Kompas.com - 26/08/2015, 15:42 WIB
Politisi PDIP Pramono Anung (tengah) menghadiri deklarasi dukungan untuk Joko Widodo dalam Pilpres Juli mendatang, di Jakarta, Rabu (7/5/2014). Dukungan tersebut datang dari Komunitas Alumni UGM atau biasa disebut Bulaksumur untuk Kemenangan Jokowi (Blusukan Jokowi). TRIBUNNEWS/DANY PERMANAPolitisi PDIP Pramono Anung (tengah) menghadiri deklarasi dukungan untuk Joko Widodo dalam Pilpres Juli mendatang, di Jakarta, Rabu (7/5/2014). Dukungan tersebut datang dari Komunitas Alumni UGM atau biasa disebut Bulaksumur untuk Kemenangan Jokowi (Blusukan Jokowi).
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengaku, hingga kini tidak mengetahui siapa saja calon pimpinan KPK yang mendapat "catatan stabilo merah" dari Bareskrim Polri. Namun, dia berharap agar catatan tersebut menjadi perhatian panitia seleksi calon pimpinan KPK.

"Karena Kabareskrim diminta secara khusus oleh Pansel untuk menelusuri mereka-mereka ini. Maka apa yang menjadi temuan itu, seyogyanya menjadi perhatian dari pansel. Sebab kalau tidak, data atau fakta yang ada itu bisa menjadi liar di masyarakat," ujar Pramono di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (26/8/2015).

Dia menyatakan, pemerintah mengambil sikap untuk tidak ikut campur atau ikut menentukan siapa calon yang berhak diloloskan. Namun, apabila pansel secara resmi meminta Polri melakukan telusur jejak rekam, maka hal itu seharusnya menjadi pertimbangan pansel.

Menurut Pramono, Polri tidak perlu membuka nama yang "berstabilo merah" itu ke publik apabila pansel mengambil inisiatif tidak meloloskan calon itu. Dia mengingatkan agar pansel tidak meloloskan calon yang sama.

"Pansel harus bekerja berdasarkan fakta, data, akurasi, bukan berdasarkan perasaan karena yang dipilih adalah orang-orang terbaik, orang bersih dan bukan orang-orang yang populer di panggung dan bukan orang-orang yang menggunakan KPK, karena kita punya pengalaman, menggunakan KPK untuk menjadi panggung begitu," imbuh politisi PDI Perjuangan itu.

Kepala Bareskrim Polri Komjen Pol Budi Waseso sebelumnya mengatakan, Polri akan membuka ke publik hasil penelusuran pihaknya jika ada calon yang mendapat catatan Bareskrim, tetapi dinyatakan lolos oleh Pansel. (Baca: Budi Waseso Ingatkan Pansel soal Capim KPK yang "Distabilo Merah" oleh Polri)

“Jika nanti ada yang diloloskan, akan saya perlihatkan, kita buka ke masyarat (hasil penelusuran polisi atas rekam jejak capim KPK). Masyarakat harus tahu atas dasar kejujuran,” ujar Budi, di Kompleks Mabes Polri, Jakarta, Selasa (25/8/2015).

Ia menekankan, Polri tak mau hasil penelusuran yang dilakukan hanya dianggap formalitas. Catatan penelusuran Bareskrim harus menjadi rujukan bagi Pansel dalam memilih calon Pimpinan KPK. (Baca: Kabareskrim Jamin Tidak Usut Kasus Lama Pimpinan KPK)

“Kami akan meminta pertanggungjawaban dari Pansel, apa pertimbangannya kok dia diloloskan. Kami (Bareskrim) ini kerjanya resmi loh, enggak main-main, datanya otentik, tapi kok enggak dianggap. Kami mau jangan sekedar formalitas,” katanya.

Ketua Pansel KPK Destry Damayanti menganggap wajar pernyataan Budi tersebut. Menurut Destry, pernyataan serupa juga muncul dari para penelusur rekam jejak calon pimpinan KPK. Ia tak melihat ada ancaman di balik pernyataan itu.

