Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kegemaran SBY Dikritik

Kompas.com - 30/08/2015, 16:36 WIB
Indra Akuntono

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Politisi Partai Golkar M. Misbakhun mengkritik Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono karena dianggap gemar memberikan saran kepada pemerintah.

Menurut Misbakhun, SBY terkesan seperti figur yang sulit melepaskan kekuasaan setelah tidak lagi menjadi Presiden RI. Misbakhun mengaku selalu mendapati saran-saran SBY di media massa, dalam orasi politik, atau "kicauan" di media sosial. Bagi dia, tindakan SBY itu sangat berlebihan.

"Saya kaget melihat aktifnya SBY mencoba mengarahkan pemerintahan ini. Saya melihat SBY sedang mengalami gejala post power syndrome, merasa dirinya masih Presiden," kata Misbakhun, dalam pernyataan tertulis yang diterima Kompas.com, Minggu (31/8/2015).

Anggota Komisi XI DPR RI itu menuturkan, SBY memang memiliki hak untuk menyampaikan pendapat atau memberikan saran kepada pemerintah. Akan tetapi, akan lebih tepat jika SBY, selaku mantan Presiden dan ketua umum partai politik dapat memanfaatkan Fraksi Partai Demokrat di DPR RI sebagai instrumen menyampaikan masukan kepada pemerintah.

Misbakhun tidak sepakat jika SBY merasa perlu membantu pemerintah hanya karena merasa berpengalaman menjadi Presiden. Menurut Misbakhun hal itu justru tidak etis dan justru memunculkan kesan adanya tujuan politik.

"Atau ada masalah lain, disorientasi politik karena gagal menentukan sikap politik sebagai ketua umum partai," ujarnya.

Anggota Badan Legislasi DPR RI itu melanjutkan, beberapa masalah yang dihadapi pemerintah saat ini merupakan warisan dari pemerintahan SBY. Oleh karena itu, Misbakhun berharap SBY menyadari hal tersebut.

"Pemerintahan SBY juga punya banyak masalah, jangan cuci tangan seperti ini," ucap Misbakhun.

Beberapa hari lalu, SBY secara terbuka memberikan saran untuk pemerintahan Presiden Joko Widodo terkait ancaman krisis ekonomi di Indonesia. SBY menyarankan agar pemerintah menjaga pertumbuhan ekonomi, menstabilkan harga kebutuhan pokok, menghentikan pengurasan pajak melalui pemberian insentif, menjaga nilai tukar rupiah, cermat memanfaatkan ruang fiskal, dan menjaga kepercayaan publik.

Ketua Umum Partai Demokrat itu mengakui bahwa seluruh saran yang diberikan untuk pemerintah saat ini adalah berdasarkan pengalamannya menjadi Presiden. SBY mengklaim bahwa dampak krisis 2008 berhasil diredam karena dirinya selaku Presiden RI saat itu tidak telat menyiapkan sejumlah langkah antisipasi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pakar Pertanyakan KPK yang Belum Tahan Bupati Mimika Meski Kasasi Sudah Diputus

Pakar Pertanyakan KPK yang Belum Tahan Bupati Mimika Meski Kasasi Sudah Diputus

Nasional
5 Catatan PDI-P terhadap RUU Kementerian, Harus Perhatikan Efektivitas dan Efisiensi

5 Catatan PDI-P terhadap RUU Kementerian, Harus Perhatikan Efektivitas dan Efisiensi

Nasional
Analis: TNI AL Butuh Kapal Selam Interim karena Tingkat Kesiapan Tempur Tak Dapat Diandalkan

Analis: TNI AL Butuh Kapal Selam Interim karena Tingkat Kesiapan Tempur Tak Dapat Diandalkan

Nasional
Mulai Rangkaian Rakernas dengan Nyalakan Api dari Mrapen, PDI-P: Semoga Kegelapan Demokrasi Bisa Teratasi

Mulai Rangkaian Rakernas dengan Nyalakan Api dari Mrapen, PDI-P: Semoga Kegelapan Demokrasi Bisa Teratasi

Nasional
Pertamina Patra Niaga Jamin Ketersediaan Avtur untuk Penerbangan Haji 2024

Pertamina Patra Niaga Jamin Ketersediaan Avtur untuk Penerbangan Haji 2024

Nasional
BNPT Paparkan 6 Tantangan Penanganan Terorisme untuk Pemerintahan Prabowo-Gibran

BNPT Paparkan 6 Tantangan Penanganan Terorisme untuk Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Komisi X DPR Sepakat Bentuk Panja Pembiayaan Pendidikan Buntut Kenaikan UKT

Komisi X DPR Sepakat Bentuk Panja Pembiayaan Pendidikan Buntut Kenaikan UKT

Nasional
Pimpinan Baru LPSK Janji Tingkatkan Kualitas Perlindungan Saksi dan Korban Tindak Pidana

Pimpinan Baru LPSK Janji Tingkatkan Kualitas Perlindungan Saksi dan Korban Tindak Pidana

Nasional
Soroti RUU MK yang Dibahas Diam-diam, PDI-P: Inilah Sisi Gelap Kekuasaan

Soroti RUU MK yang Dibahas Diam-diam, PDI-P: Inilah Sisi Gelap Kekuasaan

Nasional
Jemaah Haji Asal Makassar yang Sempat Gagal Terbang Karena Mesin Pesawat Garuda Terbakar Sudah Tiba di Madinah

Jemaah Haji Asal Makassar yang Sempat Gagal Terbang Karena Mesin Pesawat Garuda Terbakar Sudah Tiba di Madinah

Nasional
DPR dan Pemerintah Didesak Libatkan Masyarakat Bahas RUU Penyiaran

DPR dan Pemerintah Didesak Libatkan Masyarakat Bahas RUU Penyiaran

Nasional
Optimalkan Penanganan Bencana, Mensos Risma Uji Coba Jaringan RAPI

Optimalkan Penanganan Bencana, Mensos Risma Uji Coba Jaringan RAPI

Nasional
Komplit 5 Unit, Pesawat Super Hercules Terakhir Pesanan Indonesia Tiba di Halim

Komplit 5 Unit, Pesawat Super Hercules Terakhir Pesanan Indonesia Tiba di Halim

Nasional
TNI Gelar Simulasi Penerapan Hukum dalam Operasi Militer Selain Perang

TNI Gelar Simulasi Penerapan Hukum dalam Operasi Militer Selain Perang

Nasional
Jokowi Ingin Bansos Beras Lanjut hingga Desember, PDI-P: Cawe-cawe untuk Pilkada

Jokowi Ingin Bansos Beras Lanjut hingga Desember, PDI-P: Cawe-cawe untuk Pilkada

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com