Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini Penjelasan Kemenko PMK soal Penggunaan Anggaran Program "Revolusi Mental"

Kompas.com - 27/08/2015, 18:04 WIB
Abba Gabrillin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) akhirnya menggelar konferensi pers untuk meluruskan informasi mengenai penggunaan dana anggaran "revolusi mental" yang disebut-sebut sebesar Rp 140 miliar. (Baca: Fakta Sebenarnya soal Situs Rp 140 Miliar "Revolusi Mental")

Sekretaris Menko PMK Sugihartatmo membantah jika pembuatan situs revolusimental.go.id disebut memakan anggaran hingga miliaran. Bahkan, ia menyebut informasi mengenai jumlah anggaran yang beredar di media berbeda dengan yang tercantum dalam APBN-P 2015.

"Terkait anggaran, yang ada di polemik Rp 140 miliar untuk membuat website, itu tidak benar. Kami tidak tahu itu angka dari mana. Angka sebenarnya dalam APBN-P 2015 untuk revolusi mental itu sebesar Rp 149 miliar," ujar Sugihartatmo dalam jumpa pers di Kemenko PMK, Jakarta, Kamis (27/8/2015).

Sementara itu, terkait pembuatan situs revolusimental.go.id, Kemenko PMK menggunakan dana Rp 200 juta, yang bersumber dari anggaran sebesar Rp 149 miliar. Jumlah itu belum digunakan seluruhnya karena akan dimanfaatkan untuk pemeliharaan situs selama satu tahun. (Baca: Situs Revolusi Mental Diakui Terinspirasi Milik Obama)

Menteri Koordinator PMK Puan Maharani meresmikan peluncuran situs revolusimental.go.id, Senin (24/8/2015). Pembuatan situs itu bertujuan untuk mengampanyekan gerakan revolusi mental yang pernah digagas oleh Presiden Joko Widodo.

Pasca-diluncurkan, situs tersebut mengundang banyak komentar dan kritik masyarakat. Di media sosial, banyak yang mengeluhkan bahwa tampilannya tidak sepadan dengan dana anggaran dalam jumlah besar yang diminta pada APBN-P.

Selain itu, kualitas situs juga diragukan karena mengalami gangguan dan tidak dapat digunakan beberapa saat setelah diluncurkan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Bingung Mau Siapkan Jawaban

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Bingung Mau Siapkan Jawaban

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Nasional
Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Nasional
Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Nasional
Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Nasional
Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Nasional
Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com