Ombudsman Seharusnya Tak Kalah Penting dari KPK

Kompas.com - 28/08/2015, 13:06 WIB
|
EditorLaksono Hari Wiwoho

JAKARTA, KOMPAS.com - Panitia Seleksi Anggota Ombudsman RI menyadari bahwa tantangan yang dihadapi Ombudsman saat ini adalah kurangnya pengetahuan publik tentang peran lembaga negara pengawas layanan publik itu. Pansel mengajak kepada seluruh masyarakat untuk memahami bahwa Ombudsman tidak kalah penting dari Komisi Pemberantasan Korupsi dalam memangkas korupsi.

"Menurut saya, Ombudsman itu seharusnya tidak kalah penting dengan KPK. Kalau KPK urus korupsi tentang anggaran belanja negara, APBN, APBD, Ombudsman itu pantau pelayanan publik yang korupsinya dirasakan masyarakat langsung," ujar anggota Pansel Ombudsman, Zumrotin Susilo, dalam jumpa pers di kantor Sekretariat Negara, Jumat (28/8/2015).

Atas dasar itulah, Zumrotin menganggap Ombudsman seharusnya bisa diperkuat karena posisinya yang begitu strategis. Ombudsman bisa membantu masyarakat yang selama ini kerap menjadi obyek pemerasan kecil-kecilan dalam menghadapi pelayanan publik.

Zumrotin juga menekankan pentingnya keberadaan anggota Ombudsman dari kalangan perempuan. Menurut dia, banyak pelayanan publik yang berhubungan langsung dengan perempuan, seperti dalam bidang kesehatan.

Sementara itu, anggota Pansel Ombudsman, Agus Pambagio, menyebutkan bahwa Ombudsman diperlukan untuk memangkas korupsi di sektor perizinan. Dia menilai sektor perizinan kini paling banyak dikorupsi sehingga anggota Ombudsman ke depan harus lebih sering turun ke lapangan untuk menemukan penyimpangan dalam perizinan tersebut.

Pansel berharap masyarakat dari berbagai latar belakang bisa mendaftarkan diri sebagai anggota Ombudsman. Pansel memutuskan memperpanjang masa pendaftaran hingga 3 September mendapat untuk benar-benar bisa menjaring orang-orang terbaik untuk duduk di Ombudsman. Hingga kini, jumlah pendaftar anggota Ombudsman mencapai 163 orang dengan 12 orang di antaranya merupakan perempuan.

"Dengan perpanjangan ini, kami berharap punya pilihan lebih banyak (calon) untuk bisa diserahkan ke Presiden dan selanjutnya menjalani fit and proper test di DPR dan akhirnya menjadi komisioner," kata Agus.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Peneliti LIPI: Biden Tak Bisa Hanya Fokus pada Urusan Domestik AS

Peneliti LIPI: Biden Tak Bisa Hanya Fokus pada Urusan Domestik AS

Nasional
50 Persen Warteg di Jabodetabek Terancam Gulung Tikar Tahun Ini

50 Persen Warteg di Jabodetabek Terancam Gulung Tikar Tahun Ini

Nasional
Rencana Menkes Gunakan Data KPU untuk Dasar Vaksinasi Covid-19 Dinilai sebagai Bukti Kepercayaan Publik pada Sistem Informasi KPU

Rencana Menkes Gunakan Data KPU untuk Dasar Vaksinasi Covid-19 Dinilai sebagai Bukti Kepercayaan Publik pada Sistem Informasi KPU

Nasional
Positif Covid-19, Doni Monardo Imbau Masyarakat Disiplin Terapkan Protokol Kesehatan

Positif Covid-19, Doni Monardo Imbau Masyarakat Disiplin Terapkan Protokol Kesehatan

Nasional
Ketua Satgas Doni Monardo Positif Covid-19

Ketua Satgas Doni Monardo Positif Covid-19

Nasional
Istana Klaim Tak Obral Izin Tambang dan Sawit, Walhi Sebut Masih Ada Operasi Rusak Lingkungan

Istana Klaim Tak Obral Izin Tambang dan Sawit, Walhi Sebut Masih Ada Operasi Rusak Lingkungan

Nasional
Vaksinasi Covid-19 Tenaga Kesehatan dan Menkes yang Kapok Pakai Data Kemenkes...

Vaksinasi Covid-19 Tenaga Kesehatan dan Menkes yang Kapok Pakai Data Kemenkes...

Nasional
UPDATE: 965.283 Kasus Covid-19 dan Tingginya Keterisian RS yang Mengkhawatikan

UPDATE: 965.283 Kasus Covid-19 dan Tingginya Keterisian RS yang Mengkhawatikan

Nasional
Wacana Hidupkan Pam Swakarsa Picu Kekhawatiran, Ini Penjelasan Polri

Wacana Hidupkan Pam Swakarsa Picu Kekhawatiran, Ini Penjelasan Polri

Nasional
Menkes Budi Bicara Kekhawatiran WHO soal Ketimpangan Distribusi Vaksin Covid-19

Menkes Budi Bicara Kekhawatiran WHO soal Ketimpangan Distribusi Vaksin Covid-19

Nasional
Pemerintah Klaim Tak Obral Izin Alih Hutan, Jatam: Ada 592 Unit IPPKH di Era Jokowi

Pemerintah Klaim Tak Obral Izin Alih Hutan, Jatam: Ada 592 Unit IPPKH di Era Jokowi

Nasional
Kapolri Baru Diharap Bisa Turunkan Jumlah Aduan terhadap Polisi ke Komnas HAM

Kapolri Baru Diharap Bisa Turunkan Jumlah Aduan terhadap Polisi ke Komnas HAM

Nasional
Ridwan Kamil Usul Data Penerima Vaksin Covid-19 Diatur Pemda

Ridwan Kamil Usul Data Penerima Vaksin Covid-19 Diatur Pemda

Nasional
Kompolnas Minta Publik Tak Salah Tafsirkan Pam Swakarsa

Kompolnas Minta Publik Tak Salah Tafsirkan Pam Swakarsa

Nasional
Vaksinasi Mandiri Dinilai Timbulkan Ketimpangan Akses terhadap Vaksin Covid-19

Vaksinasi Mandiri Dinilai Timbulkan Ketimpangan Akses terhadap Vaksin Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X