Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anggota Komisi III: Terorisme Berkembang karena Masyarakat Permisif

Kompas.com - 28/08/2015, 04:42 WIB

MALANG, KOMPAS.com - Anggota Komisi III DPR RI Ahmad Basarah mengatakan, salah satu penyebab berkembangnya paham terorisme di Tanah Air karena masyarakat setempat masih bersikap permisif atau membuka diri dan toleran terhadap bentuk (aksi) terorisme.

"Contoh masyarakat kita kalau masih permisif terhadap aksi terorisme ini salah satunya adalah ceramah yang mengandung kekerasan, bahkan menyinggung SARA. Dalam urusan ceramah agama ini, negara tidak bisa masuk untuk mengatasinya karena adanya undang-undang yang melarang negara masuk dalam urusan agama," kata Ahmad Basarah dalam dialog Pencegahan Radikalisme di Universitas Brawijaya (UB) Malang, Jawa Timur, Kamis (27/8/2015).

Selain masyarakat Indonesia yang masih permisif terhadap aksi terorisme, kata dia, berkembangnya terorisme di Tanah Air juga disebabkan lemahnya regulasi pemerintah. Ini berarti gerakan nasional yang terstruktur untuk menangani terorisme dianggap minim.

Bahkan, lanjutnya, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) pun tidak bisa menangkap langsung seseorang yang diduga terlibat terorisme. Oleh karena itu, aksi yang paling pas untuk dilibatkan dalam pencegahan terorisme adalah melibatkan Perguruan Tinggi (PT).

"Peran rektor dan para pejabat di lingkungan perguruan tinggi itu penting untuk melakukan deteksi dini dalam upaya menangkal radikalisme. Sebab perguruan tinggi di Indonesia disinyalir menjadi sasaran empuk penganut paham radikal untuk mengembangkan pemikirannya," ujar politisi PDI-P itu.

Menurut dia, kerja sama antara BNPT dengan PT juga harus ditingkatkan untuk mengantisipasi berkembangnya radikalisme. "Harus ada gerakan nasional yang terstruktur, sistematis dan masif, selain penanggulangan, aksi pencegahan juga penting, ucapnya.

Basarah menilai, PT merupakan tempat berbagai pemikiran bersemai di benak mahasiswa. Peran PT juga bisa menyaring pemikiran, sebab di usia muda, mahasiswa sedang getol-getolnya mencari jati diri dan di PT itu pulalah menjadi sasaran rekruitmen aksi terorisme.

Ia mengatakan, terorisme merupakan salah satu kejahatan luar biasa yang ada di Indonesia. Terorisme ditetapkan menjadi satu dari tiga kejahatan luar biasa selain korupsi dan penyalahgunaan narkotika. Terorisme lebih menekankan pada paham kekerasan dan radikalisasi yang sekarang berkembang di kalangan mahasiswa.

Sementara itu, Direktur Pencegahan BNPT Brigjen Pol Drs Hamidin menyatakan doktrin-doktrin terorisme selama ini masih didominasi dengan kedok jihad, padahal jihad tidak mesti menggunakan kekerasan.

"Mahasiswa menjadi sasaran empuk berkembangnya radikalisme. Dan, usia 21-30 tahun ini memang rentan menerima pengaruh dari luar," katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan 'Hardware'

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan "Hardware"

Nasional
Indonesia Harus Kembangkan 'Drone AI' Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Indonesia Harus Kembangkan "Drone AI" Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Nasional
Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Nasional
Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Nasional
9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

Nasional
Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Nasional
Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Nasional
Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

Nasional
Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

Nasional
Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

Nasional
UKT Mahal, Komisi X Minta Dana Pendidikan Juga Dialokasikan untuk Ringankan Beban Mahasiswa

UKT Mahal, Komisi X Minta Dana Pendidikan Juga Dialokasikan untuk Ringankan Beban Mahasiswa

Nasional
Jokowi Ingin TNI Pakai 'Drone', Guru Besar UI Sebut Indonesia Bisa Kembangkan 'Drone AI'

Jokowi Ingin TNI Pakai "Drone", Guru Besar UI Sebut Indonesia Bisa Kembangkan "Drone AI"

Nasional
Komisi X DPR RI Bakal Panggil Nadiem Makarim Imbas Kenaikan UKT

Komisi X DPR RI Bakal Panggil Nadiem Makarim Imbas Kenaikan UKT

Nasional
Jawab Kebutuhan dan Tantangan Bisnis, Pertamina Luncurkan Competency Development Program

Jawab Kebutuhan dan Tantangan Bisnis, Pertamina Luncurkan Competency Development Program

Nasional
Kemenag: Jemaah Haji Tanpa Visa Resmi Terancam Denda 10.000 Real hingga Dideportasi

Kemenag: Jemaah Haji Tanpa Visa Resmi Terancam Denda 10.000 Real hingga Dideportasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com