Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Luhut: Kami Sepakat Mengedepankan Pencegahan Korupsi

Kompas.com - 18/08/2015, 20:00 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan, kementerian dan lembaga yang berada di jajarannya akan ikut membantu sektor perekonomian Indonesia yang saat ini tengah lesu. Salah satu cara yang akan dilakukan adalah fokus pada pencegahan korupsi. Hal tersebut disampaikan Luhut seusai rapat kerja dengan jajarannya di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa (18/8/2015).

Hadir dalam rapat tersebut Kepala Polri Jenderal (Pol) Badrodin Haiti, Jaksa Agung HM Prasetyo, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, Kepala BIN Sutiyoso, Kepala BNPT Saud Usman, Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu, Mendagri Tjahjo Kumolo, dan Menpan-RB Yuddy Chrisnandi.

"Kami sepakat mengedepankan pencegahan korupsi," kata Luhut.

Untuk mengedepankan pencegahan korupsi, rapat koordinasi bidang politik, hukum, dan keamanan sepakat untuk membentuk Tim Pengawal, Pengamananan Pemerintahan, dan Pembangunan (TP4). Pembentukan tim ini adalah usul Jaksa Agung HM Prasetyo. Nantinya, tim ini akan bertugas mengawasi kinerja lembaga pemerintah, baik pusat maupun daerah, untuk memastikan tidak ada penyimpangan dalam penggunaan anggaran.

"Tidak ada lagi alasan ketakutan para pejabat di daerah untuk mengeksekusi program," kata  Luhut.

Prasetyo menambahkan, fokus utama pemerintah saat ini adalah melakukan perbaikan di bidang ekonomi yang tidak akan bisa berdiri sendiri. Upaya itu harus di-back up dan didukung oleh semua pihak yang ada, termasuk dari penegak hukum. Oleh karena itu, pembentukan TP4 ini sangat dibutuhkan.

"Tugasnya tim ini melakukan pendampingan. Seperti kata Menko, tugas tim lebih ditekankan pada pencegahan agar tidak terjadi penyimpangan dan kesalahan," kata Prasetyo.

Ia menegaskan, penegakan hukum akan tetap berjalan jika dengan tim ini masih ada tindakan korupsi yang dilakukan pejabat.

"Kita berharap pejabat daerah memanfaatkan tim yang kita bentuk nanti supaya semuanya berjalan efektif dan efisien," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Nasional
PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com