Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Direktur IMF ke Indonesia, Pemerintah Pastikan Tidak Akan Meminjam Uang

Kompas.com - 28/08/2015, 18:41 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, kedatangan Direktur Dana Moneter Internasional (IMF) Christine Lagarde ke Indonesia pada awal bulan September 2015 tidak terkait pinjam-meminjam.

Dalam keterangannya kepada pewarta di Kemenko Polhukam, Jakarta, Jumat (28/8/2015), Luhut menegaskan, kunjungan Christine Lagarde ke Indonesia adalah untuk bertemu Presiden Joko Widodo, menyampaikan pandangan-pandangan IMF tentang langkah-langkah stabilisasi ekonomi yang sedang dilakukan Indonesia.

"Indonesia tidak akan meminjam dari IMF. Kita tidak ada urusan dengan IMF dan (terkait hal ini) tidak akan ada yang bisa mengintervensi Pemerintah Republik Indonesia dan Presiden Joko Widodo," ujar Luhut.

Menurut Luhut, Indonesia juga dalam posisi tidak meminta nasihat apa pun dari Dana Moneter Internasional. Alih-alih hal itu, ia menawarkan masukan dari Indonesia untuk IMF.

"Mungkin IMF bisa meminta nasihat kepada Indonesia bagaimana menangani masalah perekonomian di negara berkembang," katanya.

IMF sendiri, kata Luhut, sudah lama membuat permohonan agar Presiden Joko Widodo meluangkan waktu untuk bertemu dengan Christine Lagarde. Tim dari IMF saat itu langsung meminta kepada Luhut saat dia masih menjabat Kepala Staf Kepresidenan.

Luhut sendiri menyadari bantuan dari IMF pada tahun 1998 berimbas negatif terhadap Indonesia. Ia mengaku sudah pernah menyampaikan hal ini langsung kepada IMF saat masih menjabat Menteri Perindustrian dan Perdagangan Indonesia pada tahun 2000.

"Saat itu, saya mengatakan kepada IMF, 'Kalian telah membuat negara kami hancur pada tahun 1998,'" tuturnya.

IMF sendiri pada 1-2 September 2015 akan mengadakan konferensi internasional, bekerja sama dengan Bank Indonesia.

Konferensi yang diadakan di Jakarta itu bertajuk The Future of Asias Finance dengan tema "Tantangan Ekonomi Global dan Implikasinya bagi Para Pembuat Kebijakan di Asia".

Negara-negara yang sudah memberikan konfirmasi kehadiran antara lain Bank Sentral Srilanka, Jepang, Laos, India, dan Kamboja, lembaga think thank, dan pelaku pasar keuangan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Sebut Punya Gaya Kepemimpinan Sendiri, PDI-P: Kita Berharap Lebih Baik

Prabowo Sebut Punya Gaya Kepemimpinan Sendiri, PDI-P: Kita Berharap Lebih Baik

Nasional
RUU Penyiaran Larang Jurnalisme Investigasi, PDI-P: Akibat Ketakutan yang Berlebihan

RUU Penyiaran Larang Jurnalisme Investigasi, PDI-P: Akibat Ketakutan yang Berlebihan

Nasional
Prabowo Ingin Jadi Diri Sendiri saat Memerintah, PDI-P: Kita Akan Melihat Nanti

Prabowo Ingin Jadi Diri Sendiri saat Memerintah, PDI-P: Kita Akan Melihat Nanti

Nasional
Sepanjang 2023, Pertamina Hulu Rokan Jadi Penghasil Migas Nomor 1 Indonesia

Sepanjang 2023, Pertamina Hulu Rokan Jadi Penghasil Migas Nomor 1 Indonesia

Nasional
Djarot dan Risma Dinilai Lebih Berpotensi Diusung PDI-P di Pilkada DKI 2024 Ketimbang Ahok

Djarot dan Risma Dinilai Lebih Berpotensi Diusung PDI-P di Pilkada DKI 2024 Ketimbang Ahok

Nasional
Polri Pastikan Kasus Pembunuhan 'Vina Cirebon' Masih Berjalan, Ditangani Polda Jawa Barat

Polri Pastikan Kasus Pembunuhan "Vina Cirebon" Masih Berjalan, Ditangani Polda Jawa Barat

Nasional
KPK Dalami Gugatan Sengketa Lahan di MA

KPK Dalami Gugatan Sengketa Lahan di MA

Nasional
KPK Duga Tahanan Korupsi Setor Uang Pungli ke Rekening Orang Dekat Eks Karutan Achmad Fauzi

KPK Duga Tahanan Korupsi Setor Uang Pungli ke Rekening Orang Dekat Eks Karutan Achmad Fauzi

Nasional
Status Gunung Ibu di Halmahera Meningkat, Warga di 3 Desa Dievakuasi

Status Gunung Ibu di Halmahera Meningkat, Warga di 3 Desa Dievakuasi

Nasional
Pakar: Tidak Ada Urgensi Merevisi UU Kementerian Negara

Pakar: Tidak Ada Urgensi Merevisi UU Kementerian Negara

Nasional
Mesin Pesawat yang Ditumpanginya Sempat Terbakar Saat Baru Terbang, Rohani: Tidak Ada yang Panik

Mesin Pesawat yang Ditumpanginya Sempat Terbakar Saat Baru Terbang, Rohani: Tidak Ada yang Panik

Nasional
Prabowo Berharap Bisa Tinggalkan Warisan Baik Buat Rakyat

Prabowo Berharap Bisa Tinggalkan Warisan Baik Buat Rakyat

Nasional
Bertemu David Hurley, Jokowi Ingin Perkuat Pengajaran Bahasa Indonesia di Australia

Bertemu David Hurley, Jokowi Ingin Perkuat Pengajaran Bahasa Indonesia di Australia

Nasional
Pemerintah Diminta Kejar Target Pembangunan 25 Sabo Dam di Aliran Sungai Gunung Marapi

Pemerintah Diminta Kejar Target Pembangunan 25 Sabo Dam di Aliran Sungai Gunung Marapi

Nasional
Prabowo 'Tak Mau Diganggu' Dicap Kontroversi, Jubir: Publik Paham Komitmen Beliau ke Demokrasi

Prabowo "Tak Mau Diganggu" Dicap Kontroversi, Jubir: Publik Paham Komitmen Beliau ke Demokrasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com