Soal Penyelesaian Kasus HAM, Jokowi Dinilai Tak Konsisten

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Bidang Advokasi Ikatan Orang Hilang Indonesia (Ikohi) Daud Beureuh menilai bahwa Presiden Joko Widodo tidak konsisten soal penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat di masa lalu. Ketidakonsistenan itu, kata Daud, terlihat dari perbandingan program Nawa Cita dengan realitas yang dilaksanakan Jokowi selama sekitar 10 bulan memerintah.

"Di salah satu poin di Nawa Cita tertulis jelas bahwa Presiden akan melakukan penyelesaian secara berkeadilan terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu. Tapi saat ini kok yang keluar rekonsiliasi? Kita melihat adanya ketidakkonsistensian Presiden," ujar Daud di sekretariat Kontras, Jakarta, Sabtu (12/9/2015).

Terlebih lagi, upaya rekonsiliasi itu diungkapkan Presiden di hari HAM internasional beberapa waktu lalu. Daud mengatakan, pernyataan Jokowi itu bertolak belakang dengan Nawa Cita sekaligus menyebabkan korban atau keluarga korban menjadi bingung. (baca: Mantan Wantimpres: Penyelesaian Kasus HAM Masa Lalu Harus Melalui Hukum)

"Bingunglah, sebenarnya Presiden ini maunya apa? Kenapa Presiden yang awal-awalnya itu sudah sesuai malah melakukan hal yang merupakan antitesis bagi perjuangan keluarga korban pelanggaran HAM?" lanjut Daud.

Seharusnya, kata Daud, pemerintah membentuk sebuah komite di luar unsur pemerintahan. Komite itu dibentuk langsung oleh Presiden agar terbebas dari kepentingan. Komite itulah yang menjalankan fungsi pengungkapan kebenarah sekaligus pemenuhan hak keluarga korban.

"Salah jika ada yang bilang Presiden disebut intervensi jika melakukan itu. Salah itu. Justru itu bentuk konsistensi Presiden terhadap apa yang sudah diprogramkan," ujar Daud.

Presiden sebelumnya menyampaikan bahwa pemerintah tengah berusaha mencari jalan keluar paling bijaksana dan mulia dalam menyelesaikan kasus pelanggaran HAM di Tanah Air. Presiden menyebutkan bahwa rekonsiliasi pelanggaran HAM sebagai langkah yang diinginkan pemerintah.

"Pemerintah menginginkan adanya rekonsiliasi nasional sehingga generasi mendatang tidak terus-menerus memikul beban sejarah masa lalu," kata Presiden saat membacakan pidato kenegaraan pada sidang bersama DPR RI dan DPD RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/8/2015).

Anak-anak bangsa diharapkan bisa bebas menatap masa depan yang terbentang luas. Presiden mengatakan bahwa semua itu merupakan langkah awal pemerintah untuk menegakkan kemanusiaan di Nusantara. (baca: Presiden Inginkan Rekonsiliasi Nasional Terkait Pelanggaran HAM)