Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Willem Rampangilei Gantikan Syamsul Maarif sebagai Kepala BNPB yang Baru

Kompas.com - 07/09/2015, 14:10 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menunjuk Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang baru, Willem Rampangilei. Willem akan menggantikan Syamsul Maarif yang sebelumnya menduduki posisi tersebut.

"BNPB itu yang dilantik adalah Pak Willem, salah seorang deputi di Kemenko PMK," ujar Menteri Sekretaris Negara Pratikno di Istana Kepresidenan, Senin (7/9/2015).

Di Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Willem menjabat sebagai Deputi bidang Koordinasi Lingkungan Hidup dan Kerawanan Sosial. Menurut Pratikno, pergantian Syamsul Maarif adalah rotasi yang normal lantaran Syamsul sudah cukup lama memimpin BNPB.

Syamsul tercatat sudah menjadi Kepala BNPB sejak tahun 2008. Dia adalah purnawirawan TNI Angkatan Darat dengan pangkat terakhir mayor jenderal. Sementara pengganti Syamsul, yakni Willem Rampangilei, adalah salah seorang perwira TNI Angkatan Laut.

Willem sempat menjadi Komandan Lantamal VIII Manado serta Kepala Dinas Hidrografi dan Oseanografi (Kadishidros) Mabes AL di Jakarta.

"Dia (Willem) punya kompetensi dan pengalaman di bidang itu," kata dia.

Rencananya, pelantikan Willem akan dipimpin langsung oleh Presiden Jokowi hari Senin ini pukul 15.00. Pelantikan akan dilakukan di Istana Negara, Jakarta.

Dikutip dari situs resmi TNI, Laksma TNI Willem Rampangilei lahir di Surabaya, 9 September 1955. Dia mengawali kariernya di TNI AL pada tahun 1980. Pendidikan militer yang pernah diikuti di antaranya Kursus Korbanten (1985), Kursus KPPK Buru Ranjau (1988), Diklapa (1990), Diklapa II (1991), Kursus Komandan KRI (1992), Diksesko AL (1995), JSSC Seskogab Australia (1998), dan Lemhannas RI (2008).

Selama mengabdi di TNI AL, berbagai penugasan dan jabatan di kapal perang serta di staf telah dilaluinya, di antaranya sebagai Palaksa KRI Pulau Rengat, Komandan KRI Pulau Rani, dan Komandan Satuan Ranjau Koarmatim. Dia pun pernah menjabat sebagai penilai militer RI di New York, dan terakhir menjabat sebagai Kadishidros Mabes AL.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Demo Tolak Revisi UU Polri, Aliansi Masyarakat Sipil: Kekuasaan Polisi Bakal Melebihi Presiden

Demo Tolak Revisi UU Polri, Aliansi Masyarakat Sipil: Kekuasaan Polisi Bakal Melebihi Presiden

Nasional
Yakin Partai Lain Tertarik Usung Anies-Sohibul, PKS: Siapa yang Enggak Mau Aman?

Yakin Partai Lain Tertarik Usung Anies-Sohibul, PKS: Siapa yang Enggak Mau Aman?

Nasional
Sejumlah Nama yang Disiapkan PDI-P untuk Pilkada: Risma-Azwar Anas di Jatim, Andika Perkasa di Jateng

Sejumlah Nama yang Disiapkan PDI-P untuk Pilkada: Risma-Azwar Anas di Jatim, Andika Perkasa di Jateng

Nasional
PKS Enggan Tawarkan Partai KIM untuk Usung Anies-Sohibul, tetapi Berbeda dengan PDI-P

PKS Enggan Tawarkan Partai KIM untuk Usung Anies-Sohibul, tetapi Berbeda dengan PDI-P

Nasional
Soal Tawaran Kursi Cawagub Pilkada Jakarta oleh KIM, PKS: Beri Manfaat atau Jebakan?

Soal Tawaran Kursi Cawagub Pilkada Jakarta oleh KIM, PKS: Beri Manfaat atau Jebakan?

Nasional
Yakin Tak Ditinggal Partai Setelah Usung Anies-Sohibul, PKS: Siapa yang Elektabilitasnya Paling Tinggi?

Yakin Tak Ditinggal Partai Setelah Usung Anies-Sohibul, PKS: Siapa yang Elektabilitasnya Paling Tinggi?

Nasional
PKS Ungkap Surya Paloh Berikan Sinyal Dukungan Anies-Sohibul untuk Pilkada Jakarta

PKS Ungkap Surya Paloh Berikan Sinyal Dukungan Anies-Sohibul untuk Pilkada Jakarta

Nasional
Soal Jokowi Tawarkan Kaesang ke Parpol, Sekjen PDI-P: Replikasi Pilpres

Soal Jokowi Tawarkan Kaesang ke Parpol, Sekjen PDI-P: Replikasi Pilpres

Nasional
KPK Segera Buka Data Caleg Tak Patuh Lapor Harta Kekayaan

KPK Segera Buka Data Caleg Tak Patuh Lapor Harta Kekayaan

Nasional
KPK Kembali Minta Bantuan Masyarakat soal Buronan Harun Masiku

KPK Kembali Minta Bantuan Masyarakat soal Buronan Harun Masiku

Nasional
[POPULER NASIONAL] PDI-P Bantah Hasto Menghilang | Kominfo Tak Respons Permintaan 'Back Up' Data Imigrasi

[POPULER NASIONAL] PDI-P Bantah Hasto Menghilang | Kominfo Tak Respons Permintaan "Back Up" Data Imigrasi

Nasional
Tanggal 2 Juli 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 2 Juli 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Anggota DPR: PDN Itu Seperti Brankas Berisi Emas dan Berlian, Obyek Vital

Anggota DPR: PDN Itu Seperti Brankas Berisi Emas dan Berlian, Obyek Vital

Nasional
Kuasa Hukum Sebut Staf Hasto Minta Perlindungan ke LPSK karena Merasa Dijebak KPK

Kuasa Hukum Sebut Staf Hasto Minta Perlindungan ke LPSK karena Merasa Dijebak KPK

Nasional
Kuasa Hukum Bantah Hasto Menghilang Setelah Diperiksa KPK

Kuasa Hukum Bantah Hasto Menghilang Setelah Diperiksa KPK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com