Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
ADVERTORIAL

Zulkifli Hasan: Jangan Jual Kedaulatan dengan Harga Murah

Kompas.com - 11/09/2015, 10:14 WIB
advertorial

Penulis


Dalam ceramah sosialisasi di berbagai tempat di Lampung Selatan pada Kamis, 10 September 2015, Ketua MPR RI Zulkifli Hasan selalu mengingatkan agar para peserta sosialisasi jangan menukarkan kedaulatan yang dimilikinya (rakyat) dengan harga murah, ditukar dengan uang Rp 100.000 atau sembako.

Kalau itu dilakukan maka kita tidak akan mendapat pemimpin yang melayani rakyat. Nanti, kalau pemimpin itu terpilih dan berkuasa maka dia akan lupa pada rakyatnya. Misalnya, kalau ada jalan rusak, ya dia biarkan saja karena merasa sudah membayar Rp 100.000 atau bayar dengan sembako. Ya, itu namanya nomor piro wani piro alias NPWP.

Tapi kalau calon itu seorang pemimpin baik dia itu calon bupati, walikota, atau pun calon gubernur memberi uang atau sembako, ya terima saja. "Tapi, soal pilihan sesuai dengan hati nurani masing-masing," kata Zulkifli Hasan di depan Forum Perempuan Peduli Pembangunan di Coffee Shop Hotel Bandara, Natar, Lampung Selatan, Kamis sore, 10 September 2015.

Sejatinya seorang pemimpin itu, menurut Zulkifli Hasan, melayani rakyat. "Bukan pemimpin belah bambu, hanya melayani kelompoknya saja," tutur Zulkifli Hasan. Maka itu, kalau memilih pemimpin pilihlah yang berwawasan kebangsaan, yang mengayomi seluruh rakyat.

Dalam kesempatan itu Zulkifli Hasan kembali mengingatkan tentang konsensus yang dicapai oleh para pendiri bangsa pada 18 Agustus 1945 yang dikenal dengan Pancasila. Pertama, kita adalah keluarga besar, bangsa Indonesia. Meski kita terdiri dari 17 ribu pulau lebih, 600 suku, berbagai agama, beraneka ragam budaya, tapi kita adalah beluarga besar. "Hak dan kewajiban
setiap warga negara Indonesia adalah sama," ujar Zulkifli Hasan.

Kedua, gotong royong. Artinya, kalau ada warga kita susah harus dibantu, kalau ada yang tidak mmpu sekolah juga kita bantu. "Kalau tidak bisa membantu kasih tahu saya," kata Zulkifli sembari tertawa. Jadi, makna dari gotong royong adalah ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Dan, jangan ada lagi satu kampung dengan kampung tetangga perang batu.

Dan, ketiga, adalah musyawarah mufakat. Artinya, menurut Zulkifli, kalau ada apa-apa diselesaikan dengan cara musyawarah mufakat. Indah sekali dalam satu keluarga besar ada batak, ada jawa, minang, papu, dan sebagainya. (adv)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sidang Dugaan Pemerasan SYL, Jaksa Hadirkan 5 Pejabat Kementan Jadi Saksi

Sidang Dugaan Pemerasan SYL, Jaksa Hadirkan 5 Pejabat Kementan Jadi Saksi

Nasional
2 Desa di Pulau Gunung Ruang Tak Boleh Lagi Dihuni, Semua Warga Bakal Direlokasi

2 Desa di Pulau Gunung Ruang Tak Boleh Lagi Dihuni, Semua Warga Bakal Direlokasi

Nasional
Sentil DPR soal Revisi UU MK, Pakar: Dipaksakan, Kental Kepentingan Politik

Sentil DPR soal Revisi UU MK, Pakar: Dipaksakan, Kental Kepentingan Politik

Nasional
Ucapkan Sumpah di Hadapan Jokowi, Suharto Sah Jadi Wakil Ketua MA

Ucapkan Sumpah di Hadapan Jokowi, Suharto Sah Jadi Wakil Ketua MA

Nasional
Menelusuri Gagasan Jokowi Bakal Dijadikan Penasihat Prabowo

Menelusuri Gagasan Jokowi Bakal Dijadikan Penasihat Prabowo

Nasional
Antam Raih 3 Penghargaan di Ajang CSR dan PDB Award 2024

Antam Raih 3 Penghargaan di Ajang CSR dan PDB Award 2024

Nasional
Kenakan Pakaian Serba Hitam, Sandra Dewi Penuhi Panggilan Kejagung

Kenakan Pakaian Serba Hitam, Sandra Dewi Penuhi Panggilan Kejagung

Nasional
Revisi UU MK Disetujui Pemerintah, Mahfud MD: Sekarang Saya Tak Bisa Halangi Siapa-siapa

Revisi UU MK Disetujui Pemerintah, Mahfud MD: Sekarang Saya Tak Bisa Halangi Siapa-siapa

Nasional
BNPB Kaji Rencana Relokasi Rumah Warga Dekat Sungai dari Gunung Marapi

BNPB Kaji Rencana Relokasi Rumah Warga Dekat Sungai dari Gunung Marapi

Nasional
Gelar Anugerah Jurnalistik Sahabat Bahari 2024, Kementerian KP Usung Tema 25 Tahun Transformasi Kelautan dan Perikanan

Gelar Anugerah Jurnalistik Sahabat Bahari 2024, Kementerian KP Usung Tema 25 Tahun Transformasi Kelautan dan Perikanan

Nasional
KPK Duga SYL Jalan-jalan ke Luar Negeri, tetapi Dibuat Seolah Dinas

KPK Duga SYL Jalan-jalan ke Luar Negeri, tetapi Dibuat Seolah Dinas

Nasional
Putusan MK 2011 Jadi Alasan, Revisi UU Kementerian Negara Dinilai Bakal Temui Persoalan

Putusan MK 2011 Jadi Alasan, Revisi UU Kementerian Negara Dinilai Bakal Temui Persoalan

Nasional
Tolak Revisi UU MK, Mahfud: Bisa Ganggu Independensi Hakim

Tolak Revisi UU MK, Mahfud: Bisa Ganggu Independensi Hakim

Nasional
Revisi UU Kementerian Negara Muluskan Transisi Pemerintahan dari Jokowi ke Prabowo-Gibran

Revisi UU Kementerian Negara Muluskan Transisi Pemerintahan dari Jokowi ke Prabowo-Gibran

Nasional
Korban Banjir Bandang Sumbar hingga 15 Mei: 58 Orang Meninggal Dunia, 35 Warga Hilang

Korban Banjir Bandang Sumbar hingga 15 Mei: 58 Orang Meninggal Dunia, 35 Warga Hilang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com