Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bantu Identifikasi Korban WNI di Mina, Tim DVI Tunggu Izin Pemerintah Arab Saudi

Kompas.com - 29/09/2015, 12:54 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Tim Disaster Victim Identification (DVI) Polri siap-siap membantu proses identifikasi warga negara Indonesia yang menjadi korban tragedi Mina, Arab Saudi.

Kepala DVI Kombes (Pol) Anton Castelani mengatakan, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agama dan Kementerian Luar Negeri sudah meminta Tim DVI bersiap untuk membantu proses identifikasi di Mina.

"Tim DVI sudah disiapkan, delapan sampai sepuluh orang ahli identifikasi," ujar Anton saat dihubungi Kompas.com, Selasa (29/9/2015) siang.

Kendati demikian, personel DVI belum dapat diberangkatkan ke Mina. Sebab, keberadaan tim identifikasi dari negara asal korban harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari pemerintah Arab Saudi. (baca: Pemerintah Minta Arab Saudi Beri Akses Luas untuk Identifikasi Korban Tragedi Mina)

"Jadi kami menunggu izin dari pemerintahan Arab Saudi dulu, baru berangkat," ujar Anton.

Sampai dengan dikeluarkannya izin tersebut, timnya mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya soal kondisi jenazah WNI yang menjadi korban di Tanah Suci. Hal itu diperlukan agar proses identifikasi nantinya bisa berjalan lancar.

Sebelumnya, Tim Pengawas Haji DPR RI menilai, jumlah tenaga ahli Indonesia yang terlibat dalam proses identifikasi korban tragedi Mina sangat minim. Padahal, jumlah korban dari seluruh dunia sudah mencapai 1.107 orang. (baca: Pemerintah Didesak Kirim Tenaga Ahli untuk Percepat Identifikasi Korban Mina)

"Pengiriman tenaga ahli itu menjadi penting seiring dengan nota diplomatik yang dikirimkan pemerintah. Untuk apa kita mengirim nota diplomatik untuk membuka akses dalam identifikasi kalau tenaga ahli yang bisa melakukan tugas itu kurang?" ujar Ketua Komisi VIII DPR, yang juga Tim Pengawas Haji DPR, Saleh Partaonan Daulay, melalui keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Selasa (29/9/2015).

Sejauh ini, menurut Saleh, proses identifikasi mengandalkan aparat militer dan tenaga kesehatan yang jumlahnya terbatas. Untuk mempercepat identifikasi, dibutuhkan tambahan tenaga ahli.

Terlebih lagi, para petugas yang berada di sana sudah bekerja siang dan malam sehingga tak dalam kondisi prima.

Hingga Selasa pukul 05.00 WIB, jumlah WNI yang teridentifikasi meninggal dunia sebanyak 46 orang. Jumlah tersebut terdiri dari 42 orang jemaah haji Indonesia dan 4 orang WNI yang bermukim di sana.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com