Kompas.com - 28/09/2015, 15:00 WIB
Ilustrasi KOMPAS/DIDIE SWIlustrasi
EditorLaksono Hari Wiwoho
Oleh: Asep Salahudin

JAKARTA, KOMPAS - Ada dialog menarik antara Hatta dan Soekarno ketika mendiskusikan ihwal yang semestinya dilakukan terhadap rakyat yang akan dimerdekakan dari sekapan kaum kolonial. Hatta lebih memilih jalan mendidik rakyat, "Konsepsi saya, kita menjalankan perjuangan melalui pendidikan praktis untuk rakyat. Ini lebih baik daripada bekerja atas dasar daya penarik pribadi dari satu pemimpin." Hujjah seperti ini langsung direspons Bung Besar dengan argumen, "Mendidik rakyat supaya cerdas akan memerlukan waktu bertahun-tahun, Bung Hatta. Jalan yang Bung tempuh baru akan tercapai kalau hari sudah kiamat."

Tentu saja dua proklamator ini, walaupun mempercakapkan rakyat dengan jalan berbeda, memiliki rute tujuan serupa: mempercepat rakyat menemukan kemerdekaannya yang hakiki. Pada gilirannya, keduanya satu sama lain melengkapi.

Bung Karno, lulusan perguruan tinggi dalam negeri, cenderung mengembangkan politik nonkooperatif dengan pesona orasinya yang mengagitasi massa untuk terus bergerak. "Kita bergerak karena ingin hidup lebih baik, layak, dan sempurna. Kita bergerak bukan karena ideal saja. Kita bergerak karena ingin cukup makan, ingin cukup perumahan, ingin cukup pendidikan, ingin cukup minum seni dan kultur. Pendek kata, kita bergerak ingin perbaikan nasibdi dalam segala bagian dan cabang-cabangnya. Perbaikan nasib itu hanya bisa datang seratus persen jika di dalam masyarakat sudah tidak ada kapitalisme dan imperialisme...."

Sementara Bung Hatta, alumnus luar negeri, tendensinya kooperatif dengan pembawaannya yang kalem menyerukan pentingnya kaderisasi dan penataan bernegara yang solid.

Berpisah

Pada gilirannya, dwitunggal itu harus mufarakah karena prinsip-prinsip yang diyakini sudah tidak mungkin lagi dipertemukan. Berpisah tidak untuk saling membenci, apalagi melakukan provokasi dan menista satu dan lain, tetapi justru keduanya mendidikrakyat dengan pilihan cara berbeda. Yang satu lewat kekuasaan-struktural dengan suara gempita dan Bung Hatta melalui lajur sunyi kultural-pendidikan.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Keduanya tetap dipersatukan cita-cita yang sama, cita-cita yang sesungguhnya telah didialogkan jauh sebelum Indonesia merdeka, ketika keduanya aktif dalam pergerakan dan pernah merasakan sebagai manusia buangan.

Hatta aktif di Perhimpunan Indonesia di Belanda dan akhirnya harus mempertanggungjawabkan nalar kritisnya itu di pengadilan Belanda dengan pidato pembelaannya, "Indonesia Merdeka" (Indonesie Vrij), dan ketika pulang ke Tanah Air sempat dibuang ke Boven Digoel sebelum dipindahkan ke Banda Neira (1936). Sementara Soekarno dalam fragmen fenomenal terlibat Klub Studi Umum Bandung, yang berubah menjadi gerakan radikal (1926), diajukan ke pengadilan dan menyampaikan pleidoi "Indonesia Menggugat" (1930). Atas aktivitas politiknya, ia ditangkap untuk kedua kalinya pada 1933, kemudian dibuang ke Ende, Flores, pada 1934 dan tahun 1938 pengasingannya dialihkan ke Bengkulu.

Sejarah juga yang mencatat, pada 1 Desember 1956, secara resmi Bung Hatta mengirimkan surat pengunduran dirinya sebagai wakil presiden kepada DPR hasil Pemilihan Umum 1955. Pada 5 Februari 1957, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 1957, Soekarno memberhentikan Hatta sebagai wakil presiden. Pengunduran diri, dalam analisis Adnan Buyung Nasution, karena haluan Soekarno menganggap revolusi belum selesai, sementara Hatta memandang sudah khatam sehingga pembangunan ekonomi harus diprioritaskan.

