Bertemu Pimpinan MPR, Power China Minta Dipermudah Urus Visa dan Izin Proyek

CHINA, KOMPAS.com - Salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di China, Power China, berharap Majelis Permusyawaratan Rakyat maupun pemerintah Indonesia membantu pihaknya dalam meneruskan investasi di Indonesia. Contoh konkret yang diminta adalah kemudahan pengurusan visa dan izin proyek.

"Power China akan sungguh-sungguh melaksanakan kesepahaman yang dicapai kedua negara," kata CPC Party Secretary Power China Ma Zongling ketika menerima kunjungan delegasi MPR yang dipimpin Ketua MPR Zulkifli Hasan di Kantor Power China di Beijing, China (18/9/2015).

Selain Zulkifli, ikut hadir Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid, Ketua Fraksi PDI-P di MPR Achmad Basarah, Ketua F-Golkar di MPR Rambe Kamarul Zaman, Ketua F-PKS di MPR TB Soenmandjaja, Ketua F-Hanura di MPR Sarifuddin Sudding.

Kehadiran delegasi MPR di China untuk melakukan kunjungan balasan pimpinan MPR China beberapa waktu lalu. Adapun jadwal kegiatan MPR diatur oleh pihak China.

Dalam kesempatan itu, Power China menjelaskan berbagai proyek yang sudah dikerjakan maupun yang tengah berproses di berbagai negara, salah satunya Indonesia.

Khusus di Indonesia, setidaknya ada 20 proyek yang dikerjakan Power China. Total nilai proyek yang sedang berjalan sebesar 30 miliar dollar AS. Salah satu proyek Power China adalah Bendungan Jati Gede.

Zulkifli mengucapkan terima kasih atas kerja sama Power China dengan perusahaan di Indonesia. Ia secara khusus menyinggung proyek bendungan Jati Gede yang sudah dimulai ketika era Soekarno. Setelah melewati tiga pemerintahan, kata dia, proyek tersebut selesai.

"Saya hargai kesabaran Power China. Proyek Jati Gede tidak mudah. Kami masih proses demokrasi, kadang-kadang rakyat kami tuntut haknya secara berlebihan. Tapi kalau Power China sudah mampu, kami yakin bisa laksanakan proyek apapun karena Jati Gede paling sulit," kata mantan Menteri Kehutanan itu.

Kepada para pimpinan Power China yang hadir, Zulkifli mengatakan bahwa MPR akan memberikan dukungan secara politik. Ia yakin hubungan dekat antarpemerintah akan membantu dalam pembanguan infrastruktur di Indonesia.

"Mudah-mudahan kerja sama terus berlanjut, lebih banyak, lebih baik yang pada akhirnya membuat kemajuan bagi kedua negara," kata Zulkifli.

Sementara itu, Hidayat Nur Wahid mempertanyakan kebijakan Power China dalam memberdayakan pekerja lokal di Indonesia. Ia berharap agar ada pelibatan pekerja Indonesia dan adanya alih teknologi dalam kerja sama tersebut.

Ma Zongling mengatakan, hal yang disampaikan Hidayat adalah kebijakan utama Power China dalam berinvestasi di negara lain. Pihaknya melakukan pelatihan terhadap pekerja lokal serta adanya bagi hasil dengan perusahaan lokal.