Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ditanya Kabar Pergantian Budi Waseso, Wapres JK Serahkan kepada Kapolri

Kompas.com - 02/09/2015, 17:14 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Presiden Jusuf Kalla mengaku tidak mencampuri urusan rotasi pejabat kepolisian, termasuk kabar penggeseran posisi Komisaris Jenderal Budi Waseso dari jabatan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri. Menurut Kalla, rotasi pejabat Polri semacam ini merupakan kewenangan Kepala Kepolisian RI Jenderal (Pol) Badrodin Haiti.

"Itu masalah Kapolri, tanya Kapolri. Tentu Kapolri yang memutuskan, kan anak buah Kapolri. Kalau menteri mau dicopot, boleh tanya ke saya," kata Kalla di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Rabu (2/9/2015).

Ia pun menegaskan bahwa tidak ada intervensi pemerintah dalam rotasi pejabat di internal kepolisian. Mengenai kemungkinan pencopotan Waseso berkaitan dengan langkah Bareskrim Polri yang mengusut kasus dugaan korupsi di PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II, Kalla enggan menjawabnya. Ia hanya menegaskan bahwa Presiden menginstruksikan agar penegak hukum berhati-hati dalam mengusut suatu kasus. Kebijakan perdata, menurut dia, belum tentu dapat dipidanakan.

"Itu sesuai dengan aturan. Yang kedua, harus mendahulukan, ditersangkakan dulu, baru diumumkan. Kalau sudah terbukti, baru boleh diumumkan," kata Kalla. (Baca: Tanggapi Kabar Pencopotan Budi Waseso, Apa Kata Kapolri?)

Terkait kasus Pelindo II, Kalla sebelumnya menekankan bahwa penegak hukum harus bisa membedakan tindakan kriminal dengan kesalahan administrasi terkait korporasi. Menurut Kalla, kesalahan pemimpin korporasi dalam menetapkan suatu kebijakan belum tentu tergolong tindak pidana.

Beredar kabar, Budi Waseso digeser dari posisinya sebagai Kabareskrim. Budi disebut akan menduduki jabatan di Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Kepada Kompas.com, salah seorang pejabat di Istana Kepresidenan membenarkan hal itu.

Sumber yang enggan disebut namanya itu menyebut bahwa Budi akan ditempatkan di BNPT oleh Presiden Joko Widodo. Adapun Kapolri Jenderal (Pol) Badrodin Haiti hingga Rabu siang masih melakukan pertemuan tertutup dengan Presiden seusai mengikuti rapat kabinet paripurna di Kantor Presiden. (Baca: Budi Waseso Mengaku Tak Masalah jika Diberhentikan sebagai Kabareskrim)

Pada saat semua menteri sudah meninggalkan ruang rapat, Badrodin diminta mendampingi Presiden untuk makan siang bersama.

Polri kemudian membantah informasi yang beredar soal pencopotan Komjen Budi Waseso dari jabatannya sebagai Kepala Bareskrim Polri. Adapun Budi Waseso dilantik sebagai Kabareskrim pada 19 Januari 2015. Dia menggantikan posisi Komjen Suhardi Alius yang dipindah ke Lembaga Ketahanan Nasional. (Baca: Budi Waseso Digeser dari Kabareskrim?)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com