Dan diakui atau tidak, bubarnya dwitunggal ini pula yang pada akhirnya membuat kekuasaan Soekarno menjadi berwajah absolut karena kehilangan kontrol penyeimbang. Berpuncak pada era Indonesia dalam demokrasi terpimpin dengan pengaruhnya yang kemudian berdampak besar pada bidang ekonomi, politik, hubungan luar negeri, sosial, dan budaya.

Soekarno seperti kehilangan rem dan mobil keindonesiaan melaju zig-zag di jalur politik sebagai panglima dan nyaris tidak ada sosok berwibawa yang bisa mengingatkannya. Sosok Bung Hatta yang dahulu ketika proklamasi hendak dibacakan (1945) dan beliau belum juga datang, Soekarno sempat bilang, "Saya tidak akan membacakan teks proklamasi ini sebelum Bung Hatta mendampingi saya! Jika Mas Muwardi tidak mau menunggu Bung Hatta, silakan baca sendiri."

Mas Muwardi, salah seorang tokoh pemuda pada waktu itu, mendesak selekasnya dibacakan teks proklamasi. Hatta sebagai sosok wakil presiden yang sekaligus pada 1949 diminta merangkap menjadi perdana menteri.

Secara politik, dwitunggal yang telah membuktikan jangkar kokohnya persatuan ini telah selesai, tetapi hubungan kemanusiaan keduanya tetap terjalin. Ketika Hatta sakit, Soekarno sigap menjenguknya. Ketika dalam sebuah kunjungan ke Amerika Serikat ada orang yang menjelek-jelekkan Bung Karno, dengan keras Bung Hatta menghardik, "Baik buruknya Bung Karno, beliau adalah presiden saya!"

Begitu juga sebaliknya, tatkala Soekarno berbaring tak berdaya, Hatta membesuknya dengan tulus. Bahkan, Hatta juga yang menjadi wali pernikahan Guntur Soekarnoputra tahun 1968, sewaktu Bung Karno kritis dan berhalangan menghadiri akad nikah putra pertamanya itu.

Perkawanan yang ternyata tidak pernah pudar walaupun jalan politik bersimpangan. Yang fana adalah politik, yang abadi adalah pertemanan. Yang lekang adalah kekuasaan, yang kekal adalah persahabatan.

Melampaui politik

Membaca pertemanan Bung Karno dan Bung Hatta hari ini adalah membaca langgam sosok-sosok negarawan yang sulit kita temukan korespondensinya dalam rimba politik keindonesiaan awal abad ke-21. Yang hilang bukan hanya warisan kecerdasan, keelokan membangun argumen yang runtut, ketajaman merangkai kalimat, keteguhan memegang prinsip, keintiman bergaul dengan massa, dan atau keberaniannya menentang kezaliman, tetapi juga hari ini jagat "pertemanan" itu sudah punah dalam aras politik di jazirah negeri kepulauan.

Inilah sejatinya yang menjadi alasan pokok, membaca jagat politik hari ini kita seperti sedang diajak menuju lorong jahiliah, menuju situasi gelap segelap-gelapnya. Yang tersisa dari percakapan kaum pemimpin bukan hujjah, melainkan hujatan; bukan dalil, melainkan dalih; dan bukan argumentasi, melainkan serba transaksi. Mereka berbicara dan tidak saja rakyat yang tak paham apa yang diperbincangkan, tetapi boleh jadi mereka sendiri asing terhadap pembicaraannya, karena semua tidak dilandaskan pada literasi, tidak juga pada aspirasi, tetapi semata hanya berhaluan kepentingan, nafsu kebendaan, dan politik perkauman.

Mereka sibuk melakukan lawatan ke luar negeri, bukan mengokohkan wibawa bangsa, melainkan sekadar cengengesan hendak berfoto ria bersama calon presiden negeri adikuasa. Mungkin kuasa itu sudah ada di genggaman, tetapi seakan linglung bagaimana mengolah kekuasaan itu agar bikin segenap massa bahagia.

