Fahri Hamzah Kritik Cara Kerja MKD yang Umbar Publikasi

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengkritik cara kerja Mahkamah Kehormatan Dewan dalam mengusut dugaan pelanggaran kode etik pimpinan DPR Setya Novanto dan Fadli Zon yang menghadiri kampanye bakal calon presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Menurut dia, MKD terlalu mengumbar segala hal ke media massa.

"(Cara kerja) Ini sudah tidak sesuai etika. Sebaiknya kasus etik jangan sedikit-sedikit diumumkan," kata Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (17/9/2015).

"Etik itu soal rasa, citra, hampir semua rapat MKD itu tertutup, surat MKD itu rahasia. Kalau diungkap dan jadi diskusi publik, enggak jadi esensinya," ucapnya.

Seharusnya, tambah Fahri, dalam melakukan penyelidikan sebuah kasus dugaan pelanggaran etika, MKD bertugas secara tertutup. MKD harus bekerja dengan hati-hati, tetapi tidak mengesampingkan transparansi dalam penanganan kasus.

"Ini kan prosedur dan cara kerja, harus ada yang diperbaiki. Saya enggak setuju MKD debat di TV," ucap politisi Partai Keadilan Sejahtera itu.

Kendati demikian, Fahri mengaku enggan menegur langsung MKD atas cara kerjanya ini. Menurut dia, pimpinan DPR tak memiliki kewenangan untuk mengatur langsung MKD. Dia hanya berharap MKD sadar dan mengubah cara kerjanya.

MKD memutuskan mengusut kehadiran Novanto dan rombongan delegasi DPR di kampanye Donald Trump meski tanpa pengaduan. MKD menganggap kehadiran delegasi DPR di sela-sela kunjungan dinasnya ke AS itu sudah menjadi sorotan publik.