Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Arab Saudi Harus Stop Pembangunan di Musim Haji

Kompas.com - 13/09/2015, 08:50 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengungkapkan rasa dukacita atas musibah jatuhnya crane di Masjidil Haram, Mekkah, Arab Saudi. Setidaknya, dua warga negara Indonesia meninggal dunia dalam peristiwa tersebut dan 32 warga Indonesia terluka.

Menurut Fahri, Pemerintah Arab Saudi seharusnya menghentikan pembangunan selama musim haji. "Karena bagaimanapun, kerja alat-alat berat, berada di tempat yang tinggi, kalau jatuh bahaya. Di mana-mana tempat orang kerja, harusnya steril. Justru pada saat manusianya banyak, alat-alatnya dicopot," ucap Fahri saat dihubungi, Minggu (13/8/2015).

Selain itu, Pemerintah Arab Saudi juga harus menjamin keselamatan jemaah haji dengan mempercanggih sistem prediksi cuaca. Jika memang cuaca buruk seperti badai akan segera datang, jemaah haji bisa diberi peringatan.

Pada bagian lain, Fahri meminta Menteri Agama agar di lain kesempatan lebih siap dalam mengantisipasi cuaca ekstrem saat penyelenggaraan ibadah haji sehingga tidak ada lagi korban.

"Saran saya sebaiknya Menag meminta akses informasi cuaca dari BMKG kita sehingga pada saat yang bersamaan, melalui jalur ketua rombongan atau kloter, bisa diberi tahu kepada para jemaah, untuk menghindari daerah badai," kata Fahri.

Menurut Fahri, nantinya jemaah haji bisa menyesuaikan kegiatannya di tempat dengan cuaca dan iklim yang mendukung.

Fahri menilai, semua kegiatan haji bisa disesuaikan, kecuali pada hari Arafah. "Kalau negara-negara yang memang terbiasa dengan cuaca ekstrem, mungkin perubahan cuaca ekstrem adalah hal yang biasa. Tapi, buat masyarakat seperti Indonesia yang memang tidak pernah ada cuaca ekstrem, perubahan cuaca, apalagi yang ekstrem, akan membuat masalah," ucap Fahri.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com