujar Miko dalam acara diskusi di Kantor LBH Jakarta, Kamis (1/10/2015).

Miko menambahkan, publik bisa saja menduga ada keterlibatan Presiden Jokowi dan Kapolri dalam kasus kriminalisasi itu, dan bukan hanya sekadar mengabaikan kasus itu. Sebab, upaya yang dilakukan kuasa hukum untuk menghentikan kasus ini cenderung dihambat.

Salah satunya, adalah rekomendasi dari Ombudsman RI yang tidak dijalankan oleh Presiden Jokowi, Kapolri dan jajarannya. Padahal, Ombudsman telah mengirimkan salinan surat rekomendasi tersebut kepada Presiden, dan juga telah mendapat balasan yang menyatakan bahwa kepolisian wajib menjalankan rekomendasi tersebut. Dalam hal ini, Kapolri dinilai juga mengabaikan Presiden.

Rekomendasi Ombudsman dikirimkan kepada Kapolri pada 18 Februari 2015 yang berarti pengabaian kasus BW sudah hampir delapan bulan. Dalam delapan bulan itu pula tidak ada yang dilakukan Presiden untuk menghentikan kasus kriminalisasi.

Karena itu, Miko menambahkan, Presiden, Kapolri, Bareskrim dan jajaran Polri harus terus didorong untuk melaksanakan rekomendasi Ombudsman serta melakukan evaluasi yang terbuka dan akuntabel. Evaluasi dilakukan tidak hanya untuk pihak-pihak tertentu dalam tubuh Polri, tetapi juga meliputi instansi secara keseluruhan.

"Tanpa itu, jangan harap publik akan menaati hukum karena penegak hukumnya saja tidak menaati hukum sama sekali," sambung Miko.

Adapun rekomendasi Ombudsman kepada Kapolri di antaranya:

1. Memerintahkan Bareskrim dan jajarannya agar mematuhi aturan dalam proses penyelidikan dan penyidikan.

2. Memberikan pembinaan, pelatihan dan pengawasan kepada penyidik untuk meningkatkan profesionalisme sehubungan terjadinya maladministrasi dalam proses penangkapan BW.

3. Melakukan pemeriksaan dan memberi sanksi terhadap Kombes Pol. Daniel Bolly Tifaona dan Kombes Pol. Viktor E. Simanjuntak sehubungan dengan adanya maladministrasi serta penangkapan di luar surat perintah penyidikan dan surat perintah penangkapan.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Penembakan Brigadir J atas Perintah Irjen Ferdy Sambo, Pakai Senjata Bripka RR

Penembakan Brigadir J atas Perintah Irjen Ferdy Sambo, Pakai Senjata Bripka RR

Nasional
Kasus Brigadir J, Timsus Lakukan Pemeriksaan Khusus kepada 56 Polisi

Kasus Brigadir J, Timsus Lakukan Pemeriksaan Khusus kepada 56 Polisi

Nasional
Setelah Suruh Bharada E Menembak, Sambo Tembakkan Pistol Brigadir J ke Dinding untuk Rekayasa Kasus

Setelah Suruh Bharada E Menembak, Sambo Tembakkan Pistol Brigadir J ke Dinding untuk Rekayasa Kasus

Nasional
Irjen Ferdy Sambo Jadi Tersangka Kasus Brigadir J, Anggota DPR Anggap Sudah Penuhi Harapan Publik

Irjen Ferdy Sambo Jadi Tersangka Kasus Brigadir J, Anggota DPR Anggap Sudah Penuhi Harapan Publik

Nasional
Ada 5 Sidik Jari dan DNA di TKP Kematian Brigadir J, Termasuk Sambo serta Istrinya

Ada 5 Sidik Jari dan DNA di TKP Kematian Brigadir J, Termasuk Sambo serta Istrinya

Nasional
Polisi Tinggalkan Rumah Ferdy Sambo di Duren Tiga Utara II

Polisi Tinggalkan Rumah Ferdy Sambo di Duren Tiga Utara II

Nasional
Polri: Irjen Sambo Buat Skenario Penembakan Brigadir J

Polri: Irjen Sambo Buat Skenario Penembakan Brigadir J

Nasional
Kabareskrim: Pelecehan Brigadir J kepada Istri Ferdy Sambo Kecil Kemungkinannya

Kabareskrim: Pelecehan Brigadir J kepada Istri Ferdy Sambo Kecil Kemungkinannya

Nasional
Peran Ferdy Sambo di Kasus Brigadir J: Ambil CCTV, Perintahkan Pembunuhan, dan Buat Skenario Adu Tembak

Peran Ferdy Sambo di Kasus Brigadir J: Ambil CCTV, Perintahkan Pembunuhan, dan Buat Skenario Adu Tembak

Nasional
Eks Kabareskrim: Ferdy Sambo Jenderal Polisi Pertama yang Terancam Hukuman Mati

Eks Kabareskrim: Ferdy Sambo Jenderal Polisi Pertama yang Terancam Hukuman Mati

Nasional
Ferdy Sambo Jadi Tersangka, Komnas HAM: Kami Hargai Keputusan Penyidik

Ferdy Sambo Jadi Tersangka, Komnas HAM: Kami Hargai Keputusan Penyidik

Nasional
Irjen Ferdy Sambo Ditahan Usai Jadi Tersangka Pembunuhan Brigadir J

Irjen Ferdy Sambo Ditahan Usai Jadi Tersangka Pembunuhan Brigadir J

Nasional
Peringati Hari Jadi Ke-65, LAN Berikan Apresiasi “LAN Award” Kepada Stakeholder

Peringati Hari Jadi Ke-65, LAN Berikan Apresiasi “LAN Award” Kepada Stakeholder

Nasional
Ini Pasal yang Menjerat Ferdy Sambo dan Tiga Anak Buahnya

Ini Pasal yang Menjerat Ferdy Sambo dan Tiga Anak Buahnya

Nasional
Soal Ferdy Sambo Ikut Tembak Brigadir J atau Tidak, Polri Masih Mendalaminya

Soal Ferdy Sambo Ikut Tembak Brigadir J atau Tidak, Polri Masih Mendalaminya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.