Zulkifli Minta Dipikirkan Masalah Ekonomi Rakyat, Bukan Jatah Menteri untuk PAN

CHINA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan enggan mengomentari soal kemungkinan perombakan kabinet pascakeputuan PAN mendukung pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Zulkifli menegaskan bahwa hal itu sepenuhnya hak prerogatif Presiden.

"Siapa yang mau dikasih (kursi menteri)? Saya ini Ketua MPR, mengerti hukum tata negara. Itu hak Presiden, mau reshuffle, mau ganti menteri kepada siapa terserah dia, bukan urusan kita. Dan itu bukan ranah kita untuk mendiskusikan," kata Zulkifli, di sela-sela kunjungan kerjanya sebagai Ketua MPR, di China, Kamis (17/9/2015).

Hal itu disampaikan Zulkifli ketika diminta pendapat soal komentar berbagai pihak, terutama dari internal Koalisi Indonesia Hebat, terkait wacana perombakan kembali kabinet pascakeputusan PAN mendukung pemerintah. (baca: Wasekjen PKB Berharap Menteri dari Partainya Tak Dipangkas untuk PAN)

Zulkifli hanya tersenyum ketika diminta komentar terkait sikap parpol di KIH yang tidak ingin jatah kursi menterinya dikurangi untuk PAN. Ia berharap semua pihak berbicara soal masalah penting yang tengah dihadapi Indonesia, khususnya masalah ekonomi, dan tidak memperdebatkan hal-hal yang tidak jelas.

"Buat apa spekulasi (jatah kursi untuk PAN). Rakyat lagi sulit sekarang. Pikirkan lah soal ekonomi rakyat yang melambat. Kemarin rakyat yang terkena akibat harga-harga barang naik. Sekarang mulai merambat, yang terkena perusahaan-perusahaan, sudah mulai PHK," kata Zulkifli. (baca: Politisi PKB: Keberadaan PAN Jangan Buat Konsolidasi Jadi Gaduh)

"Kalau masalah (ekonomi) terus terjadi, perbankan bisa kena. Kalau ke sana, tambah berat kita. Itu yang perlu kita perbincangkan, yang produktif menurut saya. Ini (sekarang) perbincangan yang rumor," kata mantan Menteri Kehutanan itu.

Jadi, tidak ada pembicaraan soal kabinet dengan Presiden? "Kita kan mengerti (itu hak prerogatif Presiden), buat apa kita bicarakan," jawab Zulkifli.

Ketua Majelis Pertimbangan PAN Soetrisno Bachir sebelumnya membantah adanya transaksi kursi kabinet untuk partainya setelah deklarasi dukungan untuk pemerintah. Namun, Soetrisno melontarkan pernyataan agar setiap partai yang berada di jajaran pemerintah untuk tak hanya siap menerima jabatan, tetapi juga siap jumlah kursinya berkurang di kabinet. (Baca: Soetrisno Bachir Sebut Parpol Koalisi Harus Siap Kursinya Berkurang)

"Ini bukan masalah legowo atau tidak, itu kewenangan presiden. Kalau diajak ya siap, kalau berkurang ya siap," kata Soetrisno usai bertemu Presiden di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (10/9/2015).

Internal KIH pun bereaksi atas pernyataan Soetrisno. Sekretaris Fraksi Partai Nasdem Johnny G Plate mengingatkan tujuan awal PAN menjadi pendukung pemerintahan. Saat itu, PAN berjanji ingin membantu pemerintah keluar dari persoalan ekonomi yang ada. (baca: Politisi Partai Nasdem: PAN Mau Dukung Pemerintah atau Minta Kursi?)

"PAN mau dukung pemerintahan atau minta kursi? Ini dua hal yang berbeda," kata Johnny saat dihubungi, Jumat (11/9/2015).

Sekretaris Fraksi Hanura Dadang Rusdiana mengaku, pihaknya tak siap jika harus kehilangan kursi menteri di Kabinet Kerja. Ia meminta, agar Presiden mempertimbangkan secara objektif jika ingin kembali melakukan perombakan kabinet. (baca: Hanura Mengaku Tak Siap Kehilangan Kursi Menteri untuk PAN)

Dadang memprediksi, dalam waktu dekat akan terjadi perombakan kabinet jilid dua setelah keputusan PAN mendukung pemerintah. (baca: Hanura: PAN Masuk Koalisi Dibantu Wiranto, Masa "Tusuk dari Belakang")