Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tim Pengawas DPR Nilai Kemenag Lakukan Persiapan Haji dengan Matang

Kompas.com - 20/09/2015, 12:02 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Tim Pengawas Haji DPR RI melakukan pengawasan dan pengecekan ke daerah Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armina) yang menjadi lokasi puncak pelaksanaan haji. Pengawasan dilakukan untuk mengecek persiapan Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Kementerian Agama dalam mempersiapkan prosesi ibadah di kawasan Armina. Prosesi ibadah di Armina sangat penting mengingat puncak penyelenggaraan ibadah haji berada di lokasi kawasan tersebut.

"Secara syariat, haji itu adalah di Arafah. Tidak sempurna haji seseorang jika tidak melakukan wukuf di Arafah," kata Ketua Komisi VIII DPR Saleh Daulay melalui pesan singkat, Minggu (20/9/2015).

Oleh karena itu, kata Saleh, seluruh jamaah haji dari berbagai belahan dunia akan berkumpul di Arafah. Karena kepadatan jumlah jamaah, PPIH harus bisa memastikan bahwa seluruh jamaah haji Indonesia bisa sampai di Arafah tepat waktu. Tentu tidak mudah mobilisasi jamaah yang berjumlah 168.800 orang tersebut.

Di Arafah, ujar politikus PAN itu, Tim pengawas Haji DPR RI memeriksa keamanan jalur transportasi dari Mekkah ke Arafah menuju Muzdalifah terus ke Mina dan kembali lagi Mekkah.

Selain itu, Tim pengawas DPR juga memeriksa fasilitas dan sarana yang dibutuhkan jamaah selama di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Fasilitas yang diperiksa antara lain dapur umum, kamar mandi, tenda, alat pendingin, karpet, kecukupan air, distribusi makanan, dan evakuasi dan pengamanan jamaah dalam keadaan darurat.

"Kita mengharapkan bahwa seluruh jamaah kita diberikan pelayanan terbaik. Tidak boleh ada yang tidak kebagian makanan, tidak bisa wudhu, tidak bisa ke kamar mandi, dan lain-lain. Selain itu, selama wukuf, diharapkan mereka tidak kepanasan dan tetap nyaman melakukan ibadah," ujar Saleh.

Tim Pengawas Haji DPR RI menilai bahwa Kementerian Agama dan PPIH telah melakukan persiapan yang matang. Semua fasilitas yang dijanjikan kepada DPR ketika pembahasan BPIH telah disediakan. Termasuk penyediaan sarana water cooler yang baru tahun ini diadakan.

Berdasarkan pantauan Tim Pengawas Haji DPR, setiap maktab akan diisi oleh kurang lebih 3000 jamaah. Di setiap maktab disediakan 10 kamar mandi untuk laki-laki dan 10 untuk perempuan. Setiap maktab akan difasilitasi water cooler sebanyak 60 unit. Selain itu, PPIH juga menyiapkan dapur umum untuk keperluan memasak makanan bagi para jamaah selama wukuf.

"Tahun ini, seluruh maktab Indonesia akan difasilitasi dengan karpet. Itu adalah fasilitas yang diberikan oleh muassasah (penyelenggara haji) secara gratis. Kalau harus menyewa, tentu biayanya sangat mahal," kata Saleh.

"Salah satu kendala yang sulit dihindarkan kemungkinan adalah kepadatan lalu lintas di kawasan Armina. Karena itu, para petugas haji diminta untuk memandu para jamaah agar disiplin dan tepat waktu. Itu sangat penting untuk memudahkan mobilisasi para jamaah dari Mekkah, Arafah, Muzdalifah, dan Mina," ucapnya.

Tim Pengawas Haji DPR RI juga melakukan peninjauan ke Muzdalifah dan Mina. Tim pengawas juga memeriksa kebutuhan dan fasilitas para jamaah. Termasuk fasilitas tenda, kamar mandi, dapur umum, dan lalu lintas jamaah dari dan menuju jamarat (tempat melontar jumroh).

"Alhamdulillah, menurut pemantauan kami, di mudalifah dan Mina juga sudah disiapkan dengan baik. Tinggal kita berdoa agar semua jamaah haji kita bisa melaksanakan ibadah dengan baik dan tidak menemukan kendala," ujarnya. (Ferdinand Waskita)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Bahas Masalah Kenaikan UKT Bersama Menteri Pekan Depan

Jokowi Bahas Masalah Kenaikan UKT Bersama Menteri Pekan Depan

Nasional
KIP: Indeks Keterbukaan Informasi Publik Kita Sedang-sedang Saja

KIP: Indeks Keterbukaan Informasi Publik Kita Sedang-sedang Saja

Nasional
Digelar di Bali Selama 8 Hari, Ini Rangkaian Kegiatan World Water Forum 2024

Digelar di Bali Selama 8 Hari, Ini Rangkaian Kegiatan World Water Forum 2024

Nasional
Golkar Resmi Usung Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim 2024

Golkar Resmi Usung Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim 2024

Nasional
Fahira Idris: Jika Ingin Indonesia Jadi Negara Maju, Kuatkan Industri Buku

Fahira Idris: Jika Ingin Indonesia Jadi Negara Maju, Kuatkan Industri Buku

Nasional
Waspada MERS-CoV, Jemaah Haji Indonesia Diminta Melapor Jika Alami Demam Tinggi

Waspada MERS-CoV, Jemaah Haji Indonesia Diminta Melapor Jika Alami Demam Tinggi

Nasional
Khofifah-Emil Dardak Datangi Rumah Airlangga, Klaim Sudah Didukung Golkar Maju Pilkada Jatim

Khofifah-Emil Dardak Datangi Rumah Airlangga, Klaim Sudah Didukung Golkar Maju Pilkada Jatim

Nasional
Kemenag Ingatkan Jemaah Haji Dilarang Bentangkan Spanduk dan Bendera di Arab Saudi

Kemenag Ingatkan Jemaah Haji Dilarang Bentangkan Spanduk dan Bendera di Arab Saudi

Nasional
Imigrasi Tangkap DPO Penyelundupan Manusia, Kerjasama dengan Istri Pelaku

Imigrasi Tangkap DPO Penyelundupan Manusia, Kerjasama dengan Istri Pelaku

Nasional
Canangkan Gerakan Literasi Desa, Wapres Ingin SDM Indonesia Unggul

Canangkan Gerakan Literasi Desa, Wapres Ingin SDM Indonesia Unggul

Nasional
DPR Sentil Kemendikbud yang Bilang Pendidikan Tinggi Tidak Wajib: Orang Miskin Dilarang Kuliah? Prihatin

DPR Sentil Kemendikbud yang Bilang Pendidikan Tinggi Tidak Wajib: Orang Miskin Dilarang Kuliah? Prihatin

Nasional
Respons Istana Soal Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P: Presiden Selalu Menghormati

Respons Istana Soal Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P: Presiden Selalu Menghormati

Nasional
GASPOL! Hari Ini: Prabowo Ajak PKS atau PDI-P ke Dalam Koalisi?

GASPOL! Hari Ini: Prabowo Ajak PKS atau PDI-P ke Dalam Koalisi?

Nasional
Ngabalin: Revisi UU Kementerian Negara untuk Kebutuhan Masyarakat, Paten Itu Barang...

Ngabalin: Revisi UU Kementerian Negara untuk Kebutuhan Masyarakat, Paten Itu Barang...

Nasional
Soal Revisi UU Kementerian Negara, Golkar: Baleg Mewakili Partai-partai

Soal Revisi UU Kementerian Negara, Golkar: Baleg Mewakili Partai-partai

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com