"Soal kaji kembali, kita setuju. Bukan dibatalkan. Kita hati-hati, sesuaikan dengan kondisi keuangan kita," kata Taufik di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta , Jumat (21/8/2015).
Hingga saat ini juga, kata Taufik, anggaran untuk pembangunan 7 proyek itu belum dibahas secara detail pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2016.
"Badan anggaran (Banggar) belum membahas. Kita tunggu proses Banggar. Belum detail teknis setiap nomenklatur DPR," ujar politisi Partai Amanat Nasional ini.
Kajian 7 proyek DPR itu akan dilakukan secara rinci. Prosesnya akan dilakukan secara transparan sehingga publik dapat mengawasinya dengan baik.
"Nanti ada kajian mendetil yang mencukupi aspek transparansi. Sampai sekarang, Banggar dan pemerintah belum pada posisi membahas anggaran," kata dia.
Presiden Joko Widodo belum memberikan persetujuan atas tujuh proyek pembangunan gedung Dewan Perwakilan Rakyat. Jokowi masih mengkaji ruang anggaran yang terbatas dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2016.
"Posisi terakhir minta dikaji kembali ke menteri terkait dan beliau minta dilaporkan segera. Secara resmi itu sikap presiden sampai hari ini," kata Sekretaris Kabinet Pramono Anung di Istana Kepresidenan, Kamis (20/8/2015).
Tujuh proyek DPR itu terdiri dari pembangunan museum dan perpustakaan, alun-alun demokrasi, jalan akses bagi tamu ke Gedung DPR, visitor center, pembangunan ruang pusat kajian legislasi, pembangunan ruang anggota dan tenaga ahli, serta integrasi kawasan tempat tinggal dan tempat kerja anggota DPR.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.