"Saya berusaha berpikir objektif, saya memahami pernyataan Pak Budi Waseso. Menurut saya itu wajar," kata Destry.

Ada 19 calon pimpinan KPK yang akan menjalani tes tahap akhir. Laporan akan disampaikan pansel kepada Presiden Joko Widodo pada 31 Agustus 2015.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Disebut Terlibat dalam TWK Pegawai KPK, Ini Penjelasan TNI

Disebut Terlibat dalam TWK Pegawai KPK, Ini Penjelasan TNI

Nasional
Perjalanan Terkait Sektor Esensial Tak Dilarang di Wilayah Aglomerasi, Ini Rinciannya

Perjalanan Terkait Sektor Esensial Tak Dilarang di Wilayah Aglomerasi, Ini Rinciannya

Nasional
Mudik Dilarang di Wilayah Aglomerasi, Ini Aktivitas Perjalanan yang Dibolehkan

Mudik Dilarang di Wilayah Aglomerasi, Ini Aktivitas Perjalanan yang Dibolehkan

Nasional
 Eks Anggota BPK Rizal Djalil Dieksekusi ke Lapas Cibinong

Eks Anggota BPK Rizal Djalil Dieksekusi ke Lapas Cibinong

Nasional
Pelarangan Mudik Berlaku di Wilayah Aglomerasi, Transportasi Publik Beroperasi secara Terbatas

Pelarangan Mudik Berlaku di Wilayah Aglomerasi, Transportasi Publik Beroperasi secara Terbatas

Nasional
Penumpang Positif Covid-19 Lolos Naik Pesawat, Anggota DPR: Kemen BUMN Harus Tegur AP I

Penumpang Positif Covid-19 Lolos Naik Pesawat, Anggota DPR: Kemen BUMN Harus Tegur AP I

Nasional
Klaim Diisi Anak Muda, Partai Prima Umumkan Akan Deklarasi 1 Juni 2021

Klaim Diisi Anak Muda, Partai Prima Umumkan Akan Deklarasi 1 Juni 2021

Nasional
KKP Ungkap Cara Agar Ekspor Perikanan Indonesia Diterima Negara Tujuan

KKP Ungkap Cara Agar Ekspor Perikanan Indonesia Diterima Negara Tujuan

Nasional
Usut Korupsi Asabri, Kejagung Periksa 2 Tersangka dan Seorang Saksi

Usut Korupsi Asabri, Kejagung Periksa 2 Tersangka dan Seorang Saksi

Nasional
Pengamat LIPI: Dibutuhkan Pendekatan Non-militeristik Selesaikan Konflik di Papua

Pengamat LIPI: Dibutuhkan Pendekatan Non-militeristik Selesaikan Konflik di Papua

Nasional
Soal TWK terhadap Pegawai KPK Dinilai Tak Sesuai Nilai Kebangsaan

Soal TWK terhadap Pegawai KPK Dinilai Tak Sesuai Nilai Kebangsaan

Nasional
Bamsoet Nyatakan HAM Belakangan Saja, LIPI: Menutup Ruang Diskusi di Papua

Bamsoet Nyatakan HAM Belakangan Saja, LIPI: Menutup Ruang Diskusi di Papua

Nasional
ICW: Sejak 2019, KPK Merosot Secara Terstruktur

ICW: Sejak 2019, KPK Merosot Secara Terstruktur

Nasional
ICW: Jangan-jangan Kalau Komisoner KPK Ikut TWK, Enggak Lulus

ICW: Jangan-jangan Kalau Komisoner KPK Ikut TWK, Enggak Lulus

Nasional
ICW Minta Presiden Jokowi Tanggung Jawab soal TWK KPK yang Jadi Polemik

ICW Minta Presiden Jokowi Tanggung Jawab soal TWK KPK yang Jadi Polemik

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X