Pekan Depan, MKD Periksa Fahri Hamzah soal Sebutan "Beloon"

Kompas.com - 28/09/2015, 15:19 WIB
Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah KOMPAS.com/Sabrina AsrilWakil Ketua DPR Fahri Hamzah
Penulis Ihsanuddin
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com — Mahkamah Kehormatan Dewan telah menjadwalkan pemeriksaan terhadap Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah pada Senin (5/10/2015). Fahri akan diperiksa terkait ucapannya yang menyebut banyak anggota DPR "beloon", dalam wawancara di salah satu televisi swasta.

"Senin depan kita periksa Pak Fahri," kata anggota Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), Sarifudin Sudding, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (28/9/2015).

Sudding mengatakan, MKD sudah melakukan penyelidikan dan memverifikasi laporan yang disampaikan oleh anggota Fraksi Partai Hanura, Inas Nasruloh Zubir.

Laporan itu di antaranya menyertakan bukti berupa video wawancara Fahri Hamzah yang menyebut bahwa anggota DPR "beloon". MKD memutuskan untuk melanjutkan perkara ini ke tahap persidangan, dan memanggil Fahri.

"Ini panggilan pertama untuk Fahri," kata Sudding.

Inas Nasruloh Zubir melaporkan Fahri Hamzah ke MKD pada Senin (24/8/2015). Inas merasa tersinggung dengan sebutan "beloon" yang dilontarkan Fahri. Ia meminta Fahri segera meminta maaf di media massa atas ucapan tersebut.

Inas menganggap Fahri tidak menunjukkan sikap kenegarawanan karena hingga kini tetap santai meskipun mendapat kritik atas ucapannya tersebut. (Baca: Anggota F-Hanura Tuntut Fahri Hamzah Minta Maaf soal Sebutan "Beloon")

Jika Fahri sudah meminta maaf secara terbuka di media massa, Inas berjanji akan memaafkan politisi Partai Keadilan Sejahtera tersebut. Laporan di MKD juga akan segera dicabut.

Fahri sebelumnya tidak ingin memperpanjang masalah tentang sebutan "rada-rada beloon" terhadap anggota parlemen. Ia meminta anggota DPR tidak tersinggung oleh ucapannya tersebut. (Baca: Fahri Hamzah Minta DPR Tak Tersinggung oleh Sebutan "Rada-rada Beloon")

Dalam wawancara di televisi beberapa waktu lalu, Fahri Hamzah mengatakan, dalam tradisi demokrasi, otak anggota Dewan harus diperkuat. Pasalnya, kata dia, anggota Dewan dipilih rakyat bukan karena kecerdasannya, melainkan karena rakyat suka.

"Makanya kadang-kadang banyak orang datang ke DPR ini tidak cerdas, kadang-kadang mungkin kita bilang rada-rada beloon begitu. Akan tetapi, dalam demokrasi, kita menghargai pilihan rakyat. Karena itu, kita memberikan kekuatan kepada otak dari orang-orang yang datang ke gedung ini dengan memberikan mereka staf, dengan memberikan sistem pendukung, pusat kajian, ilmuwan, peneliti, dan lain-lain. Itulah cara kerja lembaga demokrasi. Ini tentunya memerlukan fasilitas," kata Fahri.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ini Alasan Pemerintah Beri BLT kepada Karyawan Swasta

Ini Alasan Pemerintah Beri BLT kepada Karyawan Swasta

Nasional
Fadli Zon dan Fahri Hamzah Bakal Dapat Bintang Tanda Jasa, Ini Penjelasan Istana

Fadli Zon dan Fahri Hamzah Bakal Dapat Bintang Tanda Jasa, Ini Penjelasan Istana

Nasional
Ini 3 Bekal bagi Agen Perubahan di Tengah Pandemi Covid-19

Ini 3 Bekal bagi Agen Perubahan di Tengah Pandemi Covid-19

Nasional
Kepala BNPB: Covid-19, Ancamannya Nyata, Bak Malaikat Pencabut Nyawa

Kepala BNPB: Covid-19, Ancamannya Nyata, Bak Malaikat Pencabut Nyawa

Nasional
Perusahaan Diminta Lengkapi Data Karyawan yang Penuhi Syarat Dapat Bantuan Rp 600.000 Per Bulan

Perusahaan Diminta Lengkapi Data Karyawan yang Penuhi Syarat Dapat Bantuan Rp 600.000 Per Bulan

Nasional
Kemendikbud Diminta Kaji Ulang Pembelajaran Tatap Muka di Zona Kuning Covid-19

Kemendikbud Diminta Kaji Ulang Pembelajaran Tatap Muka di Zona Kuning Covid-19

Nasional
Wakil Ketua MPR Nilai Jokowi Perlu Me-reshuffle Kabinet, Ganti Menteri yang Lemah

Wakil Ketua MPR Nilai Jokowi Perlu Me-reshuffle Kabinet, Ganti Menteri yang Lemah

Nasional
Masifkan Protokol Kesehatan, BNPB Harap Kepala Daerah Rekrut Orang Berpengaruh

Masifkan Protokol Kesehatan, BNPB Harap Kepala Daerah Rekrut Orang Berpengaruh

Nasional
Dua Saksi Dugaan Pidana Jaksa Pinangki Mangkir dari Panggilan Kejagung

Dua Saksi Dugaan Pidana Jaksa Pinangki Mangkir dari Panggilan Kejagung

Nasional
KPK Perpanjang Masa Penahanan 11 Eks Anggota DPRD Sumut

KPK Perpanjang Masa Penahanan 11 Eks Anggota DPRD Sumut

Nasional
Omnibus Law Atur HGU 90 Tahun, KPA: Lebih Parah dari Masa Penjajahan

Omnibus Law Atur HGU 90 Tahun, KPA: Lebih Parah dari Masa Penjajahan

Nasional
MA Tolak Gugatan Pembatalan Kenaikan Tarif BPJS, Pemohon: Rakyat Semakin Berat

MA Tolak Gugatan Pembatalan Kenaikan Tarif BPJS, Pemohon: Rakyat Semakin Berat

Nasional
Kasus Dugaan Pidana Jaksa Pinangki Naik Ke Penyidikan, Kejagung Belum Tetapkan Tersangka

Kasus Dugaan Pidana Jaksa Pinangki Naik Ke Penyidikan, Kejagung Belum Tetapkan Tersangka

Nasional
LPSK Imbau Korban Perkosaan Melapor, Bisa Melalui Jalur Ini...

LPSK Imbau Korban Perkosaan Melapor, Bisa Melalui Jalur Ini...

Nasional
Menpan RB: Pemangkasan Eselon di Lembaga Pemerintah Capai 68 Persen

Menpan RB: Pemangkasan Eselon di Lembaga Pemerintah Capai 68 Persen

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X