Kinerja Pansus di DPR Dinilai Kurang Efektif

Kompas.com - 09/09/2015, 07:47 WIB
Suasana gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (22/5/2009) KOMPAS/PRIYOMBODOSuasana gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (22/5/2009)
Penulis Dani Prabowo
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary
JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi III DPR memutuskan akan membentuk Pansus Pelindo II untuk menindaklanjuti dugaan korupsi yang tengah diusut Bareskrim Kepolisian RI. Pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada, Arie Sudjito, menilai kinerja Pansus di DPR selama ini kurang efektif. Pansus hanya "ramai" di awal pembentukan, tetapi setelah terbentuk, tak ada hasil efektif yang dapat ditunjukkan kepada publik. (Baca: Rapat Komisi III-Kapolri Putuskan Pembentukan Pansus Pelindo II)

"Pansus justru jadi alat bargaining, dan ujung-ujungnya enggak selesai yang ditangani," ujar Arie kepada Kompas.com, Rabu (9/9/2015).

Terkait Pansus Pelindo II, menurut Arie, DPR sebaiknya memberikan kesempatan kepada aparat penegak hukum untuk menyelesaikan tugasnya dalam mengusut kasus tersebut. (Baca: Kapolri: Hak DPR Bentuk Pansus Pelindo)

"Yang penting saat ini proses hukumnya. Kalau ada pelanggaran, potensi terjadinya korupsi ya serahkan saja kepada KPK," kata Arie.

Ia menyarankan DPR sebaiknya mempelajari kasus yang ada sehingga kerja Pansus lebih terukur dan ada hasil nyata dari pembentukan pansus itu. Selain itu, DPR juga harus mempelajari kinerja pansus yang selama ini sudah pernah dibentuk, seperti Pansus Century. 

"Bahkan kalau perlu, jika seandainya nanti mereka memang punya data yang kredibel, data tersebut dapat disampaikan ke publik. Sehingga, biarkan publik yang nanti menilai. Dengan begitu, tidak perlu dibentuk pansus saya kira," kata Arie.



Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sekjen PDI-P Nilai PIlkada Tak Bisa Ditunda meski Ada Pandemi Covid-19

Sekjen PDI-P Nilai PIlkada Tak Bisa Ditunda meski Ada Pandemi Covid-19

Nasional
Stafsus Sebut Jokowi Tengah Bahas Rancangan Perppu Pilkada

Stafsus Sebut Jokowi Tengah Bahas Rancangan Perppu Pilkada

Nasional
Kronologi TNI AL Tangkap Dua Kapal Ikan Vietnam di Laut Natuna Utara

Kronologi TNI AL Tangkap Dua Kapal Ikan Vietnam di Laut Natuna Utara

Nasional
Sekjen MUI: Kalau Pilkada Perparah Covid-19, Lebih Baik Ditunda

Sekjen MUI: Kalau Pilkada Perparah Covid-19, Lebih Baik Ditunda

Nasional
Sebaran 3.989 Kasus Baru Covid-9, DKI Jakarta Tertinggi dengan 1.138

Sebaran 3.989 Kasus Baru Covid-9, DKI Jakarta Tertinggi dengan 1.138

Nasional
KPU Usulkan Metode Tambahan untuk Pilkada 2020 Berupa Kotak Suara Keliling

KPU Usulkan Metode Tambahan untuk Pilkada 2020 Berupa Kotak Suara Keliling

Nasional
UPDATE 20 September: 2.922.648 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19

UPDATE 20 September: 2.922.648 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19

Nasional
Pandemi Covid-19 Capai Tingkat Darurat, PBNU Minta Pilkada 2020 Ditunda

Pandemi Covid-19 Capai Tingkat Darurat, PBNU Minta Pilkada 2020 Ditunda

Nasional
Jajaran KPU Positif Covid-19, Penetapan Paslon Pilkada Tetap Digelar 23 September

Jajaran KPU Positif Covid-19, Penetapan Paslon Pilkada Tetap Digelar 23 September

Nasional
UPDATE 20 September: Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia Ada 57.796

UPDATE 20 September: Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia Ada 57.796

Nasional
UPDATE 20 September: Ada 107.370 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

UPDATE 20 September: Ada 107.370 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE: Pasien Sembuh Covid-19 Bertambah 2.977, Total 177.327 Orang

UPDATE: Pasien Sembuh Covid-19 Bertambah 2.977, Total 177.327 Orang

Nasional
UPDATE: Bertambah 105, Pasien Meninggal akibat Covid-19 Capai 9.553

UPDATE: Bertambah 105, Pasien Meninggal akibat Covid-19 Capai 9.553

Nasional
UPDATE:  Bertambah 3.989, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 244.676

UPDATE: Bertambah 3.989, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 244.676

Nasional
LPSK Minta Saksi Tak Khawatir Beri Keterangan Soal Kebakaran Kejagung

LPSK Minta Saksi Tak Khawatir Beri Keterangan Soal Kebakaran Kejagung

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X