Tentu saja pada masa jahiliah seperti ini, jangan harapkan muncul pertemanan lengkap dengan etos hospitalitas dan etika imperatifnya, seperti kejujuran, kesetiakawanan, empatik, danakhlakul karimah. Malah nyaris yang sering terdengar adalah upaya mengabadikan relasi permusuhan, bikin pergelaran sengketa yang lebih permanen. Sungguh, sepanjang mata memandang, yang kita saksikan adalah wajah kuasa buruk rupa. Jangan-jangan hari ini yang berlaku bukan keharusan mendidik rakyat, melainkan kewajiban mendidik elite politik.

Asep Salahudin
Dekan Fakultas Syariah, IAILM PesantrenSuryalaya, Tasikmalaya; Dosen di FISS Universitas Pasundan, Bandung

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 28 September 2015, di halaman 6 dengan judul "Mendidik Elite atau Rakyat".Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kepuasan pada Jokowi Disebut Naik, Stafsus Mensesneg Sebut Jawaban atas Kritik

Kepuasan pada Jokowi Disebut Naik, Stafsus Mensesneg Sebut Jawaban atas Kritik

Nasional
Ke Azis Syamsuddin, Hakim: Hadapi Saja, Tak Usah Pendekatan ke Majelis Hakim

Ke Azis Syamsuddin, Hakim: Hadapi Saja, Tak Usah Pendekatan ke Majelis Hakim

Nasional
Soal Isu Reshuffle, Nasdem: Kita Ikut Saja

Soal Isu Reshuffle, Nasdem: Kita Ikut Saja

Nasional
UPDATE 6 Desember: Korban Jiwa Erupsi Gunung Semeru Kini 15 Orang, 27 Orang Hilang

UPDATE 6 Desember: Korban Jiwa Erupsi Gunung Semeru Kini 15 Orang, 27 Orang Hilang

Nasional
RI Presidensi G20, Jokowi Samakan dengan Perjuangan Bung Karno Dukung Negara Merdeka

RI Presidensi G20, Jokowi Samakan dengan Perjuangan Bung Karno Dukung Negara Merdeka

Nasional
PMI Kirim 2 Unit Hagglund ke Lokasi Erupsi Semeru

PMI Kirim 2 Unit Hagglund ke Lokasi Erupsi Semeru

Nasional
Propam Polri Awasi Penanganan Kasus Bripda Randy Bagus

Propam Polri Awasi Penanganan Kasus Bripda Randy Bagus

Nasional
Menteri PPPA Tekankan Pentingnya Peran Perempuan Cegah Anak dari Ancaman Kejahatan Digital

Menteri PPPA Tekankan Pentingnya Peran Perempuan Cegah Anak dari Ancaman Kejahatan Digital

Nasional
52 Eks Pegawai KPK Hadir untuk Ikuti Sosialisasi Jadi ASN Polri

52 Eks Pegawai KPK Hadir untuk Ikuti Sosialisasi Jadi ASN Polri

Nasional
Azis Syamsuddin Didakwa Suap Eks Penyidik KPK Rp 3,6 Miliar

Azis Syamsuddin Didakwa Suap Eks Penyidik KPK Rp 3,6 Miliar

Nasional
Presiden Jokowi: Kita Harus Berwatak 'Trendsetter', Bukan 'Follower'

Presiden Jokowi: Kita Harus Berwatak "Trendsetter", Bukan "Follower"

Nasional
Jokowi: Globalisasi Lahirkan Hiperkompetisi, Kita Harus Memenangkannya

Jokowi: Globalisasi Lahirkan Hiperkompetisi, Kita Harus Memenangkannya

Nasional
Jokowi: Sekarang Kita Memimpin Negara-negara Terkaya...

Jokowi: Sekarang Kita Memimpin Negara-negara Terkaya...

Nasional
Beri Penghargaan Gratifikasi ke Individu, KPK: Kalau ke Lembaga Malah Kena OTT

Beri Penghargaan Gratifikasi ke Individu, KPK: Kalau ke Lembaga Malah Kena OTT

Nasional
Ketua DPR Minta Kebutuhan Warga Terdampak Erupsi Semeru Harus Jadi Prioritas

Ketua DPR Minta Kebutuhan Warga Terdampak Erupsi Semeru Harus Jadi Prioritas

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.