Pekan Depan, MKD Periksa Fahri Hamzah soal Sebutan "Beloon"

Kompas.com - 28/09/2015, 15:19 WIB
Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah KOMPAS.com/Sabrina AsrilWakil Ketua DPR Fahri Hamzah
Penulis Ihsanuddin
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com — Mahkamah Kehormatan Dewan telah menjadwalkan pemeriksaan terhadap Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah pada Senin (5/10/2015). Fahri akan diperiksa terkait ucapannya yang menyebut banyak anggota DPR "beloon", dalam wawancara di salah satu televisi swasta.

"Senin depan kita periksa Pak Fahri," kata anggota Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), Sarifudin Sudding, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (28/9/2015).

Sudding mengatakan, MKD sudah melakukan penyelidikan dan memverifikasi laporan yang disampaikan oleh anggota Fraksi Partai Hanura, Inas Nasruloh Zubir.

Laporan itu di antaranya menyertakan bukti berupa video wawancara Fahri Hamzah yang menyebut bahwa anggota DPR "beloon". MKD memutuskan untuk melanjutkan perkara ini ke tahap persidangan, dan memanggil Fahri.

"Ini panggilan pertama untuk Fahri," kata Sudding.

Inas Nasruloh Zubir melaporkan Fahri Hamzah ke MKD pada Senin (24/8/2015). Inas merasa tersinggung dengan sebutan "beloon" yang dilontarkan Fahri. Ia meminta Fahri segera meminta maaf di media massa atas ucapan tersebut.

Inas menganggap Fahri tidak menunjukkan sikap kenegarawanan karena hingga kini tetap santai meskipun mendapat kritik atas ucapannya tersebut. (Baca: Anggota F-Hanura Tuntut Fahri Hamzah Minta Maaf soal Sebutan "Beloon")

Jika Fahri sudah meminta maaf secara terbuka di media massa, Inas berjanji akan memaafkan politisi Partai Keadilan Sejahtera tersebut. Laporan di MKD juga akan segera dicabut.

Fahri sebelumnya tidak ingin memperpanjang masalah tentang sebutan "rada-rada beloon" terhadap anggota parlemen. Ia meminta anggota DPR tidak tersinggung oleh ucapannya tersebut. (Baca: Fahri Hamzah Minta DPR Tak Tersinggung oleh Sebutan "Rada-rada Beloon")

Dalam wawancara di televisi beberapa waktu lalu, Fahri Hamzah mengatakan, dalam tradisi demokrasi, otak anggota Dewan harus diperkuat. Pasalnya, kata dia, anggota Dewan dipilih rakyat bukan karena kecerdasannya, melainkan karena rakyat suka.

"Makanya kadang-kadang banyak orang datang ke DPR ini tidak cerdas, kadang-kadang mungkin kita bilang rada-rada beloon begitu. Akan tetapi, dalam demokrasi, kita menghargai pilihan rakyat. Karena itu, kita memberikan kekuatan kepada otak dari orang-orang yang datang ke gedung ini dengan memberikan mereka staf, dengan memberikan sistem pendukung, pusat kajian, ilmuwan, peneliti, dan lain-lain. Itulah cara kerja lembaga demokrasi. Ini tentunya memerlukan fasilitas," kata Fahri.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ketua MPR Minta Gugus Tugas Covid-19 Seluruh Institusi Militer di Jabar Diperiksa

Ketua MPR Minta Gugus Tugas Covid-19 Seluruh Institusi Militer di Jabar Diperiksa

Nasional
Kejar Tes PCR 15.000 Per Minggu, Jabar Lakukan Penguatan Kesiapan Laboratorium

Kejar Tes PCR 15.000 Per Minggu, Jabar Lakukan Penguatan Kesiapan Laboratorium

Nasional
KSAL Tinjau Progres Pembangunan Markas Koarmada III Sorong

KSAL Tinjau Progres Pembangunan Markas Koarmada III Sorong

Nasional
Panglima TNI dan Kapolri Resmikan Program Kampung Tangguh Nusantara di Banten

Panglima TNI dan Kapolri Resmikan Program Kampung Tangguh Nusantara di Banten

Nasional
Tak Punya Perjanjian Ekstradisi, Begini Cara Pemerintah Bawa Maria Pauline Lumowa dari Serbia....

Tak Punya Perjanjian Ekstradisi, Begini Cara Pemerintah Bawa Maria Pauline Lumowa dari Serbia....

Nasional
Klaster Baru Penularan Covid-19 di Secapa AD yang Belum Diketahui Sumbernya...

Klaster Baru Penularan Covid-19 di Secapa AD yang Belum Diketahui Sumbernya...

Nasional
Penambahan Kasus Covid-19 Tertinggi dan 'Lampu Merah' dari Presiden Jokowi

Penambahan Kasus Covid-19 Tertinggi dan "Lampu Merah" dari Presiden Jokowi

Nasional
[POPULER NASIONAL] Rekam Jejak Maria Pauline Lumowa | Rekor Kasus Baru Covid-19

[POPULER NASIONAL] Rekam Jejak Maria Pauline Lumowa | Rekor Kasus Baru Covid-19

Nasional
Akhir Pelarian Tersangka Pembobol Bank BNI Setelah 17 Tahun Buron

Akhir Pelarian Tersangka Pembobol Bank BNI Setelah 17 Tahun Buron

Nasional
Indonesia Mampu Produksi Alat Rapid Test, per Unit Harganya Rp 75.000

Indonesia Mampu Produksi Alat Rapid Test, per Unit Harganya Rp 75.000

Nasional
Menko PMK: Tidak Ada Alasan Tak Percaya Diri dengan Ventilator Dalam Negeri

Menko PMK: Tidak Ada Alasan Tak Percaya Diri dengan Ventilator Dalam Negeri

Nasional
Pemerintah Akan Beri Sanksi RS dengan Tarif Rapid Test di Atas Rp 150.000

Pemerintah Akan Beri Sanksi RS dengan Tarif Rapid Test di Atas Rp 150.000

Nasional
Tanoto Foundation Gandeng Pusdiklat Kesos untuk Cegah Stunting

Tanoto Foundation Gandeng Pusdiklat Kesos untuk Cegah Stunting

Nasional
Curhat Seorang Dokter ke Jokowi, Distigma hingga Diintimidasi Keluarga Pasien Covid-19

Curhat Seorang Dokter ke Jokowi, Distigma hingga Diintimidasi Keluarga Pasien Covid-19

Nasional
Tak Langsung Periksa Maria Pauline Lumowa, Bareskrim: Dia Sedang Istirahat

Tak Langsung Periksa Maria Pauline Lumowa, Bareskrim: Dia Sedang Istirahat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X