JK Berterima Kasih PAN Gabung ke Pemerintah

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Presiden Jusuf Kalla yakin kehadiran Partai Amanat Nasional dalam koalisi pendukung pemerintah bakal memperkuat pemerintahan meskipun secara umum hubungan antar-partai politik di Indonesia sudah cair atau tidak lagi terbagi dalam dua blok besar.

"Walaupun sebenarnya secara keseluruhan partai-partai kan tidak ada lagi partai oposisi atau apa, semuanya sudah cair. Tetapi, kita berterima kasih karena kalau secara angka artinya partai pemerintah sudah 52 persen (di DPR) walaupun sebenarnya sudah cair sekarang," kata Kalla di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Rabu (2/9/2015). 

Dengan bergabungnya PAN, parpol pendukung pemerintah mendapat tambahan dukungan di DPR sebesar 48 kursi atau 8,57 persen. Sebelumnya, parpol pendukung pemerintah yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat masih minoritas di DPR, yang diisi Fraksi PDI-P (109 kursi atau 19,46 persen), F-PKB (47 kursi atau 8,39 persen), F-Partai Nasdem (36 kursi atau 6,43 persen), dan F-Partai Hanura (16 kursi atau 2,86 persen).

Dua parpol lainnya belum bulat mendukung pemerintah karena masih terjadi dualisme kepengurusan. Dua parpol itu ialah Partai Golkar (91 kursi atau 16,25 persen) dan PPP (39 kursi atau 6,96 persen). Dukungan politisi di dua parpol itu masih terpecah antara KIH dan Koalisi Merah Putih.

Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan sebelumnya mengumumkan secara resmi bergabung ke koalisi partai politik pendukung pemerintahan. Pengumuman secara resmi dilakukan dalam sebuah jumpa pers di Istana Merdeka, Rabu siang. (Baca: PAN Putuskan Bergabung dengan KIH)

"Pada hari ini, kami menyatakan bergabung. Kalau sebelumnya mendukung, kini kami menyatakan bergabung dengan pemerintah untuk sukseskan program pemerintah," kata Zulkifli.

Hadir dalam jumpa pers kali ini adalah Sekretaris Jenderal PAN Eddy Soeparno, Ketua Majelis Pertimbangan PAN Sutrisno Bachir, dan Ketua Umum Partai Hanura Wiranto. (Baca: Zulkifli Akui Belum Bicara dengan KMP soal PAN Gabung ke KIH)

Menurut Zulkifli, keputusan PAN bergabung ke koalisi pendukung pemerintahan sudah dikonsultasikan dengan Majelis Pertimbangan Partai dan juga semua jajaran internal partai itu.

"Ini untuk kepentingan NKRI, untuk kepentingan Indonesia, bukan pribadi, partai, ataupun golongan," kata dia. (Baca: Fahri Hamzah Tak Percaya PAN Gabung dengan KIH)